Menkeu: Target Penerimaan Pajak Turun Rp19,1 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 04 November 2015
Menkeu: Target Penerimaan Pajak Turun Rp19,1 Triliun

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10). (FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Target penerimaan negara dari pajak dalam APBN 2016 mencapai Rp1.546,7 triliun, turun Rp19,1 triliun dari Rancangan APBN 2016‎ yang tercatat Rp1.565,8 triliun. Penurunan penerimaan pajak dalam APBN 2016 disebabkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro 2016.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pajak yang berasal dari sektor non migas mengalami penurunan, sebesar Rp1,3 triliun, dari Rp1.320 triliun menjadi Rp1.318,7 triliun.

Kemudian, penerimaan negara dari Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp186,5 triliun atau turun Rp10,8 triliun dari RAPBN sebesar Rp197,3 triliun. Bambang merinci, untuk Cukai turun sebanyak Rp9,1 triliun dan Bea Masuk turun sebesar Rp1,7 triliun.

Namun, penuruan target pajak tersebut paling besar terjadi pada pajak sektor minyak dan gas (migas) yang tercatat Rp7 triliun dari Rp48,5 triliun dalam RAPBN 2016 menjadi Rp41,4 triliun dalam APBN 2016.

"Sehingga secara total, penerimaan perpajakan turun Rp19,1 triliun yang berasal dari penurunan PPh Migas Rp7 triliun, Pajak Non Migas turun Rp1,3 triliun, dan Kepabeanan dan Cukai Rp10,8 triliun," katanya saat konfrensi pers APBN 2016 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).

Bambang mengatakan, pemerintah sudah melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa harus mengganggu iklim investasi agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat. Untuk itu, ia juga akan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tahun depan. 

"Khusus untuk cukai, sebentar lagi akan dikeluarkan PMK terkait cukai tahun depan yang rata-rata kenaikan tarifnya naik 11 persen untuk kenaikan tarif cukai," tandasnya. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan
  2. Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna 
  3. Menkeu: Gaji PNS Tidak Naik
  4. Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
  5. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016

 

#APBN #Bambang Brodjonegoro #Menteri Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Naikkan Jumlah Uang Pensiunan sebesar 12 Persen
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan uang pensiun PNS sampai 12 persen. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Naikkan Jumlah Uang Pensiunan sebesar 12 Persen
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Fleksibilitas Portofolio Dana Pensiun Tetap Terjaga
Purbaya mengungkapkan adanya kecurigaan bahwa selama ini pelaku industri merasa terbebani oleh instruksi informal
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Fleksibilitas Portofolio Dana Pensiun Tetap Terjaga
Indonesia
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot hingga 8 persen ke level 7.654,66
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Indonesia
IHSG Anjlok, Menkeu Purbaya Nilai Dirut BEI Mundur karena Lalai Tindaklanjuti MSCI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai mundurnya Dirut BEI Iman Rachman sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG. Singgung menindaklanjuti masukan MSCI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
IHSG Anjlok, Menkeu Purbaya Nilai Dirut BEI Mundur karena Lalai Tindaklanjuti MSCI
Indonesia
Purbaya Terima 63 Laporan Hambatan Usaha, Janji Lakukan Perbaikan
Dari 63 laporan, sebagian besar dalam proses penyelesaian dan sisanya dalam tahap pemantauan maupun perbaikan data.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Terima 63 Laporan Hambatan Usaha, Janji Lakukan Perbaikan
Indonesia
Menkeu Purbaya Ancam Pecat Semua Pejabat Bea dan Cukai kecuali Dirjen, biar Kerjanya Lebih Serius
Kebijakan tersebut untuk memastikan aparat Bea dan Cukai bekerja lebih serius dan profesional.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Menkeu Purbaya Ancam Pecat Semua Pejabat Bea dan Cukai kecuali Dirjen, biar Kerjanya Lebih Serius
Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Bagikan