Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Kamis, 08 Oktober 2015
PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja

Sejumlah pencari kerja mencatat data lowongan kerja di arena Job Fair Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, di Serang, Rabu (7/10). ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia nampaknya meresahkan semua pihak. Sebab, peristiwa ini dinilai bisa berujung pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Akhir Agustus lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah pekerja terkena PHK akibat melemahnya rupiah mencapai 26.000 orang. Sedangkan BPS merilis jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,9 juta jiwa atau bertambah sekitar 860 ribu jiwa selama enam bulan dalam periode September 2014-Maret 2015. Bahkan, diprediksi angka tersebut masih akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun nanti.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan pihaknya akan terus mengawal penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi khususnya sektor padat karya.

"Salah satu langkah yang akan dilakukan BKPM adalah memastikan rencana perekrutan tenaga kerja oleh 16 perusahaan yang ikut dalam program tahap pertama dapat berjalan sesuai waktu yang telah direncanakan pihak perusahaan," tutur Franky di kantornya, Jakarta, Rabu (7/10).

Berdasarkan data dari BKPM, investasi pada pada semester I 2015 tumbuh mencapai 16,6 persen atau mencapai Rp258,7 triliun.

"Nilai investasi tersebut, mampu menyerap tenaga kerja hingga 686.174 orang atau naik 12,31 persen dibandingkan tahun lalu," sambungnya.

Selain itu , beberapa investor sektor garmen dan tekstil di Jawa Tengah akan merealisasikan perekrutan tenaga kerja November mendatang. Hal tersebut cukup penting untuk memperkuat sinyal positif ekonomi bergerak, investasi terus berderap dan dapat menghasilkan penyerapan tenaga kerja. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  2. Desk Khusus Investasi Cegah PHK Massal Sektor Sepatu dan Tekstil
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
#Dampak Kemiskinan #Pengangguran #Tenaga Kerja #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Dian memastikan,rasionalisasi tenaga kerja di KB Bank sendiri juga telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Juli 2026
PHK di Industri Bank, OJK Sebut Langkah Penyehatan Internal
Indonesia
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Media sosial diramaikan kabar yang menyebut 90 persen karyawan Tokopedia mengalami PHK setelah perusahaan diakuisisi TikTok.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Juli 2026
Dasco Fasilitasi Pertemuan TikTok dengan Kemenaker Soal PHK, TikTok: Pekerja Ambil Paket Kompensasi
Indonesia
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Pendekatan pemerintah saat ini mengedepankan penyelesaian langsung di lapangan. Model tersebut sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Tokopedia dan TikTok Dikabarkan Lakukan PHK, Pemerintah Cari Fakta Lapangan
Indonesia
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Kemnaker mulai menelusuri isu PHK di TikTok dan Tokopedia. Hingga kini belum ada laporan resmi, sementara pemerintah masih menunggu klarifikasi dari perusahaan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
Kemnaker Telusuri Isu PHK di TikTok dan Tokopedia, Mediator HI Mulai Bergerak
Indonesia
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
PKS mendesak pemerintah mengevaluasi pajak pencairan JHT agar tidak membebani pekerja. Netty Prasetiyani menilai regulasi lama sudah tidak relevan dan perlu ditinjau ulang.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Juli 2026
Fraksi PKS Kritik Pajak Pencairan JHT, Sudah Kena PHK Masih Juga Dipajak
Indonesia
Laporan Salary Pulse 2026 Ungkap Gen Z Paling Berani Negosiasi Gaji
Keberanian tersebut cukup kontras dengan Generasi X.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Laporan Salary Pulse 2026 Ungkap Gen Z Paling Berani Negosiasi Gaji
Indonesia
81 Persen Pekerja Indonesia Merasa Digaji Layak, Didasari Minimnya Opsi Lapangan Kerja
Hal itu berkenaan dengan situasi persaingan kerja dan ketersedian lapangan pekerjaan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
81 Persen Pekerja Indonesia Merasa Digaji Layak, Didasari Minimnya Opsi Lapangan Kerja
Indonesia
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
Ancaman PHK Akibat Harga Gas Industri Naik, PGN Pastikan Turunkan Harga ke USD 13 per MMBTU
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Rapat koordinasi Satgas Mitigasi PHK bersama perwakilan pemerintah dan pimpinan DPR itu membahas monitoring terhadap perusahaan yang berpotensi melakukan PHK
Didik Setiawan - Jumat, 26 Juni 2026
Audiensi Pimpinan DPR dengan Satgas Mitigasi PHK Bahas Antisipasi Gelombang PHK
Bagikan