Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 30 September 2015
Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto menyebutkan isu PHK yang saat ini sudah melanda beberapa perusahaan di Indonesia seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam merancang deregulasi yang sekiranya lebih fokus kepada sektor lemah.

"Isu potensi pengangguran itu sangat vital dan harus diselesaikan dan ditangani secara khusus agar PHK tidak terjadi," kata Eko saat dihubungi Merahputih.com, Selasa (29/9).

Eko mengatakan, perusahaan seharsunya tidak bisa seenaknya mem-PHK karyawan dalam waktu dekat. Menurutnya, perusahaan harus melaporkan kepada kementerian apabila mereka tidak kuat untuk membayar tunjangan karyawannya.

"Perusahaan harus melapor kepada Kementerian Ketenagakerjaan apabila ingin memutuskan hubungan kerja kepada karyawan dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar tunjangan karyawan," tuturnya.

Lebih lanjut Eko menuturkan seharusnya pemerintah segera mengambil keputusan dengan cepat dengan membantu para korban PHK dengan memberikan kopensasi kepada karyawan yang terkena PHK.

Eko menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki tiga instrumen dalam mencegah pengangguran. Pertama, pemerintah memberikan bantuan berupa dana soft loan bagi para PHK untuk modal berwirausaha.

"Kedua, sebaiknya diberi pelatihan mengenai berwirausaha sehingga mereka dapat menjadi seorang entrepreneur dan ketiga akses pasar seperti menciptakan kegiatan-kegiatan dengan membangun pasar, sehingga mereka mampu beraktivitas di ekonomi." tegasnya.

"Bila tiga instrumen diterapkan oleh pemerintah saya rasa PHK tersebut dapat dicegah dan menekan tingkat kemiskinan di Indonesia," pungkasnya. (Abi)

Baca juga:

PHK di Depan Mata, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 23%

Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela

Sektor Minyak dan Tambang Lesu, Caterpillar PHK 10.000 Karyawan

Penjual Kopi Keliling Akibat PHK, Suyatno: Yang Penting Halal

#Presiden Jokowi #Pemerintah RI #PHK Massal #Ancaman PHK Massal #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Kekosongan BBM di SPBU Shell bisa berpotensi picu PHK. Istana pun memutar otak untuk mencari solusinya.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Kekosongan BBM di SPBU Shell Berpotensi Picu PHK, Istana Negara ‘Putar Otak’ untuk Cari Solusi
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Bagikan