Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 23 Oktober 2015
Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak

Menko PMK Puan Maharani memberikan penjelasan penanganan korban bancana kabut asap, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10) (Foto: setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pemerintah mengevakuasi korban terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Prioritas evakuasi dari beberapa wilayah sudah berbahaya yaitu bayi dan anak-anak.

“Saya teruskan untuk penanganan yang fokus untuk nahan api dan dampak asap ini dilakukan secara masif, semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan, terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat terbatas masalah penanggulangan bencana kabut asap, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/10).

Sementara, Menteri Koordinator bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai koordinator penanganan karhutla di Tanah Air mengatakan, bencana kabut asap sudah masuk tahap bencana nasional atau darurat nasional dalam menangani korban terdampak. Pemerintah sudah menyiapkan kapal perang dan Pelni untuk evakuasi di Sumatera dan Kalimantan.

"Kami siapkan 6 kapal TNI, kemungkinan 3 atau 2 di Kalimantan, bergantung Panglima TNI men-deploy-nya (menyebarkan), dan sisanya di pantai Sumatera,” kata Luhut Panjaitan seperti dilansir Kantor Sekretariat Kabinet.

Luhut melanjutkan, langkah pertama yaitu penanganan di daerah terdampak asap karena beberapa daerah sudah ada gedung difasilitasi pembersih udara.

"Kami akan evakuasi prioritas anak kecil dan bayi. Saya belum berani mengatakan angka-angka itu karena berkaitan teknis dengan kementerian terkait," kata Luhut saat ditanya perkiraan jumlah warga yang akan dievakuasi.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) telah mengirim 33.8 ton obat dan masker ke lima provinsi terdampak kabut asap karhutla. Kementerian PMK juga berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ketika mengungsikan anak-anak, bayi dan ibu.

“Memang kami sudah menentukan tempat-tempat shelter dan koordinasi antarkementerian untuk memberikan tempat-tempat yang bisa diberikan sterilisasi udara di sekolah, bahkan di wilayah shelter yang sudah di tentukan di lima provinsi tersebut,” kata Puan Maharani.


Baca Juga:

  1. Pemerintah Tambah 15 Pesawat ke Daerah Terparah Karhutla
  2. Luhut Binsar Panjaitan Koordinasikan 21 Jajaran
  3. Kabut Asap Kian Pekat, Diknas Pekanbaru Minta Murid Tetap Sekolah
  4. Kelompok Anak Rakyat Protes Bencana Kabut Asap Lewat Tarian
  5. Kabut Asap Indonesia Ancam MotoGP Malaysia
#Kabut Asap #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Presiden Jokowi #Luhut Panjaitan #Puan Maharani
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan rasa bangga akan poisisi strategis Presiden Prabowo dalam daftar pembicara KTT PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di PBB, Ketua DPR: Bentuk Penghormatan Besar Bagi Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
Puan Kembali Minta Maaf Atas Kinerja DPR, Rencana Kumpulkan Tokoh Buat Evaluasi
Permintaan maaf ini menyusul demo yang berakhir menewaskan seorang Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dilindas kendaraan taktikal polisi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Puan Kembali Minta Maaf Atas Kinerja DPR, Rencana Kumpulkan Tokoh Buat Evaluasi
Indonesia
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Puan juga menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Indonesia
Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ketua DPR: Insiden Memilukan
“Tentunya polisi harus bisa mengusut tuntas insiden memilukan ini," kata Ketua DPR Puan Maharani
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Agustus 2025
Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ketua DPR: Insiden Memilukan
Indonesia
Soal Wacana Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK, Puan: Pemerintah Harus Adil dan Transparan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal wacana beli LPG 3 kg wajib pakai KTP. Keputusan pemerintah harus adil dan transparan.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Soal Wacana Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK, Puan: Pemerintah Harus Adil dan Transparan
Bagikan