GMNI Mengingatkan Jokowi Agar tidak Terjebak Reformasi Agraria Palsu


Sejumlah petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/9). (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Badan Pertanahan Nasional mempercepat pemberian sertifikat tanah secara besar-besaran. Meski demikian, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengingatkan pemerintah Jokowi-JK agar tidak masuk jebakan reformasi agraria palsu.
"Pemerintah jangan salah kaprah menjalankan Reforma Agraria. Karena Reforma Agraria yang akan dilakukan pemerintah arahnya adalah sertifikasi," ujar Komite Agraria Presidium GMNI, Desta Ardiyanto di Jakarta, Jumat (26/8).
Dijelaskan oleh Desta, sertifikasi di awal program Reforma Agraria dicurigai hanya sebagai upaya membentuk pasar tanah dan membuat tanah menjadi komoditas dagang. "Jangan sampai ini memperparah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, karena realitasnya saat ini banyak petani tak miliki tanah," urainya.
Sejatinya Reforma Agraria sejati, kata Desta, bukan hanya bicara persoalan sertifikasi tanah.Karena, sertifikasi tanah adalah program akhir melaksanakan Reforma Agraria bukan di awalnya.
"Reforma Agraria yang sejati atau genuine bukanlah sekadar bagi-bagi tanah. Reforma Agraria sejati merombak struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yang salah satunya tanah. Ini yang harus di pahami agar tidak keliru melaksanakan Reforma Agraria," terangnya.
Oleh karena itu, kaum petani dan rakyat yang mendambakan pemimpin yang berani melaksanakan Reforma Agraria akan mengawal jalannya Reforma Agraria agar tidak salah arah.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet Rabu (24/8) lalu menginstruksikan agar Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi lahan secara besar-besaran untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Kepala Negara meminta sedikitnya instansi terkait menerbitkan 5 juta sertifikat per tahun.
BACA JUGA:
- 26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK
- BUMN Aktor di Balik Masalah Konflik Agraria
- Ribuan Petani Minta Jokowi Segera Jalankan Reformasi Agraria
- Lagi, Ribuan Petani Geruduk Istana Tagih Janji Manis Jokowi
- Tuntut Reformasi Agraria, Ratusan Petani Gelar Unjuk Rasa
Bagikan
Berita Terkait
GMNI Layangkan Lima Tuntutan Rakyat, Desak Pemecatan Sahroni hingga Reformasi Polri

Prabowo Kembali ke Jakarta Usai Kunjungan Kerja di Solo, Jokowi Ikut Mengantar HIngga Pangkalan Udara

Ajukan Banding, DPP GMNI Ajak Penggugat Dialog dan Mediasi

Penyelidikan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Berlanjut, Polda Metro Jaya Klarifikasi Data Sekolah dan Kampus

Penertiban Sertifikat Pagar Laut Haru Jadi Langkah Menata Ulang Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah

Geruduk KPK, GMNI Desak Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi

Paslon Pilkada Rame-Rame Sowan Jokowi, PDIP Solo: Itu Hak Mereka

Momen Presiden Joko Widodo Hadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

H-1 Pensiun, Mural Infrastruktur Era Jokowi Mejeng di Jalan Slamet Riyadi

Bentuk Korps Tipikor Jelang Lengser, Jokowi Anggap Persoalan Korupsi Masalah Serius
