Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Oktober 2015
Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Menko PMK Puan Maharani memberikan penjelasan penanganan korban bancana kabut asap, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10) (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pemerintah mengevakuasi korban terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Prioritas evakuasi dari beberapa wilayah sudah berbahaya yaitu bayi dan anak-anak.

“Saya teruskan untuk penanganan yang fokus untuk nahan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif, semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan, terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas masalah penanggulangan bencana kabut asap, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).

Sementara, Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla di Tanah Air mengatakan, bencana kabut asap sudah masuk tahap bencana nasional atau darurat nasional dalam menangani korban terdampak. Pemerintah sudah menyiapkan kapal perang dan Pelni untuk evakuasi di Sumatera dan Kalimantan.

"Kami siapkan 6 kapal TNI, kemungkinan 3 atau 2 di Kalimantan, bergantung Panglima TNI men-deploy-nya (menyebarkan), dan sisanya di pantai Sumatera,” kata Luhut Panjaitan seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.

Luhut melanjutkan, langkah pertama yaitu penanganan di daerah terdampak asap karena beberapa daerah sudah ada gedung difasilitasi pembersih udara.

"Kami akan evakuasi prioritas anak kecil dan bayi. Saya belum berani mengatakan angka-angka itu karena berkaitan teknis dengan kementerian terkait," kata Luhut saat ditanya perkiraan jumlah warga yang akan dievakuasi.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah mengirim 33.8 ton obat dan masker ke lima provinsi terdampak kabut asap karhutla. Kementerian PMK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ketika mengungsikan anak-anak, bayi dan ibu.

“Memang kami sudah menentukan tempat-tempat shelter dan koordinasi antarkementerian untuk memberikan tempat-tempat yang bisa diberikan sterilisasi udara di sekolah, bahkan di wilayah shelter yang sudah di tentukan di lima provinsi tersebut,” kata Puan Maharani.


Baca Juga:

  1. Pemerintah Tambah 15 Pesawat ke Daerah Terparah Karhutla
  2. Luhut Binsar Panjaitan Koordinasikan 21 Jajaran
  3. Kabut Asap Kian Pekat, Diknas Pekanbaru Minta Murid Tetap Sekolah
  4. Kelompok Anak Rakyat Protes Bencana Kabut Asap Lewat Tarian
  5. Kabut Asap Indonesia Ancam MotoGP Malaysia
#Kabut Asap #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Presiden Jokowi #Luhut Panjaitan #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kemarau Panjang 80% Lahan Kapuas Mudah Terbakar. Peringatan Dini Bahaya Karhutla Diaktifkan!
Berdasarkan data hasil pemantauan BPBD Kapuas, sekitar 80 persen lapisan tanah permukaan di wilayah Kapuas masuk kategori mudah terbakar.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Kemarau Panjang 80% Lahan Kapuas Mudah Terbakar. Peringatan Dini Bahaya Karhutla Diaktifkan!
Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
Baru 10% Menuju Bebas Karhutla, Menteri Jumhur Tekankan Butuh Biaya dan Edukasi
Indonesia masih jauh dari target bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wisnu Cipto - Kamis, 18 Juni 2026
Baru 10% Menuju Bebas Karhutla, Menteri Jumhur Tekankan Butuh Biaya dan Edukasi
Indonesia
Lahan Terbakar Sudah Melebihi Tahun Lalu, Capai 81 Ribu Hektar Akibat El Nino
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan pemerintah tengah bersiap menghadapi ancaman karhutla.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Juni 2026
Lahan Terbakar Sudah Melebihi Tahun Lalu, Capai 81 Ribu Hektar Akibat El Nino
Indonesia
BNPB Mulai Lakukan Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla di Jambi
. Jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia saat ini telah mencapai 1.601 titik, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
BNPB Mulai Lakukan Modifikasi Cuaca Cegah Karhutla di Jambi
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Bagikan