11 Jam Berlalu, Akhirnya DPR Sahkan APBN 2016


DPR menyetujui APBN 2016 dengan nilai anggaran sebesar Rp 2.095 triliun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/10). (Foto Antara/Puspa Perwitasari)
MerahPutih Politik- Setelah melalui pembahasan yang alot akhirnya Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 untuk menjadi Undang-Undang.
Ketua Banggar DPR Ahmadi Nooor Supit mengungkapkan, sebenarnya pembahasan RAPBN 2016 secara teknis sudah tidak ada masalah. Semua proses pembahasan di panitia kerja dan komisi di DPR tidak ada masalah dan sudah rampung.
“Tapi secara politis, fraksi-fraksi menganggap ada sesuatu yang harus dipersoalkan,” katanya di sela-sela rehat sidang paripurna RAPBN di Gedung DPR RI. Jumat (30/10).
Dalam postur RAPBN 2016, pemerintah dan Banggar DPR menyepakati belanja negara sebesar Rp2.095 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.325,55 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,17 triliun.
Pemerintah dan Banggar DPR telah menyepakati naskah RAPBN 2016, dan kini tengah digodok dalam pembahasan sidang paripurna.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, Komponen belanja pemerintah pusat antara lain, belanja Kementerian/Lembaga disepakati sebesar Rp784,1 triliun. Sementara untuk pagu subsidi, pemerintah memiliki anggaran subsidi BBM dan LPG Rp63,triliun dan subsidi listrik Rp38 triliun.
Untuk belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Di dalamnya terdapat pagu dana desa sebesar Rp47 triliun. Sedangkan, pendapatan negara disepakati Rp1.822,5 triliun. Dari pendapatan itu, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.506 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp273,8 triliun, serta penerimaan hibah Rp2 triliun.
Adapun defisit anggaran yang ingin dikendalikan pemerintah adalah maksimal 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto atau sebesar Rp273,2 triliun.
"Dengan garis besar postur anggaran seperti itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2016 sebesar 5,3 persen dengan laju inflasi sebesar 4,7 persen. Sedangkan asumsi kurs rupiah menjadi Rp 13.900 per dolar Amerika Serikat. Selain itu, asumsi harga minyak menjadi 50 dolar AS per barel. Dan suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5," ujarnya Menkeu.
Seperti dengan APBNP 2015, pemerintah juga mencantumkan target kesejahteraan dalam postur anggaran 2016.
"Dalam RUU APBN 2016, target kesejahteraan yang ingin dicapai pemerintah adalah tingkat kemiskinan turun di rentang 9-10 persen, tingkat pengangguran 5,2-5,5 persen, tingkat kesenjangan ekonomi 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,10.," ujarnya.
Meski berlangsung alot, namun DPR RI disaksikan Menkeu Bambang Brodjonegoro akhirnya menyepakati RAPBN 2016, di mana Penyertaan Modal Negara (PMN) tidak disepakati, namun angkanya dialokasikan ke bidang lainnya dalam RAPBN 2016 tersebut.
"Karena PMN untuk BUMN di hold dulu, Kita akan dorong PLN dan BUMN lainnya untuk revaluasi sesegera, termasuk PMN otomatis yang lain akan dapat tambahan modal, tapi semua akan kita revaluasi," pungkasnya. (Aka)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP

Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik

Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus

Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'

DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan

Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria

Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR

Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun

Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030

Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
