26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK


Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri meninjau pembanguan Bendungan Raknamo, di Kupang, NTT, Sabtu (25/7). (Foto: Setkab)
MerahPutih Nasional - Hampir setahun Presiden Joko Widodo bersama Wakilnya Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Selama itu pula sebanyak 26 kasus agraria terjadi.
"Ada 26 kasus agraria dalam kurun waktu 10 bulan kepemimpinan Jokowi-JK," ujar Kepala Departemen Pendidkan dan Kampanye Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Mohammad Ali, di kantor YLBHI, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/8).
Adapun korban mencapai 850 orang. Tiga di antaranya meninggal dan 58 orang dikriminalisasi.
Ali memperkirakan akan lebih banyak lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan tanah. Sebab, program Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya membutuhkan 54 juta hektar.
"Pembangungan infrakstruktur ini kan implemtasi dari MP3EI yang dulu ditolak banyak orang. Dan sekarang lebih agresif, kekerasan lebih hebat meskipun sipil (Jokowi, red), tapi militer secara terang-terangan meletupkan senjata," tandasnya.
Pantauan Merahputih.com, di halaman YLBHI digelar acara panggung rakyat. Mereka menyerukan ketidakadilan pemerintah, terutama soal penggusuran dan kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan. (mad)
Baca Juga:
Berbeda Soekarno - Nasser, Jokowi - Al Sisi Bentuk Blok Islam Moderat
Ucapan Belasungkawa Presiden Jokowi untuk Korban Kapal Tenggelam
Direktur Chandra Asri Temui Jokowi Minta Fasilitas Perpajakan
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh

JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal

Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui

JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah

Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK

Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari

Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum

YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil

YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
