RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)
MerahPutih Keuangan - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro nampaknya tidak mau ambil pusing ketika RAPBN 2016 ditolak oleh partai Gerindra.
Menurut Bambang, pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menetapkan beberapa hal ke dalam RAPBN tahun anggaran 2016.
"Yang pertama itu kita sudah adjustment dari target penerimaan pajak. Makanya kami paham betul tahun 2015 itu akan ada short fall karena outlooknya Rp12 triliun, maka 15 persen pertumbuhan penerimaan pajak dengan target 2015 hanya 5 persen," tutur Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).
"Kalau dari outlook 5 atau 10 persen alamiah yakni dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, 5 persen itu extra effort. Extra effort selalu terjadi dalam penerimaan pajak," jelasnya.
Selain itu jika dilihat selama 10 tahun terakhir, hanya satu kali penerimaan pajak Indonesia dapat tercapai yakni ketika ada sunset policy.
Sementara menjawab alasan kedua dari Gerindra yakni terkait PMN (Penyertaan Modal Negara) dan dana desa. Kementerian Keuangan mengaku tidak keberatan PMN sebesar Rp38 triliun ditahan terlebih dahulu. Namun untuk hal ini, pemerintah harus menunggu terlebih dahulu hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBNP 2016.
"Kalau ini mau dilakukan tunggu APBNP dari hasil revaluasi. Sebab kita juga harus cermat melihat ini, karena dana desa tidak bisa hanya dari APBN," katanya.
Sedangkan untuk alasan yang terakhir yakni terkait kabut asap. Pihaknya mengaku sudah berencana membeli pesawat khusus penanggulangan asap yang dimasukkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB.
"Untuk penanggulangan asap ini kami masukan ke dalam pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB. Rencananya dana tersebut untuk beli pesawat khusus asap," katanya.
"Lalu untuk antisipasi tahun depan, Kementerian LHK juga sudah menyiapkan anggaran Rp250 miliar dan BNPB Rp700 miliar untuk penanggulangan hutan, restorasi gambut. Nah, ini disampaikan dalam anggaran K/L," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG

Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya

Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T

Kemenkeu Ungkap Program MBG Telah Serap Anggaran Rp 13 Triliun dan Jangkau 27,7 Juta Penerima

Profil Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Bos Klub Moge Calon Kuat Menkopolkam Baru

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Fraksi Gerindra Bantah Rahayu Saraswati Mundur dari DPR untuk Jadi Menpora

Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak

Profil Rahayu Saraswati, Cucu Pendiri BNI dan Keponakan Prabowo yang Lepas Kursi DPR Usai Ucapan Kontroversial

Rahayu Saraswati Keponakan Prabowo Mundur dari DPR, Fraksi Gerindra Langsung Proses Mekanismenya
