Ditawari Naik Gaji, Jokowi Mengaku Malu

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Jumat, 18 September 2015
Ditawari Naik Gaji, Jokowi Mengaku Malu

Presiden Jokowi melakukan pembicaraan dengan Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, CY Leung, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/9). (Foto: segkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Presiden Jokowi mengaku malu saat sejumlah wartawan menanyakan perihal kenaikan gaji presiden dan para anggota DPR. Ia mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah berpusat pada kesejahteraan rakyat.

"Jangan aneh-aneh, ekonomi melambat gini, urusan gaji urusan tunjangan, malu," kata Presiden Jokowi usai menerima kunjungan Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong, CY Leung, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).

Jokowi juga tak mau menanggapi saat wartawan bertanya siapa yang mengusulkan. Ia justru menegaskan perihal upaya memperbaiki perekonomian Indonesia yang tengah melambat.

Tim Komunikasi Presiden AAGN Ari Dwipayana mengatakan bahwa Jokowi dengan tegas mengatakan bukan saat yang tepat untuk membicarakan kenaikan gaji pokok.

"Kondisi perekonomian nasional sedang lesu," ujarnya seperti dilansir Setkab.go.id.

 

BACA JUGA:

  1. Presiden Jokowi Belum Tahu Tunjangan DPR Naik
  2. Berapa Gaji Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla?
  3. Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR
  4. Intip Gaji Pemimpin Negara di Dunia
  5. Penduduk Miskin Makin Banyak, Jokowi Mau Digaji Rp200 Juta
#Tunjangan DPR Naik #Gaji DPR #Gaji Presiden #DPR #Presiden Jokowi #Gaji
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan