Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 02 Oktober 2015
Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps

Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan ekonomi Tahap III. Rencananya paket kebijakan ekonomi tahap III ini akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Saat ini paket kebijakan ekonomi tahap III sedang digodok dibawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam paket kebijakan tahap III ini rencananya pemerintah akan memberikan kemudahan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah bagi perusahaan-perusahaan yang akan bangkrut.

"Kita akan support untuk kredit ekpsor maupun kredit usaha untuk mencegah PHK," tuturnya di Kantor Kementerian Perekonomian, di Jakarta Pusat, Jumat,

Bambang mengatakan, dana tersebut dapat diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Eksim Bank yang telah menggelontorkan dana PMN sebesar Rp 1 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2015.

"Ya LPEI intinya kan dapat PMN Rp 1 triliun dan itu akan dipakai sebagai dasar untuk pembiayaan itu. Jadi suku bunganya lebih rendah dari komersial," jelasnya.

Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang telah bangkrut. Asalkan perusahaan tersebut dapat menjamin para pekerjanya dapat kembali bekerja di perusahaannya. Kemungkinan kesempatan pemberian kredit dengan suku bunga rendah dapat diperolehnya.

"Kalau bisa jamin orang yang di phk bisa ditarik lagi mungkin saja bisa," ketusnya.

Sementara itu ketika ditegaskan kembali apakah dana tersebut hanya dapat diperoleh perusahaan yang berbasis ekspor? Bambang pun membernarkannya

"Ya yang oreintasi ekspor atau utamanya padat karya," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. Paket Kebijakan Ekonomi tahap III : Jokowi Siap Turunkan Harga Solar
  2. Rieke Diah Pitaloka: Paket Ekonomi Jokowi Abaikan Persoalan Ketenagakerjaan
  3. Paket Kebijakan Ekonomi III Fokus ke Perizinan dan Proyek Padat Karya
  4. Pemerintah Janjikan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap II Lebih Sederhana dan Substansia
  5. Darmin Nasution Sebut Deflasi Bukan Tanda Ekonomi Membaik

 

#Kebijakan Pemerintah #Menteri Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Minta Menkeu Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi Secepat Mungkin
Kami akan kejar secepat mungkin, ciptakan pertumbuhan yang paling cepat
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Prabowo Minta Menkeu Baru Dorong Pertumbuhan Ekonomi Secepat Mungkin
Indonesia
Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39 MIliar
Purbaya tercatat tidak memiliki utang
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Jadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa Punya Harta Rp 39 MIliar
Indonesia
IHSG Anjlok Saat Reshuffle Kabinet, Begini Respons Menkeu Purbaya
Jadi kalau membetulkan, diperbaikin, dioptimalkan, rasanya sih kita punya instrumen yang cukup
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
IHSG Anjlok Saat Reshuffle Kabinet, Begini Respons Menkeu Purbaya
Indonesia
Istana Tegaskan Sri Mulyani Bukan Mundur atau Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
Bismillah, apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden kita doakan bersama-sama
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Istana Tegaskan Sri Mulyani Bukan Mundur atau Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
Indonesia
Purbaya Yudhi Sadewa: Profil Lengkap dan Perjalanan Karier Pria Asal Bogor yang Jadi Suksesor Sri Mulyani
Sebelum berkecimpung di pemerintahan, Purbaya mengawali karirnya sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Purbaya Yudhi Sadewa: Profil Lengkap dan Perjalanan Karier Pria Asal Bogor yang Jadi Suksesor Sri Mulyani
Indonesia
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, belanja negara dirancang mencapai Rp 3.786,5 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 September 2025
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan
“Kunjungan ini agar Kemenkeu tahu langsung kendala di lapangan yang dihadapi prajurit TNI di Papua,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen Frega Ferdinand Wenas
Frengky Aruan - Sabtu, 07 Juni 2025
Menkeu dan Menhan Kunjungi Wilayah Rawan KKB di Papua Pakai Rompi Anti Peluru, Cek Perlengkapan Tempur Pasukan
Indonesia
17,3 Juta Pekerja Gaji di Bawah 3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600 Ribu
Menteri Keuangan sebut bantuan ini diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ancaman pelemahan ekonomi global.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
17,3 Juta Pekerja Gaji di Bawah 3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Rp 600 Ribu
Indonesia
Prabowo Teken Diskon Besar Tiket Kereta, Pesawat, Kapal, hingga Tol untuk Periode Liburan Sekolah
Diskon besar-besaran ini merupakan bagian dari stimulus, sebagai respons terhadap pelemahan ekonomi global dan untuk mendorong konsumsi dalam negeri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 02 Juni 2025
Prabowo Teken Diskon Besar Tiket Kereta, Pesawat, Kapal, hingga Tol untuk Periode Liburan Sekolah
Bagikan