Menkeu: APBN 2016 Belum Sempurna
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)
Merahputih Bisnis - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelasakan pihaknya mengaku Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Masih belum sempurna. Pasalnya, masih ada sedikit perbedaan dari rencana anggaran yang diajukan pemerintah yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"APBN belum sempurna. Bayangan saya bisa lebih sempurna dari ini," kata Bambang saat memaparkan APBN 2016 di kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/11).
Bambang menambahkan sebenarnya ada beberapa kemajuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya. Kemajuan yang dapat dilihat seperti dana untuk kesehatan naik 5% dari APBN dan belanja daerah yang lebih besar dibanding Kementerian dan Lembaga.
"Setidaknya, kita mengalami kemajuan yang signifikan. Kita juga membantu keluarga sangat miskin jadi enam juta yang terima bantuan tunai bersyarat," ujar dia.
Bambang menyatakan pihaknya harapan agar APBN 2016 ini dapat menjadi lebih baik dengan ruang fiskal yang lebih besar. Agar, pengampunan pajak (tax amneaty) diharapkan menjadi salah satu yang dapat menciptakan perbaikan pada APBN.
"Kita berharap APBN lebih bagus. Fiscal space lebih besar. Makanya saya harap pengampunan pajak salah satu jalan keluar," pungkasnya. (Abi)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Kesal Rapat DPR Bahas Bencana Alam Sudah Habiskan Anggaran Rp 20 Miliar
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Sidak ke Bandara IMIP Morowali Temukan 3,5 Kilogram Emas Tengah Tertimbun
Menkeu Purbaya Ultimatum Bea Cukai, Dirjen Djaka: Kami Akan Lebih Baik
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Pedagang Thrifting Minta Legalisasi, Menkeu Purbaya: Bukan Soal Bayar Pajak, Melainkan Kepatuhan Aturan
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Murka Terhadap Purbaya karena Ogah Lunasi Utang Kereta Cepat
Redenominasi Rupiah, Syarat Wajibnya: Ekonomi Stabil dan Adanya Aturan Perundang-Undangan