Semua Orang Berhak Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Sabtu, 24 Oktober 2015
Semua Orang Berhak Calonkan Diri Jadi Ketum Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie memotong tumpeng sebelum rapat pleno Fraksi Partai Golkar di Senayan, Jakarta, Kamis (4/6). (Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Keputusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan bahwa kepengurusan hasil Munas Riau berhak atas Partai Golkar. Dengan demikian, partai Golkar akan dinahkodai Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai Sekjennya.

Namun, apabila digelar Munas maka kedua elit Golkar yang saat ini tengah berseteru dapat mencalonkan diri, baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.

"Semua orang berhak mencalonkan diri," kata Wakil Ketua Umum versi Munas Bali, Ahmadi Nur Supit, di Jakarta, Jumat (23/10).

Ahmadi melanjutkan, hanya saja persoalanya mereka akan dipilih atau tidak, maka kader yang akan menentukan. "Dipilih atau tidak persoalan di floor, seperti apa?," kata dia.

Jika Munas digelar 2015, maka itu hanya Munas biasa. Namun, Munas bisa berubah menjadi luar biasa kalau pengadilan memenangkan hasil kepengurusan Bali.

"Kalau ditahun yang sama 2015, saya kira Munas biasa, kecuali Bali dimenangkan, Bali ingin melaksanakan Munas lagi sampai 2019," tandasnya.

BACA JUGA:

  1. Sejumlah Karyawan DPP Berharap Golkar Bersatu Kembali
  2. Pasca Putusan MA, DPP Golkar Sepi
  3. Koarmabar Pastikan Selat Malaka Aman dari Bajak Laut
  4. Dilema Penegakan Hukum terhadap Ojek Online
  5. Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak
#Liputan Khusus #Agung Laksono #Kubu Aburizal Vs Kubu Agung Laksono #Aburizal Bakrie # Mahkamah Agung #Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komite Advokat Serahkan Amicus Curiae ke MA dalam PK Perkara Stefanus Roy Rening
Dokumen amicus curiae yang diserahkan berjudul 'Membela Bukan Menghalangi: Batas Pembelaan Advokat dan Penerapan Pasal 21 UU Tipikor'. 

Dwi Astarini - Jumat, 07 Agustus 2026
Komite Advokat Serahkan Amicus Curiae ke MA dalam PK Perkara Stefanus Roy Rening
Indonesia
KY Bongkar 121 Hakim Terjerat Skandal Pelecehan, Selingkuh, Hingga Akali Absen
Komisi Yudisial rekomendasikan sanksi terhadap 121 hakim semester I 2026. Pelanggaran meliputi manipulasi putusan, pelecehan, akali absen, hingga nikah siri. Angka naik 146,94% dibanding 2025.
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Juli 2026
KY Bongkar 121 Hakim Terjerat Skandal Pelecehan, Selingkuh, Hingga Akali Absen
Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Berita Foto
Pimpinan MPR Silaturahmi ke Mahkamah Agung Sepakati soal Supremasi Hukum
Ketua MPR Ahmad Muzani berbincang dengan Ketua Mahkamah Agung Sunarto usai pertemuan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Pimpinan MPR Silaturahmi ke Mahkamah Agung Sepakati soal Supremasi Hukum
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi
Indonesia
KPK–MA Teken Kerja Sama, Fokus Tingkatkan Integritas Aparatur Peradilan
KPK dan Mahkamah Agung menjalin kerja sama untuk meningkatkan integritas hakim dan panitera melalui pelatihan antikorupsi berbasis studi kasus. Ini langkah cegah korupsi dari hulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
KPK–MA Teken Kerja Sama, Fokus Tingkatkan Integritas Aparatur Peradilan
Bagikan