Pasca Putusan MA, DPP Golkar Sepi

Rendy NugrohoRendy Nugroho - Jumat, 23 Oktober 2015
Pasca Putusan MA, DPP Golkar Sepi

Kantor DPP Golkar yang berlokasi di bilangan Slipi, Jakarta Barat, terpantau sepi. (Foto: MerahPutih/Fadly)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Peristiwa - Pasca keputusan kasasi yang diajukan kubu Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) dikabulkan Mahkamah Agung (MA), kantor DPP Partai Golkar yang berlokasi di bilangan Slipi, Jakarta Barat, terpantau sepi.

Menurut pantauan merahputih.com, Jumat (23/10), terlihat hanya sedikit karyawan DPP Golkar yang berada dilokasi seperti security dan seorang resepsionis.

Thabrani, petugas keamanan mengaku sejak keputusan MA yang mengabulkan kasasi kubu ARB kantor DPP sepi, tidak banyak aktivitas disini.

"Sepi mas, yang ada hanya sedikit karyawan seperti security, resepsionis dan beberapa petugas administrasi," katanya, kepada merahputih.com, Jumat (23/10).

Terpantau juga sejumlah gedung yang berada diarea DPP Golkar sepi dan terkunci rapat. Sekretarian sejumlah organisasi partai juga terlihat sepi.

Thabrani mengatakan sejak DPP dikuasai kubu Agung Laksono, hanya segelintir petinggi partai yang datang kesini, kemungkinan yang pro kubu AL.

"Pak ARB jarang kesini, anggota DPR RI yang saya kenal juga jarang ke sini, kemungkinan yang kesini sebelumnya, ya dari kubu AL," ujarnya.

Meskipun sedang terjadi perpecahan dalam kubu Golkar, diakuinya sejumlah karyawan disini tetap bekerja seperti biasanya. (Fdi)

BACA JUGA:

  1. Koarmabar Pastikan Selat Malaka Aman dari Bajak Laut
  2. Dilema Penegakan Hukum terhadap Ojek Online
  3. Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak
  4. Presiden Jokowi: Stop Izin Baru Lahan Gambut
  5. Kondisi Darurat, Presiden Instruksikan Segera Evakuasi Korban Asap
#Liputan Khusus #Agung Laksono #Kubu Aburizal Vs Kubu Agung Laksono #Aburizal Bakrie #Golkar # Mahkamah Agung
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Komisi IV DPR RI minta pemerintah evaluasi kebijakan ekspor sawit satu pintu lewat DSI.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Legislator Golkar Dorong Evaluasi Ekspor Sawit Satu Pintu Lewat DSI, Beberkan Keluhan Petani
Indonesia
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Golkar menilai fenomena viral lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ sebagai kreativitas netizen sekaligus bentuk apresiasi terhadap ketum mereka di Kabinet Merah Putih.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Lagu Mas Bahlil Ganteng Viral di Medsos, Golkar Angkat Suara
Indonesia
MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi
Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi antara Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyasar aparatur sipil negara (ASN).
Frengky Aruan - Minggu, 26 April 2026
MoU Pendidikan Antikorupsi Mahkamah Agung-KPK Jangan Hanya Gimmick, Penting untuk Reformasi Birokrasi
Indonesia
KPK–MA Teken Kerja Sama, Fokus Tingkatkan Integritas Aparatur Peradilan
KPK dan Mahkamah Agung menjalin kerja sama untuk meningkatkan integritas hakim dan panitera melalui pelatihan antikorupsi berbasis studi kasus. Ini langkah cegah korupsi dari hulu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
KPK–MA Teken Kerja Sama, Fokus Tingkatkan Integritas Aparatur Peradilan
Indonesia
Motif Pembunuhan Ketua DPD Golkar Nus Kei, Pelaku Dendam Saudaranya Dibunuh di Bekasi
Pelaku ternyata punya dendam pribadi pelaku ke korban semasa keduanya sama-sama masih di Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Motif Pembunuhan Ketua DPD Golkar Nus Kei, Pelaku Dendam Saudaranya Dibunuh di Bekasi
Indonesia
Golkar Desak Polisi Usut Tuntas Penikaman Nus Kei di Bandara Langgur
Sarmuji mengingatkan kader Golkar agar tidak terpancing emosi menyikapi kejadian ini.
Dwi Astarini - Senin, 20 April 2026
Golkar Desak Polisi Usut Tuntas Penikaman Nus Kei di Bandara Langgur
Indonesia
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Keluarga korban segera membawa Nus Kei ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT untuk mendapatkan pertolongan medis
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 April 2026
Ketua DPD Golkar Nus Kei Tewas Ditusuk Saat Pijakan Tanah Kelahiran, Dua Pelaku Langsung Diringkus Polisi
Indonesia
MA Terapkan WFH :Pegawai Maksimal 50 Persen
Sistem kerja fleksibel tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan, termasuk kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 April 2026
MA Terapkan WFH :Pegawai Maksimal 50 Persen
Bagikan