Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 30 September 2015
Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto menyebutkan isu PHK yang saat ini sudah melanda beberapa perusahaan di Indonesia seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam merancang deregulasi yang sekiranya lebih fokus kepada sektor lemah.

"Isu potensi pengangguran itu sangat vital dan harus diselesaikan dan ditangani secara khusus agar PHK tidak terjadi," kata Eko saat dihubungi Merahputih.com, Selasa (29/9).

Eko mengatakan, perusahaan seharsunya tidak bisa seenaknya mem-PHK karyawan dalam waktu dekat. Menurutnya, perusahaan harus melaporkan kepada kementerian apabila mereka tidak kuat untuk membayar tunjangan karyawannya.

"Perusahaan harus melapor kepada Kementerian Ketenagakerjaan apabila ingin memutuskan hubungan kerja kepada karyawan dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar tunjangan karyawan," tuturnya.

Lebih lanjut Eko menuturkan seharusnya pemerintah segera mengambil keputusan dengan cepat dengan membantu para korban PHK dengan memberikan kopensasi kepada karyawan yang terkena PHK.

Eko menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki tiga instrumen dalam mencegah pengangguran. Pertama, pemerintah memberikan bantuan berupa dana soft loan bagi para PHK untuk modal berwirausaha.

"Kedua, sebaiknya diberi pelatihan mengenai berwirausaha sehingga mereka dapat menjadi seorang entrepreneur dan ketiga akses pasar seperti menciptakan kegiatan-kegiatan dengan membangun pasar, sehingga mereka mampu beraktivitas di ekonomi." tegasnya.

"Bila tiga instrumen diterapkan oleh pemerintah saya rasa PHK tersebut dapat dicegah dan menekan tingkat kemiskinan di Indonesia," pungkasnya. (Abi)

Baca juga:

PHK di Depan Mata, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 23%

Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela

Sektor Minyak dan Tambang Lesu, Caterpillar PHK 10.000 Karyawan

Penjual Kopi Keliling Akibat PHK, Suyatno: Yang Penting Halal

#Presiden Jokowi #Pemerintah RI #PHK Massal #Ancaman PHK Massal #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Indonesia
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Indonesia
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Ketua Majelis Hakim menyebut bahwa sidang akan dilanjutkan pekan depan.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Bagikan