GMNI Mengingatkan Jokowi Agar tidak Terjebak Reformasi Agraria Palsu

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 26 Agustus 2016
GMNI Mengingatkan Jokowi Agar tidak Terjebak Reformasi Agraria Palsu

Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional mempercepat pemberian sertifikat tanah secara besar-besaran. Meski demikian, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengingatkan pemerintah Jokowi-JK agar tidak masuk jebakan reformasi agraria palsu.

"Pemerintah jangan salah kaprah menjalankan Reforma Agraria. Karena Reforma Agraria yang akan dilakukan pemerintah arahnya adalah sertifikasi," ujar Komite Agraria Presidium GMNI, Desta Ardiyanto di Jakarta, Jumat (26/8).

Dijelaskan oleh Desta, sertifikasi di awal program Reforma Agraria dicurigai  hanya sebagai upaya membentuk pasar tanah dan membuat tanah menjadi komoditas dagang. "Jangan sampai ini memperparah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, karena realitasnya saat ini banyak petani tak miliki tanah," urainya.

Sejatinya Reforma Agraria sejati, kata Desta, bukan hanya bicara persoalan sertifikasi tanah.Karena, sertifikasi tanah adalah program akhir melaksanakan Reforma Agraria bukan di awalnya.

"Reforma Agraria yang sejati atau genuine bukanlah sekadar bagi-bagi tanah. Reforma Agraria sejati  merombak struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yang salah satunya  tanah. Ini yang harus di pahami agar tidak keliru  melaksanakan Reforma Agraria," terangnya.

Oleh karena itu,  kaum petani dan rakyat yang mendambakan pemimpin yang berani melaksanakan Reforma Agraria akan mengawal jalannya Reforma Agraria agar tidak salah arah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet Rabu (24/8) lalu menginstruksikan agar Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi lahan secara besar-besaran untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Kepala Negara meminta sedikitnya instansi terkait menerbitkan 5 juta sertifikat per tahun.

BACA JUGA:

  1. 26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK
  2. BUMN Aktor di Balik Masalah Konflik Agraria
  3. Ribuan Petani Minta Jokowi Segera Jalankan Reformasi Agraria
  4. Lagi, Ribuan Petani Geruduk Istana Tagih Janji Manis Jokowi 
  5. Tuntut Reformasi Agraria, Ratusan Petani Gelar Unjuk Rasa

 

#Presiden Joko Widodo #Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) #Reforma Agraria
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
GMNI Layangkan Lima Tuntutan Rakyat, Desak Pemecatan Sahroni hingga Reformasi Polri
Pernyataan kontroversial Sahroni yang dinilai provokatif dianggap memperkeruh situasi.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
GMNI Layangkan Lima Tuntutan Rakyat, Desak Pemecatan Sahroni hingga Reformasi Polri
Indonesia
Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kerja di Solo, Jokowi Ikut Mengantar HIngga Pangkalan Udara
Selama kunjungannya di Jawa Tengah, Presiden Prabowo melaksanakan beberapa agenda penting
Angga Yudha Pratama - Selasa, 22 Juli 2025
Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kerja di Solo, Jokowi Ikut Mengantar HIngga Pangkalan Udara
Indonesia
Ajukan Banding, DPP GMNI Ajak Penggugat Dialog dan Mediasi
Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, DPP GMNI secara terbuka mengundang pihak penggugat untuk kembali ke meja perundingan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Ajukan Banding, DPP GMNI Ajak Penggugat Dialog dan Mediasi
Indonesia
Penyelidikan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Berlanjut, Polda Metro Jaya Klarifikasi Data Sekolah dan Kampus
Klarifikasi ini adalah bagian dari pengumpulan fakta dan pendalaman kasus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Penyelidikan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Berlanjut, Polda Metro Jaya Klarifikasi Data Sekolah dan Kampus
Indonesia
Penertiban Sertifikat Pagar Laut Haru Jadi Langkah Menata Ulang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Program reforma agraria agar tercipta kesejahteraan dan keadilan sosial serta membuka jalan bagi masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Februari 2025
Penertiban Sertifikat Pagar Laut Haru Jadi Langkah Menata Ulang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah
Indonesia
Geruduk KPK, GMNI Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi
GMNI menagih KPK menjalankan perannya menindaklanjuti laporan dugaan korupsi keluarga Jokowi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Januari 2025
Geruduk KPK, GMNI Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi
Indonesia
Paslon Pilkada Rame-Rame Sowan Jokowi, PDIP Solo: Itu Hak Mereka
Sejumlah paslon di Pilkada sowan ke Jokowi untuk minta dukungan dan restu.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 08 November 2024
Paslon Pilkada Rame-Rame Sowan Jokowi, PDIP Solo: Itu Hak Mereka
Berita Foto
Momen Presiden Joko Widodo Hadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI
Presiden Jokowi berswafoto dengan Anggota MPR dalam Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Didik Setiawan - Minggu, 20 Oktober 2024
Momen Presiden Joko Widodo Hadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI
Indonesia
H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi
Presiden Joko Widodo akan kembali ke Solo setelah purnatugas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 Oktober 2024
H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi
Indonesia
Bentuk Korps Tipikor Jelang Lengser, Jokowi Anggap Persoalan Korupsi Masalah Serius
Pembentukan Kortas Tipikor bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 18 Oktober 2024
Bentuk Korps Tipikor Jelang Lengser, Jokowi Anggap Persoalan Korupsi Masalah Serius
Bagikan