BPS Belum Tahu Tujuan Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras dari Pakistan

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 16 Desember 2015
BPS Belum Tahu Tujuan Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras dari Pakistan

Ilustrasi Beras: Antara Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku belum mengetahui informasi yang jelas terkait penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Pakistan mengenai rencana impor satu juta ton beras dari negara tersebut.

"Saya belum tahu apakah impor dari Pakistan itu merupakan program pemerintah impor beras untuk memenuhi cadangan kebutuhan nasional atau untuk cadangan kebutuhan restoran, industri, dan lain sebagainya," ujar Kepala BPS Suryamin ditemui di kantornya, Selasa (16/12).

Suryamin menjelaskan, beras yang diimpor itu ada bermacam-macam jenis. Ada beras mati, beras yang dipecah-pecah untuk industri pembuatan tepung, ada juga beras yang digunakan oleh industri kimia untuk dijadikan obat penyakit, dan ada pula beras yang khusus disediakan untuk restoran.

"Seperti restoran Jepang, itu berasnya langsung dari Jepang. Jadi kalau dugaan saya beras yang rencananya diimpor dari Pakistan ini, untuk memenuhi kebutuhan restoran seperti restoran India, restoran Pakistan," katanya.

Seperti diberitakan media lokal Pakistan, negara itu disebut akan mengekspor beras ke Indonesia maksimal satu juta ton dan MoU pembelian sudah ditandatangani oleh Mendag Thomas Lembong dan Dubes Pakistan untuk Indonesia M Aqil Nadeem. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Menkeu: Waspadai, Sektor Ekspor Belum Pulih
  2. Bank Dunia: Kebakaran Hutan Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
  3. Anak Buah Sandiaga Uno Jadi Tersangka Pembakar Hutan
  4. Pemerintah Belum Putuskan Perpanjang Kontrak Freeport
  5. Ditjen Bea dan Cukai Perketat Pengawasan Importasi Mesin-Peralatan
#Impor Beras #Kepala BPS Suryamin
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor pangan di tengah konflik global. Ia menegaskan swasembada pangan kunci kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Stok Beras Nasional Capai 3,8 Juta Ton, Indonesia Menuju Swasembada Pangan
Kenaikan ini didukung oleh perluasan lahan tanam, subsidi pupuk, dan distribusi alat mesin pertanian
Angga Yudha Pratama - Senin, 19 Mei 2025
Stok Beras Nasional Capai 3,8 Juta Ton, Indonesia Menuju Swasembada Pangan
Indonesia
Surplus Beras Diragukan, DPR Minta Kejelasan Pemerintah Sebelum Ekspor Dilakukan
Daniel menyoroti data harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang saat ini justru berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
Surplus Beras Diragukan, DPR Minta Kejelasan Pemerintah Sebelum Ekspor Dilakukan
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Hak Warga Negara, Pengalaman Krisis Pangan, Kesejahteraan Petani dalam Kebijakan Ekspor Beras
Daniel menekankan bahwa keputusan ekspor harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan komprehensif
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Hak Warga Negara, Pengalaman Krisis Pangan, Kesejahteraan Petani dalam Kebijakan Ekspor Beras
Indonesia
Dampak Pelarangan Impor Beras, Jagung, Gula, dan Garam
Kondisi ini, akan semakin membebani masyarakat ekonomi bawah, termasuk petani yang mayoritas sebenarnya adalah konsumen neto beras.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Januari 2025
Dampak Pelarangan Impor Beras, Jagung, Gula, dan  Garam
Indonesia
Zulkifli Sebut Tidak Lagi Impor Beras, Jagung, Gula dan Garam di 2025
Dalam rapat koordinasi juga membahas soal kebutuhan bibit tanaman pangan, irigasi, mekanisme tanam serta teknologi .
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 Desember 2024
Zulkifli Sebut Tidak Lagi Impor Beras, Jagung, Gula dan Garam di 2025
Indonesia
Pemerintah Berencana Tambah Kuota Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton
Adapun pemerintah telah menetapkan bakal mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton pada 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Oktober 2024
Pemerintah Berencana Tambah Kuota Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton
Bagikan