Kabut Asap, Mendagri Sebut Pilkada Serentak Bisa Ditunda


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (Kanan). (Antara Foto/Sigid Kurniawan)
MerahPutih Politik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaan pilkada serentak tahap awal yang akan dihelat pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang akan tetap berlangsung. Meski puluhan daerah di Pulau Sumatera dan Kalimantan terkena langsung paparan asap, namun pilkada serentak tidak akan dibatalkan.
"Daerah tersebut tidak akan ditunda pelaksanaanya sampai tahun depan, hanya diundur saja waktu pencoblosan," kata Tjahjo saat dijumpai di PTIK, Jakarta, Selasa (27/10).
Mantan Ketua Umum KNPI menambahkan, penundaan pencoblosan bisa dilakukan satu atau dua hari, dan tidak akan sampai pada tahun 2016.
Ia juga tidak terlalu ambil pusing jika penghitungan suara dan pengumuman pemenang pilkada serentak tertunda. Meski ada beberapa masalah ia menilai hal tersebut bisa diatasi.
"Nanti kan bisa susulan," bebernya.
Masih kata Tjahjo, ia berharap kebakaran lahan di Pulau Sumetera dan Kalimantan bisa segera dipadamkan. Selain berharap turunnya hujan, ia juga meminta kepada masyarakat dan pemerintah untuk pro aktif dalam upaya memadamkan kebakaran hutan sehingga pelaksanaan pilkada serentak tidak terganggu.
"Kami masih optimis kalau tanggal 9 Desember nanti berjalan lancar," demikian Tjahjo.
Diberitakan merahputih.com sebelumnya, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz memaparkan bencana kabut asap yang terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan berpotensi kuat mengganggu pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015.
"Dampak kabut asap sudah pasti mengganggu tahapan dan pelaksanaan pilkada serentak," katanya saat dihubungi Merahputih.com, Selasa (27/10).
Pemerhati pemilu yang akrab disapa Masykur melanjutkan beberapa tahapan yang terganggu akibat paparan asap diantaranya proses kampanye pasangan calon kepala daerah, pemasangan alat peraga, distribusi logistik dan juga bimbingan teknis penyelenggara pemilu.
"Apabila bencana asap dari kebakaran tidak segera tertangani, bukan tidak mungkin dapat membatalkan Pilkada. Sebab ada 48 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi yang terkena dampak langsung paparan asap," sambungnya.
BACA JUGA:
- Dampak Kabut Asap, 48 Daerah Terancam Batal Ikuti Pilkada
- Evakuasi Korban Kabut Asap Diprioritaskan Bayi dan Anak-anak
- Bencana Nasional Kabut Asap Ditetapkan Apabila Pemda Lumpuh
- Ancaman Sanksi bagi PNS Tidak Netral dalam Pilkada Serentak 2015
- Pilkada Serentak, Orang Gila Tidak Punya Hak Pilih
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Biar Rakyat Senang Saat Belanja, Mendagri Perintahkan Daerah Tahan Inflasi Maksimal di 3,5 Persen

[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma
![[HOAKS atau FAKTA]: Mendagri Tito Sebut 100 Pulau akan Dijual Cuma-Cuma](https://img.merahputih.com/media/ea/90/a7/ea90a76cc4ce6162e17453c96a46b02d_182x135.jpeg)
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Retret Kepala Daerah Gelombang-2, Saat Makan Siang Begitu Duduk di Meja, Langsung Nyamber Pisang

Pelonggaran Efisiensi Bakal Berikan Perubahan Sektor Usaha Perhotelan dan Restoran

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

Raker Wamendagri dan Gubernur DKI Jakarta dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah

Raker Wamendagri dan Gubernur dengan Komisi II DPR Bahas Dana Transfer Pusat ke Daerah

Ormas Sering Bikin Ulah, Mendagri Minta Ada Hukuman Lebih Keras hingga Audit Keuangan

5 Hasil Kesimpulan Rapat Komisi II bersama Mendagri dan Penyelenggara Pemilu Soal PSU
