Sosok Jurgen Mossack dan Roberto Fonseca di Balik Panama Papers
Jurgen Mossack, pendiri firma hukum Mossack Fonseca (Foto Wikipedia)
MerahPutih Dunia - Data investasi Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama membuat dunia terhenyak. Pasalnya, data 11,5 juta dokumen berkapasitas 2,6 terabyte itu memuat nama tokoh penting dunia.
Kumpulan data selama 40 tahun itu menyebut nama-nama tokoh dunia di antaranya, Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping dan Deng Jiagui (saudara ipar Xi Jinping), putra PM Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin, PM Pakistan Nawaz Sharif, Presiden Ukarina Petro Poroshenko, Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz al-Saud, penyerang Barcelona Lionel Messi, anggota komite etik FIFA Juan Pedro Damiani, dan mantan Wakil Presiden FIFA Eugenio Figueredo. Mereka mendirikan perusahaan bayangan (offshore) di luar negeri dibantu Mossack Fonseca. Hal ini dicurigai sebagai upaya penghindaran pajak di negaranya.
Siapakah sosok di balik firma hukum Mossack Fonseca? Mossack Fonseca didirikan oleh Juergen Mossack (68) dan Ramon Fonseca (63). Juergen Mossack adalah anak Erhard Mossack, seorang imigran Jerman yang pernah menjadi tentara Waffen-SS NAZI pada masa Perang Dunia II.
Sedangkan Ramon Fonseca adalah mantan penasihat Presiden Panama Juan Carlos Varela. Fonseca juga dikenal sebagai novelis peraih anugerah sastra.

Ramon Fonseca Mora, co-founder Mossack Fonseca
Mereka mendirikan firma hukum Mossack Fonseca pada 1977 dan memiliki spesialisasi hukum komersil, kerahasiaan klien, konsultan investasi, dan struktur internasional.
Dalam laman perusahaan, disebutkan Mossack Fonseca menyediakan jasa konsultan untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, mengelola yayasan privat, melakukan bisnis di luar negeri dan transaksi dalam semua jenis mata uang.
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun