Sosok Jurgen Mossack dan Roberto Fonseca di Balik Panama Papers

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 06 April 2016
Sosok Jurgen Mossack dan Roberto Fonseca di Balik Panama Papers

Jurgen Mossack, pendiri firma hukum Mossack Fonseca (Foto Wikipedia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Dunia - Data investasi Mossack Fonseca, firma hukum asal Panama membuat dunia terhenyak. Pasalnya, data 11,5 juta dokumen berkapasitas 2,6 terabyte itu memuat nama tokoh penting dunia.

Kumpulan data selama 40 tahun itu menyebut nama-nama tokoh dunia di antaranya, Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping dan Deng Jiagui (saudara ipar Xi Jinping), putra PM Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin, PM Pakistan Nawaz Sharif, Presiden Ukarina Petro Poroshenko, Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz al-Saud, penyerang Barcelona Lionel Messi, anggota komite etik FIFA Juan Pedro Damiani, dan mantan Wakil Presiden FIFA Eugenio Figueredo. Mereka mendirikan perusahaan bayangan (offshore) di luar negeri dibantu Mossack Fonseca. Hal ini dicurigai sebagai upaya penghindaran pajak di negaranya.

Siapakah sosok di balik firma hukum Mossack Fonseca? Mossack Fonseca didirikan oleh Juergen Mossack (68) dan Ramon Fonseca (63). Juergen Mossack adalah anak Erhard Mossack, seorang imigran Jerman yang pernah menjadi tentara Waffen-SS NAZI pada masa Perang Dunia II.  

Sedangkan Ramon Fonseca adalah mantan penasihat Presiden Panama Juan Carlos Varela. Fonseca juga dikenal sebagai novelis peraih anugerah sastra.   

Ramon Fonseca Mora, co-founder Mossack Fonseca

Mereka mendirikan firma hukum Mossack Fonseca pada 1977 dan memiliki spesialisasi hukum komersil, kerahasiaan klien, konsultan investasi, dan struktur internasional.

Dalam laman perusahaan, disebutkan Mossack Fonseca menyediakan jasa konsultan untuk mengurangi biaya operasional perusahaan, mengelola yayasan privat, melakukan bisnis di luar negeri dan transaksi dalam semua jenis mata uang. 

BACA JUGA:

  1. Alasan Bill Gates dan Warren Buffet Tidak Masuk Daftar Panama Papers
  2. Tujuan Mendirikan Perusahaan Cangkang dalam Panama Papers
  3. Alasan Orang Kaya Simpan Kekayaan di Luar Negeri
  4. Menkeu Tertarik Kaji Data Panama Papers
  5. Menkeu Perintahkan Jajarannya Tindaklanjuti Data Panama Papers
#Panama Papers #Pajak #Mossack Fonseca
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Khozin menyatakan bahwa ia sepakat dengan spirit yang terkandung dalam fatwa MUI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
Indonesia
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Fatwa MU memutuskan jika pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah serta bumi yang huni, tidak mencerminkan keadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Indonesia
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
DJP pun masih terus bergerak aktif menagih tunggakan pajak inkrah kepada total 201 wajib pajak dengan bersinergi bersama lintas kementerian/lembaga
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Indonesia
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
restitusi pajak tercatat sebesar Rp 340,52 triliun, salah satunya berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan Rp 93,80 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Indonesia
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
BPKB hanya wajib saat perpanjangan 5 tahun
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Indonesia
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Pemprov DKI mengusulkan pencabutan insentif pajak kendaraan listrik 0 persen karena hilangkan potensi pendapatan daerah hingga Rp2 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Indonesia
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya 'bersih-bersih' yang ia lakukan di Ditjen Pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Indonesia
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Penegakan hukum diperlukan untuk menjaga integritas DJP.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Indonesia
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
peluang tersebut harus dibarengi kepatuhan penuh dari pelaku UMKM dalam melaporkan omzet usaha mereka.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 15 November 2025
 Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Indonesia
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ada satu wajib pajak yang dalam proses penyanderaan dan 59 wajib pajak sedang dalam proses tindak lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 14 November 2025
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Bagikan