Publik Paling Tidak Puas terhadap Kinerja Bidang Ekonomi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 25 Oktober 2015
Publik Paling Tidak Puas terhadap Kinerja Bidang Ekonomi

Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10). (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Survei Center Strategic and International Studies (CSIS) terbaru menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada bidang ekonomi paling tinggi di antara bidang lain.

"Kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebanyak 69,1 persen menyatakan tidak puas," kata peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya, di Jakarta, Minggu (25/10).

Menurut Arya, tingginya angka ketidakpuasan publik karena berbagai faktor. Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan salah satunya.

"Walau sudah ada lima paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," katanya.

Sementara itu, angka ketidakpuasaan bidang politik juga masih cukup tinggi, yakni 53 persen. Di bidang hukum, 45,8 persen menyatakan tidak puas dan 51,1 persen menyatakan puas.

Kepuasan tertinggi publik ada di bidang maritim dengan angka 59,4 persen, hanya 32,8 persen yang menyatakan tidak puas.

Meski tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK, namun publik masih menaruh kepercayaan cukup tinggi kepada Jokowi-JK. Sebanyak 79,7 persen responden masih percaya Jokowi bisa memperbaiki kinerjanya dalam empat tahun mendatang. Adapun tingkat kepercayaan terhadap JK berada sedikit di bawah Jokowi, yakni di angka 75,2 persen.

"Tingkat kepercayaan yang masih tinggi ini seharusnya dimanfaatkan oleh Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerjanya," ucap Arya.

Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responden sebanyak 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar plus minus 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mad)

 

Baca Juga: 

  1. Rizal Ramli: Bodoh Jika Tidak Maksimalkan Kebijakan Ekonomi Tahap V
  2. Ekonomi RI Tumbuh 5,3 Persen Tahun 2016, Tapi Ada Syaratnya
  3. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V Bukan yang Terakhir
  4. Rupiah Ditutup Menguat Sambut Positif Paket Ekonomi V
  5. Gubernur BI: Paket Ekonomi Perbaiki Perekonomian Indonesia
#Jusuf Kalla #Ekonomi #Survei #Hasil Survei
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah karena berisiko memicu inflasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Hasil Survei LSI Denny JA: Soeharto Jadi Presiden RI yang Paling Disukai
Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan, bahwa Soeharto menjadi Presiden RI yang paling disukai publik.
Soffi Amira - Sabtu, 08 November 2025
Hasil Survei LSI Denny JA: Soeharto Jadi Presiden RI yang Paling Disukai
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Bagikan