Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 03 November 2015
Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (Foto MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya menargetkan pendapatan dan belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 lebih rendah jika dibanding dengan Rancangan APBN 2016. Penurunan tersebut terjadi karena asumsi makro dalam APBN 2016 juga lebih rendah dibanding dengan RAPBN 2016.

Sejak disampaikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2015 lalu, Rancangan UU tentang APBN 2016 dan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR secara intensif yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna 2015. Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dari 5,5% menjadi 5,3%, Tingkat Inflasi sebesar 4,7%, Nilai tukar rupiah melemah awalnya Rp13.400 menjadi Rp13.900/USD, harga minyak mentah Indonesia turun dari USD 60/barel menjadi USD50/barel.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan menurunnya asumsi makro tersebut berpengaruh ada pendapatan negara yang mengalami penurunan dari Rp1.848,1 triliun menjadi Rp1.822,5 triliun dalam APBN 2016.

"Jadi perubahan belanja yang perlu diperhatikan yakni Belanja K/L Rp780,4 triliun menjadi Rp784,1 triliun naik Rp3,7 triliun. Lalu Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan dari Rp782,2 triliun menjadi Rp770,2 triliun turun Rp12,0 triliun, dibanding APBN 2016. Maka defisit anggaran menjadi Rp273,2 triliun," ujar Bambang saat memberikan Keterangan Pers Mengenai APBN 2016 di kantor Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Bambang menambahkan konsekuensinya akan ada penurunan pendapatan dana belanja Rp1.822,5 triliun, lebih rendah Rp25,6 triliun dibanding nota keuangan.

"Selain pendapatan dampak penurunan ‎juga terjadi pada belanja negara, dalam RAPBN 2016 belanja negara diusulkan, Rp2.121,3 triliun turun Rp25 trilun sehingga dalam APBN 2016 menjadi Rp2.095,7 triliun. Kalau defisit angka sama Rp273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap PDB kalau lihat angkanya sama," pungkasnya. 

Berikut ini asumsi makro yang tertuang dalam APBN 2016:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

2. Inflasi 4,7 persen

3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen

4. ICP US$ 50 per barel

5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS

6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari

7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari

8. Pengangguran 5,2-5,5 persen

9. Angka Kemiskinan 9,0-10,0 persen

10. Gini rasio 0,39

11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1

12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun

13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun

14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun

15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun

16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun

17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun

18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun

19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun.‎ 

(Abi)

BACA JUGA:

  1. Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna 
  2. Menkeu: Gaji PNS Tidak Naik
  3. Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
  4. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016
  5. Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
#Menteri Keuangan #APBN #Bambang Brodjonegoro
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Stella menambahkan, tren peningkatan dana riset ini mencerminkan semangat kompetisi sehat, yang utamanya di kalangan sivitas akademika.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Indonesia
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Menkeu Purbaya menegaskan bisnis baju bekas impor tetap ilegal meski pedagang thrifting siap bayar pajak. BAM DPR minta pemerintah beri solusi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 November 2025
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah ke Menkeu Purbaya soal Kereta Cepat Jakarta - Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Indonesia
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Redenominasi rupiah di tengah kondisi ekonomi yang kuat tidak akan berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan
Indonesia
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kaget menemukan barang impor seharga Rp 100 ribu dijual Rp 50 juta di pasar. Curigai ada praktik penghindaran bea masuk dan dorong digitalisasi pengawasan pelabuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Sidak di Surabaya, Menkeu Purbaya Temukan Barang Impor Rp 100 Ribu Bernilai Rp 50 Juta
Indonesia
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana kedaruratan SAR nasional yang dapat digunakan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadi bencana atau kecelakaan besar.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Luhut Kasih Peringatan Keras untuk Menkeu Purbaya: Jangan Sombong kalau Berbicara, Harus Tiru Jokowi!
Beredar informasi yang menyebut hubungan Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Purbaya tengah memanas, cek faktanya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] Luhut Kasih Peringatan Keras untuk Menkeu Purbaya: Jangan Sombong kalau Berbicara, Harus Tiru Jokowi!
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Kabar Gembira dari Menkeu Purbaya, Pemerintah akan Lunasi Utang Rakyat yang di Bawah Rp 5 Juta
Tidak ditemukan pengumuman resmi yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Kabar Gembira dari Menkeu Purbaya, Pemerintah akan Lunasi Utang Rakyat yang di Bawah Rp 5 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tidak Takut Ditembak atau Diracun seperti Munir
Informasi ini diunggah akun TikTok “kemenkeurii” yang membagikan video isinya memperlihatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang diwawancara.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Tidak Takut Ditembak atau Diracun seperti Munir
Bagikan