Indonesia Negara Besar, Tapi Membuang Peluang
Nilai Tukar Rupiah (Setkab.go.id)
MerahPutih Bisnis - Pemerintah Indonesia membuat kekeliruan yang berakibat kerugian. Kini, kerugian akibat pembuat kebijakan di masa lampau itu harus ditanggung generasi selanjutnya.
"Banyak pertanyaan, kenapa Indonesia ini negara besar, pernah mengalami masa sangat menguntungkan misal booming harga minyak, tapi kita tidak memanfaatkannya. Ekspor tinggi tapi cadangan devisa hanya US$100 miliar. Itu karena kita selalu berpegang pada mekanisme pasar," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memberikan kata sambutan di acara pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/12).
Pertanyaan JK boleh jadi mewakili pertanyaan rakyat kebanyakan. Sebenarnya, keterpurukan yang dialami Indonesia bukan satu tahun belakangan, namun sudah bertahun-tahun lampau.
Hal ini karena Indonesia kerap membuat kesalahan berulang-ulang. Saat krisis moneter 1998, pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank tanah air dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Tapi, akibat kebijakan keliru itu, negara terbebani pembayaran bunga utang Rp100 triliun setiap tahun. Saat ini, negara masih harus mencicil.
"Akibat krisis 1998, kita masih kena bayar (bunga) BLBI Rp100 triliun setiap tahun. Kita sudah 15 tahun bayar, mungkin 30 tahun lagi jadi beban kita, mungkin juga seumur hidup," tegasnya.
JK menambahkan Indonesia kebablasan dalam menerapkan devisa bebas. Malaysia, Singapura, dan Filipina memiliki aturan ketat soal devisa bebas. "Kita menerapkan devisa bebas yang kebablasan, devisa kita malah masuk ke Singapura, Hong Kong dan mereka bayar pajak di sana," kata dia. Kini, kata JK, Indonesia sedang mengemis meminta dananya kembali melalui skema tax amnesty. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah