Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016

Menkeu Bambang Brodjonegoro memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015 di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (5/8). (Foto Antara/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Anggota komisi dalam Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar menjelaskan mengapa partai yang diusung oleh Prabowo Subianto itu menolak RUU RAPBN 2016. Padahal sekitar 10 fraksi setuju dengan pembahasan tersebut.

Wilgo menceritakan mengapa pihaknya menolak RUU APBN 2016. Alasan pertama adalah penerimaan pajak yang dimasukkan ke dalam APBNP tidak bisa tercapai. Bahkan katanya akan shortfall sekitar Rp120 triliun.

"Pertama kami keberatan dengan penerimaan pajak pada APBNP. Kami paham betul apa yang ditargetkan pemerintah belum bisa dicapai. Bahkan kata Menkeu kira-kira ada shortfall Rp120 triliun," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (29/10).

"Untuk itu kami minta ada mekanisme multi atau liberal. Kami harap pemerintah bisa lebih realistis. Syukur-syukur bisa melampaui target," ujarnya.

Alasan kedua mengenai penyertaan PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp39,42 triliun. Padahal saat ini baru terealisasi sekitar Rp28 triliun dari Rp62 triliun. Artinya, ada sekitar Rp34 triliun yang belum terealisasi.

"Alokasi PMN bukanlah kebutuhan yang sangat mendesak," katanya.

Untuk itu, lebih baik alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.

"Kan ada 74.000 desa. Presiden juga komitmen realisasikan dalam kampanye Rp1 miliar, yang berarti perlu ada Rp74 triliun. Menurut saya ini jauh lebih bijak," katanya.

Alasan ketiga lanjut Wilgo, pihaknya ingin pemerintah lebih serius dalam menanggulangi masalah asap yang melanda di Kepulauan Riau. Sebab itu membutuhkan dana besar.

"Nah, menurut saya porsi untuk ini lebih penting," katanya.

Melihat data tersebut, fraksi Partai Gerindra memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU RAPBN 2016.

"Kalau penerimaan dikembalikan lagi ke alokasi yang kemarin dan PMN dihilangkan untuk pembangunan infrastruktur, kami akan pertimbangkan lagi pembahasan ini," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. RUU APBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai
  2. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  3. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketawa
  4. Laba Bank Mandiri Naik Tipis Jadi Rp14,6 Triliun
  5. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
#Kementerian Keuangan #DPR #Gerindra #RAPBN 2016
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
HUT 18 Tahun Gerindra Pilih Tema "Kompak, Bergerak, Berdampak", Apa Maknanya?
Tema pengingat bagi seluruh kader Gerindra menjaga kekompakan, kesatuan, terus bergerak maju dalam perjuangan politik yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Wisnu Cipto - 1 jam, 38 menit lalu
HUT 18 Tahun Gerindra Pilih Tema
Indonesia
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Gaji dan tunjangan yang diterima saat ini bahkan tidak cukup untuk menunjang mobilitas tugas maupun keperluan pribadi yang mendasar
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 52 menit lalu
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1) menetapkan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan posisi Arief.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Februari 2026
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Berita Foto
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 03 Februari 2026
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
Berita Foto
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Korban pelanggaran HAM Saudah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 Februari 2026
RDP Korban Pelanggaran HAM Saudah dengan Komisi XIII DPR di Jakarta
Indonesia
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Forum rakornas memberikan kesempatan bagi para kepala daerah untuk mendengar secara langsung arahan Presiden terkait dengan program prioritas pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah, Komisi II DPR: Dukung Program Prioritas Presiden
Bagikan