26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Fredy WansyahFredy Wansyah - Sabtu, 05 September 2015
26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri meninjau pembanguan Bendungan Raknamo, di Kupang, NTT, Sabtu (25/7). (Foto: Setkab)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Hampir setahun Presiden Joko Widodo bersama Wakilnya Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Selama itu pula sebanyak 26 kasus agraria terjadi.

"Ada 26 kasus agraria dalam kurun waktu 10 bulan kepemimpinan Jokowi-JK," ujar Kepala Departemen Pendidkan dan Kampanye Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Mohammad Ali, di kantor YLBHI, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/8).

Adapun korban mencapai 850 orang. Tiga di antaranya meninggal dan 58 orang dikriminalisasi.

Ali memperkirakan akan lebih banyak lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan tanah. Sebab, program Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya membutuhkan 54 juta hektar.

"Pembangungan infrakstruktur ini kan implemtasi dari MP3EI yang dulu ditolak banyak orang. Dan sekarang lebih agresif, kekerasan lebih hebat meskipun sipil (Jokowi, red), tapi militer secara terang-terangan meletupkan senjata," tandasnya.

Pantauan Merahputih.com, di halaman YLBHI digelar acara panggung rakyat. Mereka menyerukan ketidakadilan pemerintah, terutama soal penggusuran dan kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan. (mad)

Baca Juga:

Berbeda Soekarno - Nasser, Jokowi - Al Sisi Bentuk Blok Islam Moderat

Ucapan Belasungkawa Presiden Jokowi untuk Korban Kapal Tenggelam

Direktur Chandra Asri Temui Jokowi Minta Fasilitas Perpajakan

#Jusuf Kalla #YLBHI #Konflik Agraria
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, menyebutnya simbol kekerasan Orde Baru dan pelanggaran HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Indonesia
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai wacana gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto sebagai ancaman bagi demokrasi dan hasil reformasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
YLBHI menyoroti terjadi berbagai peristiwa yang menunjukkan penyempitan ruang kebebasan sipil, pelanggaran HAM, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip demokrasi sepanjang satu tahun ini.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Bagikan