Publik Paling Tidak Puas terhadap Kinerja Bidang Ekonomi


Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10). (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
MerahPutih Peristiwa - Survei Center Strategic and International Studies (CSIS) terbaru menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada bidang ekonomi paling tinggi di antara bidang lain.
"Kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebanyak 69,1 persen menyatakan tidak puas," kata peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya, di Jakarta, Minggu (25/10).
Menurut Arya, tingginya angka ketidakpuasan publik karena berbagai faktor. Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan salah satunya.
"Walau sudah ada lima paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," katanya.
Sementara itu, angka ketidakpuasaan bidang politik juga masih cukup tinggi, yakni 53 persen. Di bidang hukum, 45,8 persen menyatakan tidak puas dan 51,1 persen menyatakan puas.
Kepuasan tertinggi publik ada di bidang maritim dengan angka 59,4 persen, hanya 32,8 persen yang menyatakan tidak puas.
Meski tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK, namun publik masih menaruh kepercayaan cukup tinggi kepada Jokowi-JK. Sebanyak 79,7 persen responden masih percaya Jokowi bisa memperbaiki kinerjanya dalam empat tahun mendatang. Adapun tingkat kepercayaan terhadap JK berada sedikit di bawah Jokowi, yakni di angka 75,2 persen.
"Tingkat kepercayaan yang masih tinggi ini seharusnya dimanfaatkan oleh Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerjanya," ucap Arya.
Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responden sebanyak 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar plus minus 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mad)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ditawari pada Januari

Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham

Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg, Pengamat Pertanyakan Kualitas Bahasa Inggris dan Prestasinya

Jokowi Ditunjuk Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, ini Tugas Utamanya

APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global

Tax Amnesty Jilid III Mencuat, ini nih Kriteria Bisa Dapat Pengampunan

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Perekonomian Masih Dalam Tren Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Dunia Masih Akan Rendah

Stimulus Ekonomi 8+4+5 Diklaim Gerakan Padat Karya, Daya Beli Warga Naik
