Menko Akui Penerimaan Pajak Belum Capai Target

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 05 November 2015
Menko Akui Penerimaan Pajak Belum Capai Target

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan wartawan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Bisnis - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku pemerintah sendiri tak menampik mengenai penerimaan pajak yang terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2015 tidak mencapai target sesuai direncanakan.

"Iya memang akan ada kekurangan penerimaan pajak yang tinggal dua bulan lagi ini. Ini karena memang kemarin terjadi perlambatan ekonomi makanya mempengaruhi penerimaan pajak tahun ini," kata Darmin saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (5/11).

Darmin menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Menteri Kuangan Bambang Brodjonegoro dan menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi permasalahan yang dihadapi. Namun, ia tidak ingin membeberkan secara detail apa yang diambil oleh pemerintah.

"Ya sudah nantilah kita duduk bersama dulu dengan pak Menkeu. Tapi pak Menkeu sudah menyiapkan beberapa langkah menghadapi itu. Baik untuk menutupi kebutuhan costnya maupun untuk menutupi defisitnya, karena dua hal itu yang berbeda," ungkapnya.

Seperti diketahui, dua bulan menjelang akhir tahun 2015, penerimaan pajak tak kunjung memuaskan. Hingga 31 Oktober 2015, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pakak, realisasi penerimaan pajak baru mencapai 58,6 persen atau sekitar Rp758 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2015 Rp1.295 triliun. (Abi)

Baca Juga:

  1. Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan
  2. Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna 
  3. Menkeu: Gaji PNS Tidak Naik
  4. Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
  5. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016
#Pajak #Bambang Brodjonegoro #Darmin Nasution
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Indonesia
84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar
Purbaya menyatakan bakal terus mengejar para penunggak pajak besar itu agar mereka bisa menyelesaikan kewajiban mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
84 Dari 200 Penunggak Pajak Sudah Bayar Dengan Total Rp 5,1 Triliun, Sisanya Terus Dikejar
Indonesia
Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang
Implementasi rencana tersebut harus adil dan tidak boleh tebang pilih agar kebijakan tetap kredibel dan efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Menkeu Diminta Hati-Hati Kejar Pengemplang Pajak, Tak Semua Pengusaha Punya Uang
Indonesia
Menkeu Kejar Ratusan Penunggak Pajak, Ingatkan Anak Buah: Kalau sudah Bayar jangan Diperas
Nilainya mencapai Rp 60 triliun.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Menkeu Kejar Ratusan Penunggak Pajak, Ingatkan Anak Buah: Kalau sudah Bayar jangan Diperas
Indonesia
KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun
Pemberantasan tindak pidana korupsi pada sektor anggaran tidak hanya berpotensi terjadi di pos penganggaran maupun pembiayaan, tetapi juga dapat terjadi di pos penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Beri Keringanan 6 Jenis Pajak di Jakarta hingga Akhir 2025, dari PBB-P2 hingga Pajak Reklame
Relaksasi pajak diharapkan dapat meringankan dan menjadi pemicu bagi warga yang berusaha untuk lebih bersemangat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Pemprov DKI Beri Keringanan 6 Jenis Pajak di Jakarta hingga Akhir 2025, dari PBB-P2 hingga Pajak Reklame
Indonesia
Menkeu Purbaya Buru 200 Penunggak Pajak Besar: Mereka Nggak Akan Bisa Lari
Kemenkeu akan menggandeng Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Menkeu Purbaya Buru 200 Penunggak Pajak Besar: Mereka Nggak Akan Bisa Lari
Indonesia
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Sebelumnya, jilid I progam ini telah dilaksanakan pada 2016 dan jilid II pada 2022.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan
Indonesia
Tidak Setuju Tax Amnesty Jilid 3, Menkeu Purbaya: Insentif untuk Kibul-Kibul
Kebijakan tax amnesty justru dapat mendorong perilaku tidak patuh di kalangan wajib pajak.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
Tidak Setuju Tax Amnesty Jilid 3, Menkeu Purbaya: Insentif untuk Kibul-Kibul
Indonesia
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta akan memperoleh tambahan pendapatan Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu per bulan.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit
Bagikan