DPR Dalami Motif CIA Ungkap Peristiwa 30 September 1965

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 23 September 2015
DPR Dalami Motif CIA Ungkap Peristiwa 30 September 1965

Gedung MPR DPR DPD (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memastikan akan segera memeriksa sekaligus mendalami dokumen Badan Intelijen Amerika Serikat (Central Intelligence Agency) terkait kejadian politik di Indonesia dalam kurun waktu tahun 1965.

"Saya kira kita akan dalami apa kepentingan Amerika Serikat publikasikan memo rahasia itu," kata anggota Komisi III Sarifuddin Sudding saat dijumpai Merahputih.com di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Pada Rabu pekan lalu CIA merilis dokumen rahasia di delapan negara-negara di dunia. Dalam dokumen yang dikeluarkan secara resmi posisi Indonesia berada pada urutan pertama. Laporan yang diberi nama Brifing Harian Presiden (President's Daily Brief/PDB) ini membahas dinamika politik di Indonesia termasuk gerakan kudeta dan kontra kudeta yang dilakukan sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Terbitnya dokumen rahasia tersebut membuat kehebohan di tanah air. Sebab dalam dokumen tersebut nama Jenderal Soeharto di sebut-sebut. Presiden Soeharto digambarkan sebagai jenderal TNI yang melakukan gerakan kontra kudeta. Dokumen tersebut juga menjelaskan sepak terjang dan  gerakan kudeta yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Meski mengaku sudah membaca sebagian dokumen rahasia berlabel "Top Secret" namun Sudding belum mau mengambil kesimpulan atau berspekulasi terkait publikasi dokumen tersebut.

Saat ditanya apakah kemunculan dokumen rahasia itu akan mengganggu stabilitas nasional atau berpotensi memecah belah persatuan di tanah air ia juga belum mau menanggapi dengan serius. Ia hanya memastikan dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan penelitian terhadap kebeneran informasi dalam dokumen tersebut.

"Ya saya kira kita lihat dulu apa motifnya," tandasnya.

Seperti diberitakan Merahputih.com sebelumnya, jelang setengah abad peristiwa Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) Badan Intelijen Amerika (Central Intelligence Agency/CIA) membeberkan dokuman rahasia dalam kurun waktu 1961-1969 pada Rabu (16/9) termasuk di dalamnya kejadian Gerakan 30 September 1965 yang terjadi di Indonesia. Memo tersebut dikenal dengan sebutan President's Daily Brief/PDB.

Dalam memo yang dicap 'Top Secret' pada tanggal 1 Oktober 1965 posisi Indonesia berada pada urutan pertama. Kemudian disusul tujuh negara lainnya, yakni Vietnam Selatan, Republik Dominika, Kuba, Brasil, Perancis, Mesir dan Yunani.

Khusus untuk Indonesia dinamika politik yang terjadi saat itu sangat membingungkan. Semua kejadian yang akan berlangsung mendatang tergantung pada kondisi Presiden Sukarno. Jika Bung Karno meninggal maka atau berada dalam kondisi sakit dipastikan akan meletus perang saudara.

"Hal lain yang akan terjadi adalah lepasnya Pulau Sumatera dari dominasi Jawa," demikian keterangan CIA. (Mad)

BACA JUGA:  

  1. DPR Belum Terima Draft RUU KKR 
  2. Pengamat Politik: Soeharto Bukan Dalang G30SPKI 
  3. Kemunculan Atribut PKI Berpotensi Kuat Gerus Ideologi Pancasila 
  4. Instabilitas Politik dan Ekonomi Jadi Pemicu Munculnya Isu PKI? 
  5. Dokumen G30S Dipublikasikan, CIA Sebut Nama Soeharto

 

 

 

#Liputan Khusus #Central Intelligence Agency #G30S/PKI #Soeharto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Komnas HAM menyatakan kecewa atas pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Menilai keputusan itu melukai korban pelanggaran HAM berat era Orde Baru dan mencederai semangat Reformasi 1998.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komnas HAM Kecewa Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Minta Kasus Dugaan Pelanggaran di Masa Lalu Tetap Harus Diusut
Indonesia
Menteri HAM Ogah Komentar Detail Soal Gelar Pahlwan Soeharto
Pigai menjelaskan Kementerian HAM tidak memberikan rekomendasi nama apa pun untuk diusulkan menjadi pahlawan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Menteri HAM Ogah Komentar Detail Soal Gelar Pahlwan Soeharto
Indonesia
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Partai Golkar sejak awal telah mengusulkan dan mendukung beliau beserta tokoh-tokoh lainnya untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kemudian tahun ini baru terwujud.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Golkar Solo Bakal Gelar Tasyakuran Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
Indonesia
Ubedilah Badrun Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bukti Bangsa Kehilangan Moral dan Integritas
Tanda bahwa bangsa Indonesia tengah kehilangan ukuran moral dan integritas dalam bernegara. ?
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Ubedilah Badrun Sebut Gelar Pahlawan untuk Soeharto Bukti Bangsa Kehilangan Moral dan Integritas
Indonesia
Soeharto & Marsinah Barengan Jadi Pahlawan Nasional, SETARA Institute Kritik Prabowo Manipulasi Sejarah
"Mana mungkin Marsinah dan Soeharto menjadi pahlawan pada saat yang bersamaan," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Soeharto & Marsinah Barengan Jadi Pahlawan Nasional, SETARA Institute Kritik Prabowo Manipulasi Sejarah
Indonesia
Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa
Gelar kepahlawanan bukan sekadar bentuk penghargaan individual, melainkan mekanisme moral kolektif sebuah bangsa.
Dwi Astarini - Senin, 10 November 2025
Aktivis Reformasi Sebut Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Bentuk Pengaburan dan Amnesia Sejarah Bangsa
Indonesia
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Pimpinan Komisi XIII DPR menyinggung soal pelanggaran HAM Orde Baru. Hal ini buntut dari pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Pimpinan Komisi XIII DPR Singgung Pelanggaran HAM Orde Baru
Indonesia
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon mengklaim, bahwa tak ada bukti pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Klaim tak Ada Bukti Pelanggaran HAM, Fadli Zon Justru Ungkit Jasa Besar Soeharto untuk Indonesia
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara
Presiden Prabowo Subianto (kiri) memberikan selamat kepada putra presiden kedua RI Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto (kanan) Bambang Trihatmodjo (kiri) dan Siti Hardijanti Hastuti Rukmana usai upacara pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan sembilan tokoh lainnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Momen Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Bagikan