Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps


Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah
MerahPutih Bisnis - Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi Tahap III. Rencananya paket kebijakan ekonomi tahap III ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Saat ini paket kebijakan ekonomi tahap III sedang digodok dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam paket kebijakan tahap III ini rencananya pemerintah akan memberikan kemudahan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut.
"Kita akan support untuk kredit ekpsor maupun kredit usaha untuk mencegah PHK," tuturnya di Kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta Pusat, Jumat,
Bambang mengatakan, dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dana PMN sebesar Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.
"Ya LPEI intinya kan dapat PMN Rp 1 triliun dan itu akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Jadi suku bunganya lebih rendah dari komersial," jelasnya.
Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang telah bangkrut. Asalkan perusahaan tersebut dapat menjamin para pekerjanya dapat kembali bekerja di perusahaannya. Kemungkinan kesempatan pemberian kredit dengan suku bunga rendah dapat diperolehnya.
"Kalau bisa jamin orang yang di phk bisa ditarik lagi mungkin saja bisa," ketusnya.
Sementara itu ketika ditegaskan kembali apakah dana tersebut hanya dapat diperoleh perusahaan yang berbasis ekspor? Bambang pun membernarkannya
"Ya yang oreintasi ekspor atau utamanya padat karya," pungkasnya. (rfd)
Baca Juga:
- Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
- Rieke Diah Pitaloka: Paket Ekonomi Jokowi Abaikan Persoalan Ketenagakerjaan
- Paket Kebijakan Ekonomi III Fokus ke Perizinan dan Proyek Padat Karya
- Pemerintah Janjikan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II Lebih Sederhana dan Substansia
- Darmin Nasution Sebut Deflasi Bukan Tanda Ekonomi Membaik
Bagikan
Berita Terkait
APBN 2026 Disahkan, Program MBG Jadi Salah Satu Fokus Utama dengan Rp 335 Triliun

Menkeu Purbaya Ungkap Defisit APBN Capai Rp 321,6 Triliun per Agustus 2025

Pekerja Bergaji di Bawah Rp 10 Juta Bebas PPH 21, DPR Haruskan Semua Perusahaan Terapkan Aturan tanpa Berbelit-Belit

Ekonom Nilai Cara Kerja Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Mirip ‘Kereta Cepat’, Berisiko jika Rel belum Kuat

Pemerintah Gelontorkan Duit ke Himbara, Bank Mandiri, BNI, dan BRI Terima Paling Besar untuk Bantu Kredit Rakyat

Klarifikasi Unggahan Anaknya Soal Lengserkan CIA, Menkeu Purbaya: Dia Anak Kecil, Tak Tau Apa-Apa

Pemerintah Diminta Jelaskan Strategi di Balik Rencana Penghapusan Utang UMKM dan Defisit RAPBN 2026

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Diminta Lakukan Lima Langkah Strategis untuk Jawab Tuntutan Demonstran dan Keresahan Publik

Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
PKB Harap Purbaya Yudhi Sadewa Mampu Wujudkan Pertumbuhan 8 Persen dan Ekonomi Berdikari Tanpa Banyak Utang
