Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 03 November 2015
Pendapatan APBN 2016 Mengalami Penurunan

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. (Foto MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Kementerian Keuangan mengungkapkan pihaknya menargetkan pendapatan dan belanja negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 lebih rendah jika dibanding dengan Rancangan APBN 2016. Penurunan tersebut terjadi karena asumsi makro dalam APBN 2016 juga lebih rendah dibanding dengan RAPBN 2016.

Sejak disampaikan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2015 lalu, Rancangan UU tentang APBN 2016 dan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR secara intensif yang kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna 2015. Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan dari 5,5% menjadi 5,3%, Tingkat Inflasi sebesar 4,7%, Nilai tukar rupiah melemah awalnya Rp13.400 menjadi Rp13.900/USD, harga minyak mentah Indonesia turun dari USD 60/barel menjadi USD50/barel.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan menurunnya asumsi makro tersebut berpengaruh ada pendapatan negara yang mengalami penurunan dari Rp1.848,1 triliun menjadi Rp1.822,5 triliun dalam APBN 2016.

"Jadi perubahan belanja yang perlu diperhatikan yakni Belanja K/L Rp780,4 triliun menjadi Rp784,1 triliun naik Rp3,7 triliun. Lalu Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan dari Rp782,2 triliun menjadi Rp770,2 triliun turun Rp12,0 triliun, dibanding APBN 2016. Maka defisit anggaran menjadi Rp273,2 triliun," ujar Bambang saat memberikan Keterangan Pers Mengenai APBN 2016 di kantor Pajak, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Bambang menambahkan konsekuensinya akan ada penurunan pendapatan dana belanja Rp1.822,5 triliun, lebih rendah Rp25,6 triliun dibanding nota keuangan.

"Selain pendapatan dampak penurunan ‎juga terjadi pada belanja negara, dalam RAPBN 2016 belanja negara diusulkan, Rp2.121,3 triliun turun Rp25 trilun sehingga dalam APBN 2016 menjadi Rp2.095,7 triliun. Kalau defisit angka sama Rp273,2 triliun atau 2,15 persen terhadap PDB kalau lihat angkanya sama," pungkasnya. 

Berikut ini asumsi makro yang tertuang dalam APBN 2016:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen

2. Inflasi 4,7 persen

3. Tingkat bunga SPN rata-rata 5,5 persen

4. ICP US$ 50 per barel

5. Nilai tukar Rp 13.900 per dolar AS

6. Lifting minyak 830 ribu barel per hari

7. Lifting gas bumi 1.155 ribu barel setara minyak per hari

8. Pengangguran 5,2-5,5 persen

9. Angka Kemiskinan 9,0-10,0 persen

10. Gini rasio 0,39

11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,1

12. Pendapatan negara dan hibah Rp 1.822,54 triliun

13. Penerimaan dalam negeri Rp 1.820,51 triliun

14. Penerimaan perpajakan Rp 1.546,66 triliun

15. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun

16. Belanja negara Rp 2.095,72 triliun

17. Belanja pemerintah pusat Rp 1.325,55 triliun

18. Transfer ke daerah dan dana desa Rp 770,17 triliun

19. Defisit anggaran 2,15 persen dari Product Domestik Bruto (PDB) atau Rp 273,18 triliun.‎ 

(Abi)

BACA JUGA:

  1. Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna 
  2. Menkeu: Gaji PNS Tidak Naik
  3. Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
  4. 11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016
  5. Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
#Menteri Keuangan #APBN #Bambang Brodjonegoro
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Naikkan Jumlah Uang Pensiunan sebesar 12 Persen
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya akan menaikkan uang pensiun PNS sampai 12 persen. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Naikkan Jumlah Uang Pensiunan sebesar 12 Persen
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Selain menyiapkan skema pendanaan, pemerintah juga tengah membahas aspek teknis pelaksanaan program, termasuk pengembangan teknologi produksi genteng
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 03 Februari 2026
Pemerintah Siapkan Pendanaan Gentenisasi, Tidak Andalkan APBN dan APBD
Indonesia
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Fleksibilitas Portofolio Dana Pensiun Tetap Terjaga
Purbaya mengungkapkan adanya kecurigaan bahwa selama ini pelaku industri merasa terbebani oleh instruksi informal
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Fleksibilitas Portofolio Dana Pensiun Tetap Terjaga
Indonesia
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat merosot hingga 8 persen ke level 7.654,66
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Defisit APBN 2025 Tembus 2,92 Persen, Menkeu Purbaya Sebut Pasar Modal Tetap Aman
Indonesia
IHSG Anjlok, Menkeu Purbaya Nilai Dirut BEI Mundur karena Lalai Tindaklanjuti MSCI
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menilai mundurnya Dirut BEI Iman Rachman sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG. Singgung menindaklanjuti masukan MSCI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Januari 2026
IHSG Anjlok, Menkeu Purbaya Nilai Dirut BEI Mundur karena Lalai Tindaklanjuti MSCI
Indonesia
Purbaya Terima 63 Laporan Hambatan Usaha, Janji Lakukan Perbaikan
Dari 63 laporan, sebagian besar dalam proses penyelesaian dan sisanya dalam tahap pemantauan maupun perbaikan data.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Januari 2026
Purbaya Terima 63 Laporan Hambatan Usaha, Janji Lakukan Perbaikan
Indonesia
Menkeu Purbaya Ancam Pecat Semua Pejabat Bea dan Cukai kecuali Dirjen, biar Kerjanya Lebih Serius
Kebijakan tersebut untuk memastikan aparat Bea dan Cukai bekerja lebih serius dan profesional.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Januari 2026
Menkeu Purbaya Ancam Pecat Semua Pejabat Bea dan Cukai kecuali Dirjen, biar Kerjanya Lebih Serius
Indonesia
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Secara teknis pemerintah sebenarnya mampu menahan defisit di kisaran 2 persen. Hanya saja, opsi tersebut mengharuskan penghentian sejumlah pos belanja negara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Cegah Krisis Seperti 1998, Menkeu Purbaya Lebarkan Defisit Sampai 3 Persen
Indonesia
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Adapun total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana Sumatera Rp 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan Rp 69 triliun untuk untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Januari 2026
Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Beredar informasi yang menyebut Menkeu Purbaya mengganti dana desa dengan subsidi listrik, sembako, dan BBM. Cek faktanya!
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 24 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Hapus Dana Desa, Diganti dengan Subsidi Listrik dan Sembako
Bagikan