Gubernur Sering Jadi Penghambat Pencairan Dana Desa


Ema Rahmawati Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah(Foto: Istimewa)
MerahPutih Politik - Kepala daerah khususnya gubernur ikut berperan dalam lambatnya pembangunan desa. Sebab Gubernur merupakan salah satu penghambat cairnya dana desa dari pusat.
"Iya, hampir semua dana desa itu, kita tidak pernah mendapat surat, dilewati langsung ke kabupaten. Baru kemarin saya dapat surat dari Kementerian Keuangan ke Gubernur. Sebelumnya Hampir semuanya ke kabupaten, saya saja dapat surat dana desa dari WhatsApp teman-teman Kepala kantor kabupaten," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah Ema Rahmawati saat acara diskusi publik, di Kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, Sabtu, (21/11).
Selain itu, kepala desa juga tidak pernah diberi kepercayaan untuk mendapatkan dana untuk dikelola sendiri.
"Kemudian kami juga belum disiapkan masalah strukturalnya. Jadi tugas-tugas kita sampai ke level desa itu beum ada. Jadi akhirnya kita serabutan," ungkap Ema Rahmawati.
"Jadi misalnya di kabupaten ada yang melaksanakan bagian pemerintahan desa, ada yang badan pemberdayaan masyarakat desa, beruntung kalau satu kantor menangani kedua itu, itu cepet. Tapi kalau yang kantornya terpisah, biasanya agak lama," jelasnya.
Untuk itu Ema Rahmawati meminta pemerintah pusat untuk segera menangani hal tersebut.
"Jadi tolong pemerintah pusat perhatikan kami yang, buatkan strukturnya seperti apa," pungkasnya.(rfd)
Baca Juga:
- Preman Jadi Kepala Desa, Transfer Langsung Dana Desa Dipertimbangkan Lagi
- Dua Poin yang Dimasukan Dalam Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014
- Marwan Jafar Ajak Kades Se-Sleman Gunakan Dana Desa
- Cegah Korupsi, Marwan Jafar akan Bentuk Tim Pengendali Dana Desa
- Marwan Jafar Targetkan Dana Desa 100 Persen Cair Minggu Depan
Bagikan
Berita Terkait
Maksimal Dana Desa Boleh Dipakai Bayar Notaris untuk Kopdes Merah Putih Cuma Rp 2,5 Juta

Desa Terbaik Dapat Dana Stimulus Rp 10 Miliar, Wujud Reward and Punishment Pemprov Jabar

KPK Ingatkan Dana Desa Rawan Penyalahgunaan, Perlu Tata Kelola yang Lebih Transparan

Imbas Program Makan Bergizi Gratis, Jatah Dana Desa Mau Naik Jadi Rp 8 Miliar

PPATK Temukan Dana Desa Rp 40 Miliar di Sumut Diselewengkan untuk Judol

Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

Beredar Surat Undangan Haul Ibunda Mendes Yandri Susanto Berkop Kemendes

Mantan Kades di Tangerang Diduga Pakai Dana Desa Rp 1,3 Miliar Buat Hiburan Malam

Tahun Ini Dana Desa Harus Dialokasikan Buat Tangani Kemiskinan Ekstrem dan Ketahanan Pangan

Jokowi Teken Aturan Perpanjang Masa Jabatan Kepala Desa
