Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
Suasana ricuh saat Rapat Paripurna RAPBN di dalam Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)
MerahPutih Peristiwa - Rapat paripurna yang membahas Rancangan APBN 2016, diwarnai kericuhan. Kericuhan itu bermula ketika Ketua Komisi IV DPR RI Edhi Prabowo menyampaikan pendapatnya mengenai RAPBN 2016 yang perlu ditolak, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).
Perwakilan staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang menyaksikan jalannya rapat dari atas balkon sempat berteriak, berdiri, dan membawa kertas bertuliskan "Tolak".
Alasannya, beberapa pos anggaran dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, target penerimaan tahun 2016 dianggap tidak rasional.
"Peristiwa kebakaran hutan, tetapi anggaran Kementerian Kehutanan malah dikurangi. Apa ini cara DPR menyelesaikan (bencana) asap?" kata Edhi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.
"Tolong teman-teman dari 'fraksi balkon' tenang," ucap seorang anggota DPR.
Beberapa petugas keamanan atau pamdal di DPR RI lalu menghampiri sejumlah anggota staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang mengganggu jalannya rapat. Setelah diberi pemahaman, mereka kembali duduk dengan tenang menyaksikan jalannya rapat paripurna. Namun beberapa dari mereka digiring oleh Pamdal, untuk meninggalkan ruang sidang. (aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Rendy Nugroho
Berita Terkait
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia