Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Hal itu terungkap setelah kementerian yang dipimpinnya hanya mendapat anggaran Rp13,8 triliun dari yang diusulkan Rp15,8 triliun.
Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAL) bersama Komisi VI DPR, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengalami penundaan sebesar Rp2 triliun.
Susi mengungkapkan dengan pemotongan itu beberapa program kerja KKP tahun 2016 akan mengalami penundaan.
"Sebetulnya kami merasa pengurangan dalam RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) ini agak kurang adil yah," kata Susi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10).
Menteri yang suka bicara blak-blakan ini memohon kepada Komisi VI DPR agar anggaran KKP dikembalikan sesuai usulan. "Kami mohon agar bisa dikembalikan ke anggaran yang kami usulkan sebelumnya," ujarnya.
Susi mengklaim kinerja KKP merupakan Kementerian/Lembaga paling tinggi dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Di samping itu, KKP memperoleh pembebasan bea masuk barang ke Amerika Serikat mencapai Rp4 triliun. Masih ada lagi, KKP memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Sekedar informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami pemotongan Rp187 miliar menjadi Rp3,5 triliun, Kementerian Pertanian senilai Rp1,35 triliun, dan anggaran KKP mengalami pemotongan sebesar Rp2 triliun.
Saat menyampaikan pandangan fraksi, sikap fraksi-fraksi dalam Komisi VI terbelah. Setelah skorsing selama 10 menit, tiba saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Empat fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju terhadap penundaan dan meminta untuk mengembalikan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan penundaan dan meminta anggaran digunakan untuk program pro rakyat.
"Fraksi PDI-P setuju dengan catatan penundaan anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan surat Menteri Keuangan harus dikembalikan pada RAPBN-P Tahun 2016," ujar anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono. (rfd)
BACA JUGA:
