Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun

Luhung SaptoLuhung Sapto - Kamis, 29 Oktober 2015
Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Hal itu terungkap setelah kementerian yang dipimpinnya hanya mendapat anggaran Rp13,8 triliun dari yang diusulkan Rp15,8 triliun.  

Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAL) bersama Komisi VI DPR, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 mengalami penundaan sebesar Rp2 triliun.

Susi mengungkapkan dengan pemotongan itu beberapa program kerja KKP tahun 2016 akan mengalami penundaan.

"Sebetulnya kami merasa pengurangan dalam RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) ini agak kurang adil yah," kata Susi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10). 

Menteri yang suka bicara blak-blakan ini memohon kepada Komisi VI DPR agar anggaran KKP dikembalikan sesuai usulan. "Kami mohon agar bisa dikembalikan ke anggaran yang kami usulkan sebelumnya," ujarnya. 

Susi mengklaim kinerja KKP merupakan Kementerian/Lembaga paling tinggi dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Di samping itu, KKP memperoleh pembebasan bea masuk barang ke Amerika Serikat mencapai Rp4 triliun. Masih ada lagi, KKP memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Sekedar informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami pemotongan Rp187 miliar menjadi Rp3,5 triliun, Kementerian Pertanian senilai Rp1,35 triliun, dan anggaran KKP mengalami pemotongan sebesar Rp2 triliun.

Saat menyampaikan pandangan fraksi, sikap fraksi-fraksi dalam Komisi VI terbelah. Setelah skorsing selama 10 menit, tiba saatnya fraksi-fraksi menyampaikan pandangannya. Empat fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju terhadap penundaan dan meminta untuk mengembalikan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.

Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) setuju dengan penundaan dan meminta anggaran digunakan untuk program pro rakyat.  

"Fraksi PDI-P setuju dengan catatan penundaan anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan surat Menteri Keuangan harus dikembalikan pada RAPBN-P Tahun 2016," ujar anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono. (rfd)

BACA JUGA:

  1. Politisi Nasdem: Jika RAPBN 2016 Gagal Disahkan Rakyat Jadi Korban
  2. BUMN Rugi Tidak Akan Terima PMN
  3. Ancam Tolak RAPBN 2016, Politisi Nasdem Sebut KMP Tidak Pro Rakyat
  4. Tax Amnesty Penyebab Molornya Pengesahan RAPBN 2016
  5. DPR: Sebagian Pengajuan PMN Tidak Layak Disetujui
#DPR #Susi Pudjiastuti #RAPBN 2016
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Aktivis armada Global Sumud Flotilla yang ditahan Israel merupakan sosok-sosok istimewa dari berbagai negara.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Israel Cegat Armada Global Sumud Flotilla Pembawa Bantuan untuk Gaza, DPR: Pelanggaran Hukum Internasional!
Indonesia
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Novita menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat harus terlibat aktif dalam ekosistem pariwisata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
Pengesahan UU Pariwisata Dinilai Bakal Jadi Angin Segar Target Ekonomi 8 Persen
Indonesia
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Hingga kini, data mengenai jumlah santri yang ada di lokasi kejadian masih belum pasti
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Desak Audit Konstruksi Total pada Pesantren Al Khoziny, Tegaskan Nyawa Santri dan Pekerja Tak Boleh Dipertaruhkan
Indonesia
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Penting juga untuk menjamin perlindungan terhadap pekerja dan transparansi kebijakan agar publik memiliki kepercayaan penuh terhadap arah kebijakan energi nasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Karyawan SPBU Swasta Dikabarkan Kena PHK, DPR Nilai Pemerintah Wajib Perkuat Komunikasi Publik
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (kiri) saat Rapat Paripurna Ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 02 Oktober 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Tentang Kepariwisataan menjadi Undang-undang
Indonesia
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Larangan rangkap jabatan adalah keniscayaan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Perketat Pengawasan BUMN, Bonus Direksi Rugi Dilarang dan Rangkap Jabatan Harus Dihindari
Indonesia
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Persetujuan mutlak dari anggota dewan menunjukkan dukungan terhadap langkah strategis ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Kementerian Haji dan Umrah Resmi Jadi Mitra Komisi VIII DPR RI
Indonesia
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi menjadi UU.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Sahkan UU Ekstradisi RI-Rusia
Indonesia
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Saleh menilai bahwa aspek yuridis dalam UU Kepariwisataan yang lama sudah tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan tantangan sektor kepariwisataan saat ini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
DPR Resmikan RUU Kepariwisataan, Siap Beradaptasi dengan Revolusi Digital Global
Berita Foto
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/1/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 01 Oktober 2025
Raker Kepala BGN dan Menkes dengan Komisi IX DPR Bahas Kasus Keracunan Massal MBG
Bagikan