Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh


Suasana ricuh saat Rapat Paripurna RAPBN di dalam Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)
MerahPutih Peristiwa - Rapat paripurna yang membahas Rancangan APBN 2016, diwarnai kericuhan. Kericuhan itu bermula ketika Ketua Komisi IV DPR RI Edhi Prabowo menyampaikan pendapatnya mengenai RAPBN 2016 yang perlu ditolak, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Perwakilan staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang menyaksikan jalannya rapat dari atas balkon sempat berteriak, berdiri, dan membawa kertas bertuliskan "Tolak".
Alasannya, beberapa pos anggaran dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, target penerimaan tahun 2016 dianggap tidak rasional.
"Peristiwa kebakaran hutan, tetapi anggaran Kementerian Kehutanan malah dikurangi. Apa ini cara DPR menyelesaikan (bencana) asap?" kata Edhi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
"Tolong teman-teman dari 'fraksi balkon' tenang," ucap seorang anggota DPR.
Beberapa petugas keamanan atau pamdal di DPR RI lalu menghampiri sejumlah anggota staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang mengganggu jalannya rapat. Setelah diberi pemahaman, mereka kembali duduk dengan tenang menyaksikan jalannya rapat paripurna. Namun beberapa dari mereka digiring oleh Pamdal, untuk meninggalkan ruang sidang. (aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Rendy Nugroho
Berita Terkait
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM

Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral

Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja

Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir

DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam

Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG

Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP

Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik

Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
