DPR Diminta Panggil Jaksa Agung

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 24 Oktober 2015
DPR Diminta Panggil Jaksa Agung

Jaksa Agung HM Prasetyo (Foto: Antara Foto/Izmar Patrizki)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III didesak untuk segera memanggil Jaksa Agung HM Prasetyo untuk mengklarifikasi penanganan kasus dugaan korupsi dalam Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Baru-baru ini beredar isu dugaan Prasetyo telah melakukan pertemuan dengan Mantan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella untuk 'mengamankan' penanganan perkara bansos Sumut di Kejaksaan Agung.

Kasus pertemuan itu harus segera direspon Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pertama DPR Komisi III harus mendengarkan klarifikasi dari Jaksa Agung.

"Kita sangat ingin mendengar Komisi III memanggil Jaksa Agung. Selama ini kan sering dikaitkan dengan peristiwa pemindahan kasus di Sumut ke Kejaksaan Agung, dikaitkan dengan kepentingan Gatot dan Patrice, Komisi III harus pro-aktif mengklarifikasi benar atau tidaknya," tegas Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz dalam diskusi Polemik Sindotrijaya 'Hukum & Pertaruhan Politik' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10).

Apalagi kesimpang siuran isu semacam ini bisa merugikan Kejaksaan Agung sebagai institusi. Itulah pentingnya klarifikasi. Jika memang benar, maka Jaksa Agung harus siap mengundurkan diri.

"Kalau memang ada pertemuan, berarti ada pelanggaran kode etik. Untuk kemudian (Jaksa Agung) mengundurkan diri," sambungnya.

Dia meminta DPR bergerak lebih aktif ketika merespons isu yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dirinya merasa adanya tebang pilih dalam tubuh komisi III DPR dalam mengawasi institusi penegak hukum.

"Ketika kasus pencopotan komisaris jenderal polisi (Komjen Pol) Budi Waseso (Buwas) dari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim). Komisi III dengan cepat merespon dan langsung memanggil Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Bahkan sampai bentuk pasukan khusus (pansus). Memang pansusnya pansus Pelindo II, tapi yang diusut malah pencopotan Buwas," katanya

"Lalu ada dugaan pertemuan Jaksa Agung dengan pihak berperkara, Gatot misalnya, harusnya Komisi III marah, tetapi apa diam-diam saja. Coba kita lihat, Abraham diduga bertemu dengan Jokowi, marah itu Komisi III, sekarang dijadikan kasus. Sekarang digoreng jadi pidana," pungkasnya. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Tutupi Kasus Gatot, Patrice Rio Capella Ditawari Justice Collaborator
  2. Rio Capella Ditahan KPK
  3. Buntut Kasus Rio Capella, Surya Paloh Diperiksa KPK
  4. Gara-gara Rio Capella, Hubungan PDIP-NasDem Retak?
  5. Rio Capella Sangkal Pernah Bertemu Jaksa Agung Prasetyo
#Patrice Rio Capella #Jaksa Agung HM Prasetyo #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Aksi teaterikal pengunjuk rasa saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Indonesia
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp 219,8 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (ketiga kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Terpilih Anggito Abimanyu (kedua kiri), Wakil Ketua DK LPS Terpilih Farid Azhar Nasution (kedua kanan) Anggota DK LPS Terpilih Doddy Zulverdi (kiri) dan Ferdinan Dwikoraja Purba (kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (keenam kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (keenam kanan) dan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terpilih pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Bagikan