Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Oktober 2015
Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Menko PMK Puan Maharani memberikan penjelasan penanganan korban bancana kabut asap, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10) (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pemerintah mengevakuasi korban terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Prioritas evakuasi dari beberapa wilayah sudah berbahaya yaitu bayi dan anak-anak.

“Saya teruskan untuk penanganan yang fokus untuk nahan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif, semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan, terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas masalah penanggulangan bencana kabut asap, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).

Sementara, Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla di Tanah Air mengatakan, bencana kabut asap sudah masuk tahap bencana nasional atau darurat nasional dalam menangani korban terdampak. Pemerintah sudah menyiapkan kapal perang dan Pelni untuk evakuasi di Sumatera dan Kalimantan.

"Kami siapkan 6 kapal TNI, kemungkinan 3 atau 2 di Kalimantan, bergantung Panglima TNI men-deploy-nya (menyebarkan), dan sisanya di pantai Sumatera,” kata Luhut Panjaitan seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.

Luhut melanjutkan, langkah pertama yaitu penanganan di daerah terdampak asap karena beberapa daerah sudah ada gedung difasilitasi pembersih udara.

"Kami akan evakuasi prioritas anak kecil dan bayi. Saya belum berani mengatakan angka-angka itu karena berkaitan teknis dengan kementerian terkait," kata Luhut saat ditanya perkiraan jumlah warga yang akan dievakuasi.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah mengirim 33.8 ton obat dan masker ke lima provinsi terdampak kabut asap karhutla. Kementerian PMK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ketika mengungsikan anak-anak, bayi dan ibu.

“Memang kami sudah menentukan tempat-tempat shelter dan koordinasi antarkementerian untuk memberikan tempat-tempat yang bisa diberikan sterilisasi udara di sekolah, bahkan di wilayah shelter yang sudah di tentukan di lima provinsi tersebut,” kata Puan Maharani.


Baca Juga:

  1. Pemerintah Tambah 15 Pesawat ke Daerah Terparah Karhutla
  2. Luhut Binsar Panjaitan Koordinasikan 21 Jajaran
  3. Kabut Asap Kian Pekat, Diknas Pekanbaru Minta Murid Tetap Sekolah
  4. Kelompok Anak Rakyat Protes Bencana Kabut Asap Lewat Tarian
  5. Kabut Asap Indonesia Ancam MotoGP Malaysia
#Kabut Asap #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Presiden Jokowi #Luhut Panjaitan #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Bakal Ubah Bantuan Barang Menjadi Uang Tunai Langsung Pada Penerima
Digitalisasi bansos dilaporkan sudah menyelesaikan menyasar sebanyak 43 kabupaten/kota dan sekarang diperluas hingga mencapai 258 kabupaten kota
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pemerintah Bakal Ubah Bantuan Barang Menjadi Uang Tunai Langsung Pada Penerima
Indonesia
Asap Karhutla Mengancam Anak, DPR Minta Sekolah tak Nekat Gelar Aktivitas Luar Ruangan
Sekolah diminta tidak menjalankan aktivitas luar ruangan seolah kualitas udara dalam kondisi normal.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Asap Karhutla Mengancam Anak, DPR Minta Sekolah tak Nekat Gelar Aktivitas Luar Ruangan
Indonesia
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Pengungkapan perkara tersebut dilakukan melalui berbagai sumber informasi.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Oknum ASN hingga Sejumlah Korporasi Jadi Tersangka Karhutla di Kalteng
Indonesia
113.336 Kasus ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan
Kemenkes mencatat 113.336 kasus ISPA akibat karhutla hingga 9 September 2026. DPR meminta pemerintah memperkuat layanan kesehatan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
113.336 Kasus ISPA akibat Karhutla, DPR Minta Pemerintah Perkuat Respons Kesehatan
Indonesia
Jepang Akhiri Misi Padamkan Kathutla di Indonesia
Helikopter-helikopter tersebut telah melaksanakan lebih dari 40 kali operasi pemadaman kebakaran udara
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Jepang Akhiri Misi Padamkan Kathutla di Indonesia
Indonesia
Ratusan Hektar Gambut di 6 Provinsi Masih Terbakar, Pesawat Kapasitas Water Bombing Besar Disiapkan
Langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat pemadaman lahan yang masih terbakar, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan operasi udara.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
Ratusan Hektar Gambut di 6 Provinsi Masih Terbakar, Pesawat Kapasitas Water Bombing Besar Disiapkan
Indonesia
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Kemenkes mencatat 174.694 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus merupakan balita.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Angka Kasus ISPA Tembus 174 Ribu, Kemenkes Soroti Dampak Asap Karhutla
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Bagikan