Serikat Petani: Jokowi dan SBY Sama-sama Lebih Suka Impor

MerahPutih Peristiwa - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla tidak ada bedanya dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjabat dua periode terkait impor beras.

"Sebab keduanya sama-sama lebih suka memberikan subsidi kepada masyarakat dengan melakukan impor beras. Kalau beras yang medium produksi dalam negeri itu harganya Rp10.000-Rp12.000 per liter, tapi kalau impor itu harganya lebih murah cuma Rp7.000-Rp6.000 per liter. Makanya pemerintah senang impor," cetus Henry dalam konferensi pers Catatan Akhir Tahun Pertanian Indonesia 2015 di Cipta Hotel Mampang, Jakarta Selatan, Minggu (20/12).

Menurutnya, keputusan tersebut cukup membuktikan bahwa pemerintah lebih menyukai impor beras karena harganya lebih murah guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketimbang mendorong produksi beras dalam negeri.

Henry menambahkan, keputusan kebijakan impor beras seringkali dilakukan pemerintah saat harga sedang mengalami gejolak.

"Padahal, Kementerian Pertanian secara gamblang menyebut bahwa kita (Indonesia) mengalami surplus beras 4 Juta ton beras. Lalu tiba-tiba ketika akan impor, pemerintah malah sebut antisipasi kekurangan pasokan saat elnino. Lalu yang surplus 4 juta itu ke mana," tegasnya.

Untuk itu guna mengantisipasi terjadinya kembali peristiwa tersebut. Henry menyarankan agar pemerintah cukup memiliki satu data yang akurat terkait angka riil berapa produksi dalam negeri dan berapa kebutuhannya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mengimpor beras kembali dari Pakistan maksimal 1 juta ton. MoU pembelian sudah ditandatangani oleh Mendag Thomas Lembong dan Dubes Pakistan untuk Indonesia M Aqil Nadeem beberapa waktu lalu. (rfd)

BACA JUGA:

1. Impor Beras dari Pakistan, Pemerintah Langgar Undang-Undang?
2. Dirut Bulog Benarkan Indonesia akan Impor Beras dari Pakistan
3. BPS Belum Tahu Tujuan Pemerintah Impor 1 Juta Ton Beras dari Pakistan
4. Ditjen Bea dan Cukai Perketat Pengawasan Importasi Mesin-Peralatan
5. Tahap Pertama Kemudahan Importasi, 48 Perusahaan