Laporan Dana Kampanye Bobrok, Kualitas Pilkada Serentak Menurun

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 27 November 2015
 Laporan Dana Kampanye Bobrok, Kualitas Pilkada Serentak Menurun

Polisi bersenjata lengkap berjaga di truk pengangkut surat suara yang baru saja tiba di gudang logistik KPUD Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Jumat (20/11). (Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Anton Silalahi mengungkapkan kualitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 mendatang mengalami penurunan. Hal itu jauh lebih buruk dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

"Berbagai persoalan pilkada, itu menunjukan banyak masalah pengaturan mengenai audit dana kampanye. dibanding dengan audit tahun sebelumnya, pilkada ini kualitasnya mengenai dana kampanye turun," kata Anton Silalahi saat ditemui di kantor Bawaslu, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Jum'at (27/11).

Menurut dia, hal ini mengakibatkan kualitas akuntan publik dalam mengaudit laporan dana kampanye banyak yag tidak sesuai dengan standarirasi dan prosedur itu sendiri.

"Turunnya kualitas aturan dan audit dana kampanye maka akan timbul audit-auditan. nah audit kali ini hanya memeriksa soal administratif saja, hanya soal patuh atau tidak patuh," ujarnya lagi.

Anton menyayangkan, jika hal ini terus berlanjut maka segala proses yang diaudit oleh auditor hanya akan sia-sia. "Untuk audit dana kampanye itu uang dari negara, ini kan sia-sia. ketika, profesi akuntan publik menjadi korban, ini bentuk pelacuran profesi karena harus menerima kucura fee yang begutu besar yang tidak sesuai dengan aturan akuntan publik," keluhnya.

"kami sebagai akuntan publik, menyatakan dengan jelas semua itu tidak akan tercapai dan akhirnya integritas pilkada sangat rendah," tutupnya.(adt)

BACA JUGA:

  1. IAPI: Tak Ada Kontrol Soal Laporan Dana Kampanye
  2. Bawaslu Ungkap Modus Lawas Pelanggaran Dana Kampanye Pilkada
  3. Tak Lapor Dana Kampanye, Pasangan Calon Kepala Daerah Siap Dicoret
  4. 123 Perempuan Jadi Kandidat Pilkada Serentak 2015
  5. Kampanye Pilkada Serentak di Yogyakarta Ricuh

 

#Pilkada Serentak #Bawaslu RI #Calon Kepala Daerah #Dana Kampanye
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
Gugatan Caleg Wajib Ber-KTP Dapil Ditolak: DPR RI Tekankan Keberpihakan Nyata, Bukan Sekadar Domisili
Keberpihakan seorang legislator dapat diukur dari sejauh mana ia memperjuangkan kepentingan daerah pemilihannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 Maret 2025
Gugatan Caleg Wajib Ber-KTP Dapil Ditolak: DPR RI Tekankan Keberpihakan Nyata, Bukan Sekadar Domisili
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Lucky Hakim Siap Ikut Parade Baris-berbaris Bareng Kepala Daerah ke Kantor Prabowo Tanpa Bawa Keluarga Besar
Lucky sendiri tak memboyong keluarga besarnya untuk hadir dalam pelantikan nanti
Angga Yudha Pratama - Rabu, 19 Februari 2025
Lucky Hakim Siap Ikut Parade Baris-berbaris Bareng Kepala Daerah ke Kantor Prabowo Tanpa Bawa Keluarga Besar
Indonesia
Komisi II Sebut Pengunduran Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Salahi Aturan
Namun, dalam Raker dan RDPU, telah disepakati bahwa pelantikan kepala daerah dilakukan secara bertahap
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Komisi II Sebut Pengunduran Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Salahi Aturan
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Bagikan