Anggota MKD Fraksi Golkar Wacanakan Pansus Freeport

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 30 November 2015
Anggota MKD Fraksi Golkar Wacanakan Pansus Freeport

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Fraksi Golkar Ridwan Bae (kedua dari kiri). (Foto: Twitter/@Ir_rbae)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Sidang internal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibuka dengan komposisi anggota dan dewan pimpinan MKD yang baru, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (30/11).

Dalam sidang perdana itu, sejumlah anggota menilai perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Freeport untuk membongkar skandal dugaan pencatutan nama presiden oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait perpanjangan kontrak Freeport.

Ridwan Bae, anggota MKD Fraksi Golkar mengatakan, perlu adanya Pansus Freeport untuk menyelesaikan kasus secara komprehensif.

"Kalau mau buka-bukaan saya sepakat, tapi harus dibuka menyeluruh. Tidak boleh hanya Setnov (Setya Novanto) yang jadi sasaran, tapi seluruh persoalan Freeport dibuka," katanya kepada awak media, di gedung DPR, Senin (30/11).

Diakuinya, pandangan ini adalah pandangan pribadi dan bukan arahan dari fraksi atau partai.

"Saya hanya berpendangan seperti itu, untuk menuntaskan kasus secara menyeluruh," katanya.

Ia pun berharap, anggota menyetujui pandangannya.

"Sekali lagi ini pandangan pribadi, bukan arahan, kalau MKD mau objektif seperti itu," ujarnya.

Ketika ditanyakan MKD bisa berjalan bareng dengan Pansus atau tidak, Ridwan Bae mengatakan, "bisa saja setelah pansus usai baru MKD melakukan sidang etik." (fdi)

 

BACA JUGA:

  1. Anggota MKD Fraksi Golkar: Status Rekaman Sudirman Said Ilegal
  2. Pergantian MKD Bagian dari Politik Pencitraan
  3. Semua Ikut Bermain, Pengamat Ragukan Integritas MKD
  4. Direktur Energy Watch: Jangan Sampai MKD Permaikan Rasa Keadilan Masyarakat
  5. Punya Bukti Kuat, Sudirman Said Siap Buka-Bukaan di Depan MKD
#Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) #Pansus Freeport #Setya Novanto Catut Nama Presiden #Setya Novanto #Ridwan Bae
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Para wakil rakyat yang dinonaktifkan mencakup anggota biasa, pimpinan komisi, hingga Pimpinan DPR RI.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Imbas Tekanan Publik, MKD DPR Hentikan Gaji Eko Patrio Hingga Uya Kuya
Indonesia
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Formappi tegaskan MKD memiliki tugas menjaga marwah, wibawa, dan kehormatan DPR melalui penerapan kode etik.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Formappi: MKD Harus Proses Sahroni yang Hina Pendemo dengan Sebutan Tolol
Indonesia
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Menurutnya, semua prosedur dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi dengan benar
Angga Yudha Pratama - Selasa, 19 Agustus 2025
Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman
Indonesia
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Golkar juga tidak pernah menolak kader yang ingin kembali aktif dalam kepengurusan partai.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai
Indonesia
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Golkar tidak pernah mengeluarkan surat pemecatan terhadap Setnov sejak berstatus tersangka pada 2017 silam hingga saat ini.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin
Indonesia
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Pemberlakuan bebas bersyarat merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
Wisnu Cipto - Selasa, 19 Agustus 2025
Terpaksa Manut, Ketua KPK Akui Pembebasan Bersyarat Setnov Terasa Tidak Adil
Indonesia
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
MAKI juga mengirimkan surat keberatan atas remisi yang diberikan kepada Setnov ke Dirjen Pemasyarakatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
MAKI Desak Menteri Imipas Batalkan Bebas Bersyarat Setya Novanto dan Ancam Gugat ke PTUN
Indonesia
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Wakil Ketua Umum Golkar sebut Setnov masih bertatus kader partai.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan
Indonesia
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Menteri Hukum, Suparatman Andi Agtas menegaskan, bahwa pembebeasan bersyarat Setya Novanto murni wewenang pengadilan.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Menteri Hukum Tegaskan Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Murni Wewenang Pengadilan
Indonesia
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
ICW mengkritik pembebasan bersyarat Setya Novanto. Mereka menyebutkan, adanya kemunduran dalam pemberantasan korupsi.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
ICW Kritik Pembebasan Bersyarat Setya Novanto, Sebut Kemunduran dalam Pemberantasan Korupsi
Bagikan