RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai


Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)
MerahPutih Keuangan - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro nampaknya tidak mau ambil pusing ketika RAPBN 2016 ditolak oleh partai Gerindra.
Menurut Bambang, pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menetapkan beberapa hal ke dalam RAPBN tahun anggaran 2016.
"Yang pertama itu kita sudah adjustment dari target penerimaan pajak. Makanya kami paham betul tahun 2015 itu akan ada short fall karena outlooknya Rp12 triliun, maka 15 persen pertumbuhan penerimaan pajak dengan target 2015 hanya 5 persen," tutur Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).
"Kalau dari outlook 5 atau 10 persen alamiah yakni dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, 5 persen itu extra effort. Extra effort selalu terjadi dalam penerimaan pajak," jelasnya.
Selain itu jika dilihat selama 10 tahun terakhir, hanya satu kali penerimaan pajak Indonesia dapat tercapai yakni ketika ada sunset policy.
Sementara menjawab alasan kedua dari Gerindra yakni terkait PMN (Penyertaan Modal Negara) dan dana desa. Kementerian Keuangan mengaku tidak keberatan PMN sebesar Rp38 triliun ditahan terlebih dahulu. Namun untuk hal ini, pemerintah harus menunggu terlebih dahulu hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBNP 2016.
"Kalau ini mau dilakukan tunggu APBNP dari hasil revaluasi. Sebab kita juga harus cermat melihat ini, karena dana desa tidak bisa hanya dari APBN," katanya.
Sedangkan untuk alasan yang terakhir yakni terkait kabut asap. Pihaknya mengaku sudah berencana membeli pesawat khusus penanggulangan asap yang dimasukkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB.
"Untuk penanggulangan asap ini kami masukan ke dalam pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB. Rencananya dana tersebut untuk beli pesawat khusus asap," katanya.
"Lalu untuk antisipasi tahun depan, Kementerian LHK juga sudah menyiapkan anggaran Rp250 miliar dan BNPB Rp700 miliar untuk penanggulangan hutan, restorasi gambut. Nah, ini disampaikan dalam anggaran K/L," pungkasnya. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno

Fraksi Gerindra Setujui Penghentian Tunjangan DPR Yang Tidak Penuhi Rasa Keadilan Warga

Habiburokhman Usulkan Anggaran Snack Rapat Dihapus Demi Efisiensi, Cukup Air Putih Saja

Legislator Gerindra: Pidato Presiden Perekat Kebangsaan untuk Indonesia Maju

Tindakannya di Luar Nalar, Gerindra Beri Teguran Keras ke Bupati Pati Sudewo

Demo Besar Terjadi di Pati Akibat Salah Kebijakan, Gerindra Tegur Bupati Pati Sudewo

Sikap Arogan Bupati Pati Berujung Isu Pemakzulan, Istana Ingatkan Lagi Pejabat Hati-Hati Bicara

Fraksi PDIP Tolak Usulan Program Kartu Janda Jakarta dari Gerindra

Dasco Tegaskan Sugino tidak Lepas Jabatan Menlu Setelah Jadi Sekjen Gerindra

Menlu Sugiono Jadi Sekjen Gerindra, PKB Percaya Kerja Sama Antarpartai Makin Solid
