Pengaduan Kasus Ketidakpuasan Pemilu Menurun

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 03 November 2015
Pengaduan Kasus Ketidakpuasan Pemilu Menurun

Ketua DKPP Jimly Asshidiqie didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11) (Foto: setkab.go.id)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Jumlah pengaduan terhadap kinerja penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menurun dibanding tahun lalu. Penurunan tersebut dipandang sebagai tanda positif bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 akan berlangsung aman, meski ada pandangan lain bahwa itu pertanda Pilkada Serentak 2015 tidak begitu semarak.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie memberikan laporan penurunan jumlah laporan kasus ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11). Meski demikian, lanjut Jimly, masih ada laporan yang disidangkan dan mesti menjadi perhatian.

Dalam catatan DKPP, hingga November atau satu bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 pada Desember mendatang, jumlah pengaduan yang diterima hanya 289 pengaduan. Dari jumlah itu, hanya 75 perkara yang resmi disidangkan. Jumlah tahun ini berbeda jauh dengan catatan tahun 2014 lalu. Pada 2014, jumlah pengaduan yang diterima DKPP mencapai 879 kasus ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu. Jumlah yang disidangkan cukup tinggi hampir mencapai setengahnya yaitu 333 perkara.

“Ini kami periksa dengan menggunakan TPD (Tim Pemeriksa Daerah) karena kasusnya di daerah. Kasus menurun. Ini bisa jadi karena titik pemilihan lebih sedikit,” kata Jimly Asshidiqi seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.

Meski demikian, Jimly tak menampik bahwa sebagian pihak mengangap bahwa Pilkada Serentak 2015 kurang semarak. Namun pada sisi lain, kata Jimly, hal tersebut pertanda baik bahwa penyelenggaran pesta demokrasi ini akan berjalan lancar. DKKP tetap mendorong bahwa kegiatan demokrasi pemilu tetap berlangsung semarak. Misalnya, DKPP meminta pemerintah mengambil tanggung jawab untuk memberi ruang lebih bagi sosialisasi pilkada di kantor-kantor pemerintah.

"Di satu sisi memang perlu dikontrol, di lain segi nuansanya jangan hilang," kata Jimly.

 

Baca Juga:

  1. Usai Islah, Partai Golkar Diminta Fokus Menangkan Pilkada
  2. Nurdin Halid-Yorrys Raweyai Ketua Tim Pemenangan Golkar di Pilkada 2015
  3. Dua Kubu Partai Golkar Bahas Pemenangan Pilkada 2015
  4. PKS Mengaku Hati-hati Soal Pilkada DKI
  5. PKS Siapkan 210 Calon pada Pilkada Serentak 2015

 

#DKPP #Pilkada Serentak 2015
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Ketua DKPP mengingatkan pentingnya mitigasi terhadap isu-isu krusial yang muncul dalam penyelenggaraan Pilkada di 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Zainul Muttaqin dinilai belum memenuhi syarat mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun sebagai anggota partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP
Indonesia
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Bahtra menekankan pentingnya independensi DKPP
Angga Yudha Pratama - Selasa, 18 Februari 2025
DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg
Indonesia
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Komisi II DPR RI melakukan evaluasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secara tertutup, Selasa (11/2).
Frengky Aruan - Selasa, 11 Februari 2025
Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP
Indonesia
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
DKPP menilai KPU telah melanggar aturan terkait Pemilu Barito Utara.
Soffi Amira - Kamis, 30 Januari 2025
Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan
Indonesia
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Ribka mendalilkan para teradu diduga telah melakukan tindakan yang struktur, sistematis dan masif dengan cara menggelembungkan suara Partai Amanat Nasional (PAN) untuk dapil Jawa Barat IV pada Pemilu 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Januari 2025
DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
DKPP Akan Panggil KPU dan Bawaslu se-Indonesia Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?
Hal ini seperti disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Heddy Lukito
Frengky Aruan - Jumat, 27 September 2024
DKPP Akan Panggil KPU dan Bawaslu se-Indonesia Jelang Pilkada 2024, Ada Apa?
Indonesia
Heddy Lugito: DKPP Seharusnya Punya Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu melihat penanganan perkara demikian banyak
Frengky Aruan - Jumat, 27 September 2024
Heddy Lugito: DKPP Seharusnya Punya Kantor Perwakilan di Setiap Provinsi
Bagikan