RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 30 Oktober 2015
RAPBN 2016 Ditolak Gerindra, Menkeu Tetap Santai

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengikuti rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/8). (Foto Antara/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menteri Keuangan RI Bambang Brodjonegoro nampaknya tidak mau ambil pusing ketika RAPBN 2016 ditolak oleh partai Gerindra.

Menurut Bambang, pemerintah mempunyai alasan kuat untuk menetapkan beberapa hal ke dalam RAPBN tahun anggaran 2016.

"Yang pertama itu kita sudah adjustment dari target penerimaan pajak. Makanya kami paham betul tahun 2015 itu akan ada short fall karena outlooknya Rp12 triliun, maka 15 persen pertumbuhan penerimaan pajak dengan target 2015 hanya 5 persen," tutur Bambang di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/10).

"Kalau dari outlook 5 atau 10 persen alamiah yakni dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nah, 5 persen itu extra effort. Extra effort selalu terjadi dalam penerimaan pajak," jelasnya.

Selain itu jika dilihat selama 10 tahun terakhir, hanya satu kali penerimaan pajak Indonesia dapat tercapai yakni ketika ada sunset policy.

Sementara menjawab alasan kedua dari Gerindra yakni terkait PMN (Penyertaan Modal Negara) dan dana desa. Kementerian Keuangan mengaku tidak keberatan PMN sebesar Rp38 triliun ditahan terlebih dahulu. Namun untuk hal ini, pemerintah harus menunggu terlebih dahulu hasil revaluasi aset yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, usulan tersebut dapat dimasukkan ke dalam APBNP 2016.

"Kalau ini mau dilakukan tunggu APBNP dari hasil revaluasi. Sebab kita juga harus cermat melihat ini, karena dana desa tidak bisa hanya dari APBN," katanya.

Sedangkan untuk alasan yang terakhir yakni terkait kabut asap. Pihaknya mengaku sudah berencana membeli pesawat khusus penanggulangan asap yang dimasukkan dalam pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB.

"Untuk penanggulangan asap ini kami masukan ke dalam pagu Kementerian Lingkungan Hidup dan BNPB. Rencananya dana tersebut untuk beli pesawat khusus asap," katanya.

"Lalu untuk antisipasi tahun depan, Kementerian LHK juga sudah menyiapkan anggaran Rp250 miliar dan BNPB Rp700 miliar untuk penanggulangan hutan, restorasi gambut. Nah, ini disampaikan dalam anggaran K/L," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Di Depan Pansus Pelindo II, Rizal Ramli Kepret RJ Lino
  2. RJ Lino Klaim Pelindo Untung Besar, Rizal Ramli Ingin Ketawa
  3. Laba Bank Mandiri Naik Tipis Jadi Rp14,6 Triliun
  4. Susi Pudjiastuti Kecewa Anggaran KKP 2016 Dipangkas Rp2 Triliun
  5. Rupiah Melemah 139 poin ke Rp13.619 per Dollar AS
#Gerindra #RAPBN 2016 #Bambang Brodjonegoro #Kementerian Keuangan
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Hotline Lapor Pak Purbaya kini sudah menerima 15.933 aduan. Layanan tersebut baru dua hari dibuka oleh Kementerian Keuangan RI.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Indonesia
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Purbaya memastikan bahwa semua laporan yang dibacakan akan segera ditindaklanjuti
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Indonesia
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Memberikan kesempatan bagi figur muda dan memiliki posisi strategis seperti Wali Kota Solo untuk membawa Gerindra lebih besar lagi di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Usulkan Walkot Solo Respati Jadi Ketua DPC Gerindra, Disebut Langkah Regenerasi
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
MBG memiliki nilai luhur yang bertujuan menciptakan SDM yang unggul dan berkualitas.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG
Indonesia
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta sebut penambahan maupun perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Global Child Nutrition Foundation (GCNF), Survei Global 2024 menyebutkan sebanyak 125 negara melaporkan memiliki program makanan sekolah skala besar.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden  Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG
Indonesia
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia menggantikan Menkeu Purbaya.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Bagikan