Indonesia Negara Besar, Tapi Membuang Peluang

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 05 Desember 2015
Indonesia Negara Besar, Tapi Membuang Peluang

Nilai Tukar Rupiah (Setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah Indonesia membuat kekeliruan yang berakibat kerugian. Kini, kerugian akibat pembuat kebijakan di masa lampau itu harus ditanggung generasi selanjutnya. 

"Banyak pertanyaan, kenapa Indonesia ini negara besar, pernah mengalami masa sangat menguntungkan misal booming harga minyak, tapi kita tidak memanfaatkannya. Ekspor tinggi tapi cadangan devisa hanya US$100 miliar. Itu karena kita selalu berpegang pada mekanisme pasar," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memberikan kata sambutan di acara pelantikan pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (4/12).

Pertanyaan JK boleh jadi mewakili pertanyaan rakyat kebanyakan. Sebenarnya, keterpurukan yang dialami Indonesia bukan satu tahun belakangan, namun sudah bertahun-tahun lampau. 

Hal ini karena Indonesia kerap membuat kesalahan berulang-ulang. Saat krisis moneter 1998, pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank tanah air dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Tapi, akibat kebijakan keliru itu, negara terbebani pembayaran bunga utang Rp100 triliun setiap tahun. Saat ini, negara masih harus mencicil. 

"Akibat krisis 1998, kita masih kena bayar (bunga) BLBI Rp100 triliun setiap tahun. Kita sudah 15 tahun bayar, mungkin 30 tahun lagi jadi beban kita, mungkin juga seumur hidup," tegasnya.

JK menambahkan Indonesia kebablasan dalam menerapkan devisa bebas. Malaysia, Singapura, dan Filipina memiliki aturan ketat soal devisa bebas. "Kita menerapkan devisa bebas yang kebablasan, devisa kita malah masuk ke Singapura, Hong Kong dan mereka bayar pajak di sana," kata dia. Kini, kata JK, Indonesia sedang mengemis meminta dananya kembali melalui skema tax amnesty. (Abi)

BACA JUGA:

  1. Paket Ekonomi VII Bantu PKL Peroleh HGB
  2. YLKI: Naikan Tarif Listrik, PLN Langgar Konstitusi
  3. Diskon 30 Persen Tarif Listrik bagi Industri Tak Membantu
  4. Kenaikan TDL akan Pukul Pelaku UMKM
  5. Rencana PLN Menaikkan TDL Dikecam
#Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Bagikan