Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - Pemerintah mengevakuasi korban terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Prioritas evakuasi dari beberapa wilayah sudah berbahaya yaitu bayi dan anak-anak.
“Saya teruskan untuk penanganan yang fokus untuk nahan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif, semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan, terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas masalah penanggulangan bencana kabut asap, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).
Sementara, Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla di Tanah Air mengatakan, bencana kabut asap sudah masuk tahap bencana nasional atau darurat nasional dalam menangani korban terdampak. Pemerintah sudah menyiapkan kapal perang dan Pelni untuk evakuasi di Sumatera dan Kalimantan.
"Kami siapkan 6 kapal TNI, kemungkinan 3 atau 2 di Kalimantan, bergantung Panglima TNI men-deploy-nya (menyebarkan), dan sisanya di pantai Sumatera,” kata Luhut Panjaitan seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.
Luhut melanjutkan, langkah pertama yaitu penanganan di daerah terdampak asap karena beberapa daerah sudah ada gedung difasilitasi pembersih udara.
"Kami akan evakuasi prioritas anak kecil dan bayi. Saya belum berani mengatakan angka-angka itu karena berkaitan teknis dengan kementerian terkait," kata Luhut saat ditanya perkiraan jumlah warga yang akan dievakuasi.
Di sisi lain, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah mengirim 33.8 ton obat dan masker ke lima provinsi terdampak kabut asap karhutla. Kementerian PMK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ketika mengungsikan anak-anak, bayi dan ibu.
“Memang kami sudah menentukan tempat-tempat shelter dan koordinasi antarkementerian untuk memberikan tempat-tempat yang bisa diberikan sterilisasi udara di sekolah, bahkan di wilayah shelter yang sudah di tentukan di lima provinsi tersebut,” kata Puan Maharani.
Baca Juga:
![[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data](https://img.merahputih.com/media/f7/39/10/f7391006499e9a868d0b790fa082aecb_182x135.png)
