Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK


Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)
MerahPutih Bisnis - Pengamat Ekonomi Indef Eko Listiyanto menyebutkan isu PHK yang saat ini sudah melanda beberapa perusahaan di Indonesia seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam merancang deregulasi yang sekiranya lebih fokus kepada sektor lemah.
"Isu potensi pengangguran itu sangat vital dan harus diselesaikan dan ditangani secara khusus agar PHK tidak terjadi," kata Eko saat dihubungi Merahputih.com, Selasa (29/9).
Eko mengatakan, perusahaan seharsunya tidak bisa seenaknya mem-PHK karyawan dalam waktu dekat. Menurutnya, perusahaan harus melaporkan kepada kementerian apabila mereka tidak kuat untuk membayar tunjangan karyawannya.
"Perusahaan harus melapor kepada Kementerian Ketenagakerjaan apabila ingin memutuskan hubungan kerja kepada karyawan dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar tunjangan karyawan," tuturnya.
Lebih lanjut Eko menuturkan seharusnya pemerintah segera mengambil keputusan dengan cepat dengan membantu para korban PHK dengan memberikan kopensasi kepada karyawan yang terkena PHK.
Eko menjelaskan, pemerintah sebenarnya memiliki tiga instrumen dalam mencegah pengangguran. Pertama, pemerintah memberikan bantuan berupa dana soft loan bagi para PHK untuk modal berwirausaha.
"Kedua, sebaiknya diberi pelatihan mengenai berwirausaha sehingga mereka dapat menjadi seorang entrepreneur dan ketiga akses pasar seperti menciptakan kegiatan-kegiatan dengan membangun pasar, sehingga mereka mampu beraktivitas di ekonomi." tegasnya.
"Bila tiga instrumen diterapkan oleh pemerintah saya rasa PHK tersebut dapat dicegah dan menekan tingkat kemiskinan di Indonesia," pungkasnya. (Abi)
Baca juga:
PHK di Depan Mata, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 23%
Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela
Sektor Minyak dan Tambang Lesu, Caterpillar PHK 10.000 Karyawan
Penjual Kopi Keliling Akibat PHK, Suyatno: Yang Penting Halal
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan

Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh

Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah

4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
