26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Fredy WansyahFredy Wansyah - Sabtu, 05 September 2015
26 Kasus Agraria Selama Pemerintahan Jokowi-JK

Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri meninjau pembanguan Bendungan Raknamo, di Kupang, NTT, Sabtu (25/7). (Foto: Setkab)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Hampir setahun Presiden Joko Widodo bersama Wakilnya Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Selama itu pula sebanyak 26 kasus agraria terjadi.

"Ada 26 kasus agraria dalam kurun waktu 10 bulan kepemimpinan Jokowi-JK," ujar Kepala Departemen Pendidkan dan Kampanye Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Mohammad Ali, di kantor YLBHI, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/8).

Adapun korban mencapai 850 orang. Tiga di antaranya meninggal dan 58 orang dikriminalisasi.

Ali memperkirakan akan lebih banyak lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan tanah. Sebab, program Jokowi dengan pembangunan infrastrukturnya membutuhkan 54 juta hektar.

"Pembangungan infrakstruktur ini kan implemtasi dari MP3EI yang dulu ditolak banyak orang. Dan sekarang lebih agresif, kekerasan lebih hebat meskipun sipil (Jokowi, red), tapi militer secara terang-terangan meletupkan senjata," tandasnya.

Pantauan Merahputih.com, di halaman YLBHI digelar acara panggung rakyat. Mereka menyerukan ketidakadilan pemerintah, terutama soal penggusuran dan kesulitan masyarakat miskin dalam mengakses kesehatan. (mad)

Baca Juga:

Berbeda Soekarno - Nasser, Jokowi - Al Sisi Bentuk Blok Islam Moderat

Ucapan Belasungkawa Presiden Jokowi untuk Korban Kapal Tenggelam

Direktur Chandra Asri Temui Jokowi Minta Fasilitas Perpajakan

#Jusuf Kalla #YLBHI #Konflik Agraria
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
YLBHI menyoroti aparat kepolisian juga menutup akses bantuan hukum bagi warga yang ditangkap
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
Pasal RKUHAP membuka peluang untuk TNI memiliki kewenangan yang lebih luas serta mengembalikan praktik dwifungsi TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
Indonesia
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Salah satu hal yang disoroti YLBHI adalah masalah tidak seriusnya aturan penguatan advokat dan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Bagikan