Survei CSIS: DPR Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 25 Oktober 2015
Survei CSIS: DPR Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik

Suasana sidang DPR RI (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Hasil survei CSIS menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR paling rendah dibandingkan institusi lain yang terkait langsung dengan aktor-aktor politik. Berdasarkan survei terakhir Center Strategic and International Studies (CSIS), kepercayaan publik terhadap DPR hanya 53 persen.

"Paling rendah DPR dan polisi," kata Peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya, di Jakarta, Minggu (25/10).

Sementara itu, ketidakpuasaan terhadap institusi DPR juga tinggi, yakni 67,5 persen dan hanya 29,2 persen saja yang menyatakan puas. Menurut Arya, ada 3 hal yang dinilai publik cukup buruk terkait kinerja DPR.

Penilaian publik terhadap DPR dalam hal membuat undang-undang sebanyak 52,4 persen publik menyatakan buruk. Kemudian, sebanyak 54,7 persen publik menyatakan DPR buruk dalam hal membahas dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya, dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang atau pemerintah, sebanyak 48,7 persen publik juga menilai kinerja DPR buruk.

Di sisi lain, Arya melanjutkan, tingkat kepercayaan publik terhadap TNI sebesar 90 persen. Tingkat kepercayaan ini semakin membaik pascareformasi karena TNI menjauhkan diri dari kekuasaan. Namun, Arya memastikan jika TNI masih terlibat langsung dengan politik praktis angkanya akan berubah.

Sementara itu, KPK berada di urutan runner up dengan tingkat kepercayaan publik mencapai 80,8 persen. Disusul Presiden dan Wakil Presiden masing-masing sebesar 79,7 persen dan 75,2 persen.

Selanjutnya, kepercayaan terhadap institusi Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar 71,2 persen, BPK 68 persen, polisi 63 persen dan DPD 60,1 persen. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Publik Paling Tidak Puas terhadap Kinerja Bidang Ekonomi
  2. Tjipta Lesmana Tantang DPR Hukum Mati Koruptor
  3. DPR Siap Panggil Jaksa Agung Dalam Waktu Dekat
  4. DPR Diminta Panggil Jaksa Agung
  5. Penarikan Kementerian LHK dari Komisi VII DPR Ditolak
#Survei #Hasil Survei #Kinerja DPR #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Berita Foto
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Berita Foto
Aksi Mahasiswa UMT Gelar Aksi Demonstrasi di Gerbang Pancasila Gedung DPR Jakarta
Aksi unjuk rasa Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Aksi Mahasiswa UMT Gelar Aksi Demonstrasi di Gerbang Pancasila Gedung DPR Jakarta
Berita Foto
Raker Menpora Erick Thohir Bahas Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat mengikuti Raker dengan Komisi X DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menpora Erick Thohir Bahas Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery
Berita Foto
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S.Deyang saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Bagikan