DPR Siap Panggil Jaksa Agung Dalam Waktu Dekat
Jaksa Agung Prasetyo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/9). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/15.
MerahPutih Hukum - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku belum mengetahui dugaan pertemuan yang dilakukan Jaksa Agung HM Prasetyo dengan Mantan Sekretariat Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella.
Pertemuan itu berkaitan dengan pengamanan penanganan perkara bansos Sumatera Utara (Sumut) yang menyeret Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya.
"Saya baru dengar isu itu," tutur anggota Komisi III fraksi Partai Amanat Nasional Muslim Ayub, dalam diskusi Polemik Sindotrijaya 'Hukum & Pertaruhan Politik' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10).
Namun tidak menutup kemungkinan komisi III DPR RI akan memanggil Jaksa agung untuk diminta klarifikasi terkait hal tersebut.
"Tapi memang kalau ada pertemuan, pasti kita bisa panggil Jaksa Agung. Karena ini jelas melanggar kode etik," pungkasnya.
Diberitakan merahputih.com sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan ingin mengetahui dalam rangka apa pertemuan Jaksa Agung Prasetyo HM Prasetyo dengan Patrice Rio Capella.
"Kita sangat ingin mendengar Komisi III memanggil Jaksa Agung. Selama ini kan sering dikaitkan dengan peristiwa pemindahan kasus di Sumut ke Kejaksaan Agung, dikaitkan dengan kepentingan Gatot dan Patrice, Komisi III harus pro-aktif mengklarifikasi benar atau tidaknya," tegas, Donal Fariz dalam diskusi Polemik Sindotrijaya 'Hukum & Pertaruhan Politik' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10).(Rfd)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba