Pengaduan Kasus Ketidakpuasan Pemilu Menurun


Ketua DKPP Jimly Asshidiqie didampingi Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pers, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/11) (Foto: setkab.go.id)
MerahPutih Politik - Jumlah pengaduan terhadap kinerja penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menurun dibanding tahun lalu. Penurunan tersebut dipandang sebagai tanda positif bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 akan berlangsung aman, meski ada pandangan lain bahwa itu pertanda Pilkada Serentak 2015 tidak begitu semarak.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie memberikan laporan penurunan jumlah laporan kasus ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/11). Meski demikian, lanjut Jimly, masih ada laporan yang disidangkan dan mesti menjadi perhatian.
Dalam catatan DKPP, hingga November atau satu bulan sebelum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 pada Desember mendatang, jumlah pengaduan yang diterima hanya 289 pengaduan. Dari jumlah itu, hanya 75 perkara yang resmi disidangkan. Jumlah tahun ini berbeda jauh dengan catatan tahun 2014 lalu. Pada 2014, jumlah pengaduan yang diterima DKPP mencapai 879 kasus ketidakpuasan terhadap penyelenggara Pemilu. Jumlah yang disidangkan cukup tinggi hampir mencapai setengahnya yaitu 333 perkara.
“Ini kami periksa dengan menggunakan TPD (Tim Pemeriksa Daerah) karena kasusnya di daerah. Kasus menurun. Ini bisa jadi karena titik pemilihan lebih sedikit,” kata Jimly Asshidiqi seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.
Meski demikian, Jimly tak menampik bahwa sebagian pihak mengangap bahwa Pilkada Serentak 2015 kurang semarak. Namun pada sisi lain, kata Jimly, hal tersebut pertanda baik bahwa penyelenggaran pesta demokrasi ini akan berjalan lancar. DKKP tetap mendorong bahwa kegiatan demokrasi pemilu tetap berlangsung semarak. Misalnya, DKPP meminta pemerintah mengambil tanggung jawab untuk memberi ruang lebih bagi sosialisasi pilkada di kantor-kantor pemerintah.
"Di satu sisi memang perlu dikontrol, di lain segi nuansanya jangan hilang," kata Jimly.
Baca Juga:
- Usai Islah, Partai Golkar Diminta Fokus Menangkan Pilkada
- Nurdin Halid-Yorrys Raweyai Ketua Tim Pemenangan Golkar di Pilkada 2015
- Dua Kubu Partai Golkar Bahas Pemenangan Pilkada 2015
- PKS Mengaku Hati-hati Soal Pilkada DKI
- PKS Siapkan 210 Calon pada Pilkada Serentak 2015
Bagikan
Berita Terkait
DKPP Ingatkan Potensi PSU Berulang seperti di Pilkada 2024, Minta Integritas Penyelenggara Diperketat

Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP

DKPP Pecat Anggota KPU Lombok Timur Zainul Muttaqin, Masih Terdaftar Kader PDIP

DKPP Diminta Segera Tindaklanjuti Laporan Sengketa Pilkada Hingga Pileg

Evaluasi secara Tertutup, Komisi II DPR Akui Potensi Pergantian Anggota DKPP

Dugaan Pelanggaran Pemilu Barito Utara, KPU Dinilai Langgar Aturan

DKPP: KPU Kab Sukabumi Terbukti Bersalah Tidak Akomodir Aduan Ribka Tjiptaning
