Pilkada Serentak 2015, JPPR: Waspada Serangan Politik Uang


(MerahPutih/Alfi Rahmadhani)
Merahputih Politik - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengimbau kepada perangkat penyelenggara pemilu untuk mewaspadai politik uang jelang Pilkada Serentak 2015.
Koordinator Nasional JPPR, Masykuruddin Hafid, mengungkapkan akan adanya serangan politik uang dua minggu sebelum hari pencoblosan.
Hal ini dinyatakan Masykuruddin setelah JPPR menemukan adanya pemasukan dan pengeluaran dana kampanye paslon di 9 Kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan laporannya.
"Kita menemukan hal itu di sembilan kabupaten/kota seperti di Tangerang Selatan, Depok, Kota Palu, Balikpapan, Kabupaten Jember, Kabupaten Maros, Kabupaten Semarang, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bantul," ungkapnya kepada awak media, Minggu (22/11).
Untuk itu, JPPR mengingatkan Bawaslu, KPU dan organisasi yang konsen terhadap penyelenggaraan Pilkada untuk dapat mengantisipasinya.
"Biasanya 2 minggu sebelum pencoblosan, mereka akan jor-joran melakukan money politic, agar dapat diantisipasi," imbuhnya.
Dia juga mengimbau kepada paslon agar perolehan dana kampanye dimanfaatkan dengan benar dan positif, bukan untuk melakukan kampanye yang buruk atau politik uang. (fdi)
BACA JUGA:
- Mayoritas Penyumbang Dana Airin dari Luar Tangsel
- Gubernur Sering Jadi Penghambat Pencairan Dana Desa
- Fadli Zon: Jusuf Kalla Dibalik Laporan Sudirman Said atas Setya Novanto
- Freeport Rekam Percakapan Setya Novanto Aksi Operasi Intelijen?
- Fadli Zon: Ada Kepentingan Asing Dibalik Rekaman Setya Novanto
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

Kreator Digital Diajak Kampanye Lawan Barang Palsu di Asia Tenggara, Libatkan Indonesia hingga Thailand

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
