Alasan Bill Gates dan Warren Buffet Tidak Masuk Daftar Panama Papers

Luhung SaptoLuhung Sapto - Rabu, 06 April 2016
Alasan Bill Gates dan Warren Buffet Tidak Masuk Daftar Panama Papers

Pendiri Microsoft Bill Gates (Foto Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Dunia - Dunia gempar dengan beredarnya nama-nama di data investasi dalam Panama Papers. Sebanyak 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau bekas pemimpin negara, selebriti, olahragawan, dan miliuner dan mafia narkoba dicurigai sengaja menyimpan kekayaannya di luar negeri agar tidak terendus petugas pajak. Tapi, tidak ada satu pun nama miliuner asal Amerika Serikat. 

Adalah firma hukum Mossack Fonseca asal Panama yang membantu para pemimpin dunia dan miliuner tersebut membuat perusahaan cangkang (shell company) di sejumlah negara dunia ketiga, yang tidak tersentuh pajak (tax haven). Praktik bisnis investasi ini dibongkar Konsorsium Jurnalis Investigative Internasional (ICIJ) yang memperoleh data dari media Jerman, Suddeutsche Zeitung. Panama Papers merupakan data investasi selama 40 tahun milik Mossack Fonseca. Data ini mencapai 11,5 juta file berkapasitas 2,6 terabyte. Karena banyaknya data, dibutuhkan waktu satu tahun untuk meneliti.     

Beberapa nama disebut dalam Panama Papers, yakni Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping dan Deng Jiagui (saudara ipar Xi Jinping), putra PM Malaysia Najib Razak, Mohd Nazifuddin, PM Pakistan Nawaz Sharif, Presiden Ukarina Petro Poroshenko, Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz al-Saud, penyerang Barcelona Lionel Messi, anggota komite etik FIFA Juan Pedro Damiani, dan mantan Wakil Presiden FIFA Eugenio Figueredo.  

Anehnya di dalam daftar Panama Papers tidak ada nama Bill Gates. Padahal, Gates dinobatkan sebagai orang paling kaya sedunia. Total kekayaan bersih pendiri Microsoft ini pada 2015 tercatat US$79,2 miliar. Selain Gates, nama investor dan pengusaha Warren Buffet juga tidak ada. Buffet menduduki urutan kedua orang terkaya di dunia dengan kekayaan US$66,7 miliar. Lantas, ke mana miliuner Amerika Serikat menyimpan hartanya?

Para ahli mengatakan kemungkinan hal ini belum tentu miliuner AS wajib pajak yang patuh. Ada sejumlah alasan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, ICIJ butuh waktu untuk mengungkap semua data yang mencapai 11,5 juta file berkapasitas 2,6 terabyte. "Ada kemungkinan perusahaan atau orang Amerika dalam Panama Papers karena data tersebut belum terungkap semua," jelas Matt Gardner, Direktur Eksekutif Institute Perpajakan dan Kebijakan Ekonomi seperti dikutip nbcnews, Rabu (6/4).

Ana Owens, advokat Public Interest Research Group (PIRG), menjelaskan ada ribuan firma hukum di seluruh dunia, dan ratusan bahkan ribuan yang seperti Mossack Fonseca di Amerika. Delaware atau Nevada, adalah negara bagian Amerika yang menjadi negara suaka pajak (Tax Haven). Kedua negara bagian ini adalah surga bagi para orang-orang super kaya di Amerika yang mengemplang pajak. Faktanya, Amerika merupakan negara ketiga, setelah Swiss dan Hong Kong, sementara Panama menempati urutan ke-13.

Di samping itu, tarif pajak di Amerika tidak terlalu dipermasalahkan bagi orang-orang Amerika. Untuk perusahaan raksasa seperti Google dan Apple, mereka mendapat keringan pajak secara legal karena membuka operasi di luar Amerika, yang pajaknya lebih rendah dan tingkat penganggurannya cukup tinggi, seperti Irlandia. 

BACA JUGA:

  1. Tujuan Mendirikan Perusahaan Cangkang dalam Panama Papers
  2. Alasan Orang Kaya Simpan Kekayaan di Luar Negeri
  3. Menkeu Tertarik Kaji Data Panama Papers
  4. Menkeu Perintahkan Jajarannya Tindaklanjuti Data Panama Papers
  5. Menkeu Bambang: Pemimpin G20 Sepakati 4 Poin Kebijakan

  

#Warren Buffet #Bill Gates #Pajak #Mossack Fonseca #Panama Papers
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Pejabat pajak, Hari Sih Advianto, mencalonkan diri menjadi Hakim Agung. Komisi III DPR pun merasa heran.
Soffi Amira - Kamis, 13 Agustus 2026
Pejabat Pajak Calonkan Diri Jadi Hakim Agung, Komisi III DPR Pertanyakan Motivasinya
Indonesia
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
DJP Kemenkeu Tegaskan Pengenaan Pajak Kontrakan bukan Jenis Baru
Indonesia
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Sejumlah platform e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia sudah sempat melakukan pemotongan otomatis hasil penjualan toko online sejak 1 Agustus.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Pajak Toko Online Ditunda ke November, Shopee-Toped Potong Otomatis Sejak 1 Agustus. Janji Saldo Balik Paling Telat 30 September!
Indonesia
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Coretax DJP akan mengalami downtime selama 24 jam pada 8-9 Agustus 2026 untuk pemeliharaan sistem. Simak jadwal lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Coretax DJP Alami Downtime 24 Jam, Catat Jadwal Penghentian Layanan 8-9 Agustus 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Media sosial tengah viral adanya ajakan demo tidak bayar pajak. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Demo Ajakan Tidak Bayar Pajak, Ramai Jadi Perbincangan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Menteri ESDM, Bahlil Lahadaila, kabarnya akan menyita TV para penunggak pajak. Apakah informasi itu benar?
Soffi Amira - Minggu, 02 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri ESDM Bahlil Kabarnya Bakal Sita TV karena Tidak Bayar Pajak, Benarkah?
Indonesia
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Berbagai kebijakan itu membuat pertumbuhan mobil listrik di Jakarta tarus meningkat pesat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
Biar Adil, Pramono Siapkan Kebijakan Tarif Pajak Buat Kendaraan Listrik
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Pemprov DKI akan mengkaji ulang pajak kendaraan listrik. Sebab, pendapatan berpotensi hilang Rp 2 triliun akibat pajak kendaraan listrik 0 persen.
Soffi Amira - Rabu, 22 Juli 2026
Pemprov DKI Pertimbangkan Kaji Ulang Pajak Kendaraan Listrik, Pendapatan Berpotensi Hilang Rp 2 Triliun
Bagikan