Menkeu Perintahkan Jajarannya Tindaklanjuti Data Panama Papers


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menghadiri konferensi pers pencapaian penerimaan pajak tahun 2015 oleh direktorat jendral pajak. Senin, (11/1) (Merahputih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Bisnis - Data investasi firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca yang bocor menghebohkan dunia. Sejumlah nama pemimpin, tokoh dunia, selebriti, olahragawan, dan pengusaha termasuk dari Indonesia ada dalam dokumen yang disebut juga Panama Papers.
Berbicara di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (5/4), Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brodjonegoro langsung memerintahkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi untuk menindaklanjuti sejumlah nama orang Indonesia yang ada dalam daftar tersebut.
"Saya sudah minta ke Pak Ken (Dwijugiasteadi), Dirjen Pajak, tolong data yang disebut sebagai Panama Papers kita pelajari," ujarnya sesuai penyerahan penghargaan kepada wajib pajak badan dan individu terbesar di kantor pusat DJP, Jakarta.
Sebelumnya, Menkeu pernah membeberkan ada orang kaya Indonesia yang menyimpan hartanya di sejumlah bank di luar negeri sejumlah Rp2.700 triliun. Sedangkan Rp1.400 triliun merupakan harta kekayaan yang belum dikenai pajak dan disetorkan ke DJP.
Namun, Menkeu membantah sumber data perpajakan Departemen Keuangan berasal dari Panama Papers.
"Saya ingin tekankan bahwa data sementara ini yang kita miliki itu tidak berasal dari sana," tegasnya.
Kendati demikian, Bambang memastikan jajarannya untuk mengecek validitas data nama-nama orang Indonesia yang termaktub di Panama Papers dan dicocokan dengan data DJP.
Sebelumnya, Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (ICIJ) melansir sebanyak 11,5 juta dokumen investasi berkapasitas 2,6 terabit milik Mossack Fonseca bocor ke media Jerman, Suddeutsche Zeitung. Dokumen yang diberi label "Panama Papers" itu menyebutkan nama 140 tokoh politik, termasuk 12 pemimpin atau bekas pemimpin negara. Termasuk 2.960 nama orang Indonesia yang tercatat sebagai klien dari 43 perusahaan offshore. Di antaranya, Djoko Tjandra, Muhammad Riza Chalid dan Sandiaga Uno.
Sandiaga Uno melalui akun Twitter @sandiuno menjawab pertanyaan seseorang terkait artikel tentang Panama Papers di sebuah media online nasional. Bos Saratoga Grup ini menyatakan tidak ada yang salah dengan berinvestasi di perusahaan terbuka.
"Terimakasih, Bro, Saya pikir melakukan investasi itu sangat bagus ketika perusahaan anda ingin menjadi perusahaan terbuka," kata Sandiaga.
Untuk diketahui, data tersebut tidak menjadi indikasi bahwa nama yang tercantum merupakan pelaku penggelapan pajak. Daftar itu hanya membeberkan nama-nama perseorangan dan perusahaan klien Mossack Fonseca.
BACA JUGA:
- Menkeu Serahkan Penghargaan kepada Wajib Pajak Terbesar
- Pesan Presiden Jokowi Kepada Ditjen Pajak Baru
- Pemerintah Perlu Koreksi Kembali Target Pajak
- Penunjukan Dirjen Pajak, Menkeu Tolak Diintervensi
- Penggantian Dirjen Pajak Baiknya Melalui Lelang Formalitas
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik

Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
![[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah](https://img.merahputih.com/media/b4/51/d5/b451d58a3a8276de745449d5505e8d95_182x135.jpg)
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU

Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
