Luhung Sapto
MerahPutih Bisnis - Pemerintah Indonesia membuat kekeliruan yang berakibat kerugian. Kini, kerugian akibat pembuat kebijakan di masa lampau itu harus ditanggung generasi selanjutnya.
"Banyak pertanyaan, kenapa Indonesia ini negara besar, pernah mengalami masa sangat menguntungkan misal booming harga minyak, tapi kita tidak memanfaatkannya. Ekspor tinggi tapi cadangan devisa hanya US$100 miliar. Itu karena kita selalu berpegang pada mekanisme pasar," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memberikan kata sambutan di acara pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/12).
Pertanyaan JK boleh jadi mewakili pertanyaan rakyat kebanyakan. Sebenarnya, keterpurukan yang dialami Indonesia bukan satu tahun belakangan, namun sudah bertahun-tahun lampau.
Hal ini karena Indonesia kerap membuat kesalahan berulang-ulang. Saat krisis moneter 1998, pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank tanah air dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tapi, akibat kebijakan keliru itu, negara terbebani pembayaran bunga utang Rp100 triliun setiap tahun. Saat ini, negara masih harus mencicil.
"Akibat krisis 1998, kita masih kena bayar (bunga) BLBI Rp100 triliun setiap tahun. Kita sudah 15 tahun bayar, mungkin 30 tahun lagi jadi beban kita, mungkin juga seumur hidup," tegasnya.
JK menambahkan Indonesia kebablasan dalam menerapkan devisa bebas. Malaysia, Singapura, dan Filipina memiliki aturan ketat soal devisa bebas. "Kita menerapkan devisa bebas yang kebablasan, devisa kita malah masuk ke Singapura, Hong Kong dan mereka bayar pajak di sana," kata dia. Kini, kata JK, Indonesia sedang mengemis meminta dananya kembali melalui skema tax amnesty. (Abi)
BACA JUGA:
