RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro nampaknya tidak mau ambil pusing ketika RAPBN 2016 ditolak oleh partai Gerindra.

Menurut Bambang, pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menetapkan beberapa hal ke dalam RAPBN tahun anggaran 2016.

"Yang pertama itu kita sudah adjustment dari target penerimaan pajak. Makanya kami paham betul tahun 2015 itu akan ada short fall karena outlooknya Rp12 triliun, maka 15 persen pertumbuhan penerimaan pajak dengan target 2015 hanya 5 persen," tutur Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).

"Kalau dari outlook 5 atau 10 persen alamiah yakni dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, 5 persen itu extra effort. Extra effort selalu terjadi dalam penerimaan pajak," jelasnya.

Selain itu jika dilihat selama 10 tahun terakhir, hanya satu kali penerimaan pajak Indonesia dapat tercapai yakni ketika ada sunset policy.

Sementara menjawab alasan kedua dari Gerindra yakni terkait PMN (Penyertaan Modal Negara) dan dana desa. Kementerian Keuangan mengaku tidak keberatan PMN sebesar Rp38 triliun ditahan terlebih dahulu. Namun untuk hal ini, pemerintah harus menunggu terlebih dahulu hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBNP 2016.

"Kalau ini mau dilakukan tunggu APBNP dari hasil revaluasi. Sebab kita juga harus cermat melihat ini, karena dana desa tidak bisa hanya dari APBN," katanya.

Sedangkan untuk alasan yang terakhir yakni terkait kabut asap. Pihaknya mengaku sudah berencana membeli pesawat khusus penanggulangan asap yang dimasukkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB.

"Untuk penanggulangan asap ini kami masukan ke dalam pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB. Rencananya dana tersebut untuk beli pesawat khusus asap," katanya.

"Lalu untuk antisipasi tahun depan, Kementerian LHK juga sudah menyiapkan anggaran Rp250 miliar dan BNPB Rp700 miliar untuk penanggulangan hutan, restorasi gambut. Nah, ini disampaikan dalam anggaran K/L," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  2. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketawa
  3. Laba Bank Mandiri Naik Tipis Jadi Rp14,6 Triliun
  4. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
  5. Rupiah Melemah 139 poin ke Rp13.619 per Dollar AS
#Gerindra #RAPBN 2016 #Bambang Brodjonegoro #Kementerian Keuangan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Istri Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Kondisi Terkini sang Suami, Sedih hingga Melamun dan Tertawa Sendiri
Suaminya masih sering tertawa terkadang melamun dan masih menyimpan kekecewaan serta kesedihan
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Istri Purbaya Yudhi Sadewa Ungkap Kondisi Terkini sang Suami, Sedih hingga Melamun dan Tertawa Sendiri
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Indonesia Masih Sulit Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Konsistensi kebijakan juga dinilai penting untuk mendukung transformasi struktural Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Indonesia Masih Sulit Menuju Negara Berpendapatan Tinggi
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, bakal memangkas anggaran MBG di bawah Rp 200 triliun.
Soffi Amira - Kamis, 03 September 2026
Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi, Menkeu Purbaya Targetkan di Bawah Rp 200 Triliun
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Bagikan