PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 08 Oktober 2015
PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja

Sejumlah pencari kerja mencatat data lowongan kerja di arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, di Serang, Rabu (7/10). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia nampaknya meresahkan semua pihak. Sebab, peristiwa ini dinilai bisa berujung pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Akhir Agustus lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah pekerja terkena PHK akibat melemahnya rupiah mencapai 26.000 orang. Sedangkan BPS merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta jiwa atau bertambah sekitar 860 ribu jiwa selama enam bulan dalam periode September 2014-Maret 2015. Bahkan, diprediksi angka tersebut masih akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun nanti.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan terus mengawal penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi khususnya sektor padat karya.

"Salah satu langkah yang akan dilakukan BKPM adalah memastikan rencana perekrutan tenaga kerja oleh 16 perusahaan yang ikut dalam program tahap pertama dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan pihak perusahaan," tutur Franky di kantornya, Jakarta, Rabu (7/10).

Berdasarkan data dari BKPM, investasi pada pada semester I 2015 tumbuh mencapai 16,6 persen atau mencapai Rp258,7 triliun.

"Nilai investasi tersebut, mampu menyerap tenaga kerja hingga 686.174 orang atau naik 12,31 persen dibandingkan tahun lalu," sambungnya.

Selain itu , beberapa investor sektor garmen dan tekstil di Jawa Tengah akan merealisasikan perekrutan tenaga kerja November mendatang. Hal tersebut cukup penting untuk memperkuat sinyal positif ekonomi bergerak, investasi terus berderap dan dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  2. Desk Khusus Investasi Cegah PHK Massal Sektor Sepatu dan Tekstil
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
#Dampak Kemiskinan #Pengangguran #Tenaga Kerja #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kemendikdasmen Dorong Lulusan SMK Kerja di Luar Negeri, Isi Kebutuhan Pasar Kerja Global
Dari total 3.030 peserta, sebanyak 1.530 orang merupakan lulusan dari 231 SMK di 26 provinsi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Kemendikdasmen Dorong Lulusan SMK Kerja di Luar Negeri, Isi Kebutuhan Pasar Kerja Global
Indonesia
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diukur dari persentase jumlah pencari kerja terhadap total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 27 Oktober 2026
Pemerintah Klaim Pengangguran Hanya 4,65 Persen, Terendah Sejak 1994
ShowBiz
Netflix PHK 1.000 Karyawan, Jadi Pemangkasan Terbesar Sejak 2022
Netflix akan memangkas sekitar 1.000 karyawan atau setara dengan enam persen dari total tenaga kerjanya.
Yusuf Abdillah - Kamis, 15 Oktober 2026
Netflix PHK 1.000 Karyawan, Jadi Pemangkasan Terbesar Sejak 2022
Indonesia
PHK 6.000 Warga AS, Karyawan Asing di Microsoft Ditolak Jadi Residen
"Mereka juga telah melakukan PHK terhadap 6.000 pekerja Amerika dan menggantinya dengan 6.300 pekerja pemegang visa H-1B," kata Vance.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
PHK 6.000 Warga AS, Karyawan Asing di Microsoft Ditolak Jadi Residen
Indonesia
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
Indonesia
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Said Iqbal tegaskan UMR di UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru wajib di atas survei KHL. Cek formula upah minimum dan indeks terbarunya!
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
Bocoran Formula UMR Baru dari Penasihat Presiden, Semua Daerah Tidak Boleh di Bawah KHL
Indonesia
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
DPR resmi mengesahkan UU Ketenagakerjaan baru yang mengatur 13 poin krusial, termasuk larangan penahanan ijazah pekerja dan perlindungan dana pesangon.
Wisnu Cipto - Selasa, 06 Oktober 2026
13 Aturan Baru UU Ketenagakerjaan, Buruh Pemburu Rupiah Wajib Tahu!
Indonesia
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Realisasi program bedah rumah memperhatikan aspek pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Persyaratan Bedah Rumah Didesak Buat Disederhanakan, FokusDi Kantong Kemiskinan
Indonesia
Kekurangan Orang, Jepang Bakal Buka Lowongan Bagi Warga Asing Jadi Pekerja Keamanan Swasta
Badan Kepolisian Jepang akan berkonsultasi dengan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan mengenai rincian kerangka kerja baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Kekurangan Orang, Jepang Bakal Buka Lowongan Bagi Warga Asing Jadi Pekerja Keamanan Swasta
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Bagikan