Publik Paling Tidak Puas terhadap Kinerja Bidang Ekonomi


Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar berunjukrasa memperingati satu tahun pemerintahan Jokowi-JK di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (20/10). (ANTARA FOTO/Yusran Uccang)
MerahPutih Peristiwa - Survei Center Strategic and International Studies (CSIS) terbaru menunjukkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) pada bidang ekonomi paling tinggi di antara bidang lain.
"Kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sebanyak 69,1 persen menyatakan tidak puas," kata peneliti CSIS Arya Fernandez saat merilis hasil surveinya, di Jakarta, Minggu (25/10).
Menurut Arya, tingginya angka ketidakpuasan publik karena berbagai faktor. Pelemahan ekonomi yang terjadi dalam satu tahun pemerintahan salah satunya.
"Walau sudah ada lima paket kebijakan ekonomi, publik masih menunggu implementasi dan hasilnya," katanya.
Sementara itu, angka ketidakpuasaan bidang politik juga masih cukup tinggi, yakni 53 persen. Di bidang hukum, 45,8 persen menyatakan tidak puas dan 51,1 persen menyatakan puas.
Kepuasan tertinggi publik ada di bidang maritim dengan angka 59,4 persen, hanya 32,8 persen yang menyatakan tidak puas.
Meski tidak puas dengan kinerja Jokowi-JK, namun publik masih menaruh kepercayaan cukup tinggi kepada Jokowi-JK. Sebanyak 79,7 persen responden masih percaya Jokowi bisa memperbaiki kinerjanya dalam empat tahun mendatang. Adapun tingkat kepercayaan terhadap JK berada sedikit di bawah Jokowi, yakni di angka 75,2 persen.
"Tingkat kepercayaan yang masih tinggi ini seharusnya dimanfaatkan oleh Jokowi-JK untuk memperbaiki kinerjanya," ucap Arya.
Survei ini dilakukan pada 14-21 Oktober 2015 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah responden sebanyak 1.183 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan multi-stage random sampling, margin of error sebesar plus minus 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (mad)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini

Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik

JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah

Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK

DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?

Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari

Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
