Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Sabtu, 31 Oktober 2015
Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh

Suasana ricuh saat Rapat Paripurna RAPBN di dalam Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Rapat paripurna yang membahas Rancangan APBN 2016, diwarnai kericuhan. Kericuhan itu bermula ketika Ketua Komisi IV DPR RI Edhi Prabowo menyampaikan pendapatnya mengenai RAPBN 2016 yang perlu ditolak, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10).

Perwakilan staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang menyaksikan jalannya rapat dari atas balkon sempat berteriak, berdiri, dan membawa kertas bertuliskan "Tolak".

Alasannya, beberapa pos anggaran dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, target penerimaan tahun 2016 dianggap tidak rasional.

"Peristiwa kebakaran hutan, tetapi anggaran Kementerian Kehutanan malah dikurangi. Apa ini cara DPR menyelesaikan (bencana) asap?" kata Edhi yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

"Tolong teman-teman dari 'fraksi balkon' tenang," ucap seorang anggota DPR.

Beberapa petugas keamanan atau pamdal di DPR RI lalu menghampiri sejumlah anggota staf ahli Fraksi Partai Gerindra yang mengganggu jalannya rapat. Setelah diberi pemahaman, mereka kembali duduk dengan tenang menyaksikan jalannya rapat paripurna. Namun beberapa dari mereka digiring oleh Pamdal, untuk meninggalkan ruang sidang. (aka)

BACA JUGA:

  1. Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
  2. RAPBN 2016 Gunakan Voting, KMP Sudah Pasti Keok
  3. Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang
  4. Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016
  5. RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
#DPR #Gerindra #RAPBN 2016 #Rapat Paripurna
Bagikan
Ditulis Oleh

Rendy Nugroho

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Komisi XI DPR RI menilai rendahnya literasi keuangan memicu jebakan pinjaman online ilegal dan rentenir.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Tegaskan Literasi Keuangan yang Rendah Bikin Rakyat Jadi 'Mangsa Empuk' Rentenir dan Pinjaman Jahat
Indonesia
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Komisi X DPR RI memilih pendekatan kodifikasi untuk RUU Sisdiknas, melebur UU Pendidikan Tinggi dan Sisdiknas 2003 menjadi satu payung hukum sistematis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Alasan Komisi X DPR Ngotot Pakai Metode Kodifikasi untuk Satukan Aturan Pendidikan Nasional, Omnibus Law Dicampakkan?
Indonesia
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Dasco soroti dugaan pengaruh media sosial dan bullying di balik ledakan bom molotov SMAN 72 Jakarta yang melukai 54 siswa.
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
DPR Singgung Bahaya Edukasi Minim Tentang Konten Media Sosial
Indonesia
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Ia juga menekankan pentingnya amanat Pasal 33 UUD 45 dan perlunya pemimpin sejati memahami arah bangsa
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 November 2025
Di Hadapan Kader Gerindra, Prabowo Tekankan Pemimpin Sejati Harus Paham Arah Bangsa, Bukan Sekadar Punya Rasa Suka atau Tidak Suka
Indonesia
Sekjen Gerindra Dukung Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
Sekjen Partai Gerindra Sugiono menyatakan dukungan agar Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianugerahi gelar pahlawan nasional karena jasa besar mereka bagi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
Sekjen Gerindra Dukung Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Sudding singgung perlunya due process of law dan persoalan UU Tipikor terkait DPA
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 November 2025
Sarifuddin Sudding Sebut Kasus Korupsi Sengaja Diulur-ulur untuk Dijadikan 'ATM Berjalan', RKUHAP Wajib Batasi Waktu Penyidikan
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Adies Kadir dan Uya Kuya aktif kembali setelah MKD menyatakan mereka tidak melanggar kode etik. Simak sanksi nonaktif yang dijatuhkan pada Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbach
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Paripurna DPR Bakal Umumkan 'Comeback' Uya Kuya dan Adies Kadir, Ahmad Sahroni Cs Minggir Dulu
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Bagikan