Kasus RS Sumber Waras, BPK Temukan Transaksi Tunai Rp755,89 Miliar Tak Lazim

MerahPutih Megapolitan - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menanggapi pengaduan Gubernur DKI Jakarta sehubungan dengan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. BPK menyatakan pemeriksaan atas transaksi pembelian tersebut dilakukan dengan seksama tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

"BPK telah melaksanakan pemeriksaan dengan seksama tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Sesuai dengan konstitusi, BPK lembaga yang profesional, bebas dan mandiri," kata Kepala Kepala Biro Humas BPK R.Yudi Ramdan dalam keterangan pers di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Kamis (14/3).

BPK membeberkan adanya transaksi yang mencurigakan menjadi titik awal pemeriksaan pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Menurut BPK, ada transaksi yang tidak lazim dalam transaksi tersebut.

"Pemeriksaan pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras diawali dengan adanya transaksi tunai senilai Rp755,89 miliar melalui mekanisme yang tidak lazim," jelas Yudi. 

Berdasarkan temuan tersebut Tim melakukan penelusuran dokumen pendukung dengan pendekatan audit berbasis resiko, sisi nilai, waktu dan jenis belanja.

"Proses inilah yang kemudian dikembangkan oleh tim menjadi temuan pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras seperti yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta," lanjut Yudi.

BACA JUGA:

1. BPK Beberkan Enam Penyimpangan dalam Kasus RS Sumber Waras
2. BPK Keluarkan Hasil Investigasi RS Sumber Waras
3. Ahok di antara KPK, BPK dan RS Sumber Waras
4. Dalami Kasus RS Sumber Waras, KPK Mengaku Tidak Terburu-buru
5. Kasus RS Sumber Waras Bakal Seret Ahok ke KPK