Presiden Jokowi Belum Tahu Tunjangan DPR Naik
Bahaudin Marcopolo - Kamis, 17 September 2015
Presiden Jokowi (kanan) saat berdialog dengan sopir Kopaja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/9). (Foto Setkab.go.id)
MerahPutih Politik - Presiden Joko Widodo mengaku belum tahu jika Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyetujui usulan kenaikan tunjangan anggota DPR.
"Tanyakan ke Menkeu, saya belum tahu," katanya, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9).
Seperti diketahui, politisi Senayan mengusulkan kenaikan tunjangan sebesar Rp20 juta per anggota. Padahal gaji mereka saat ini sebesar Rp46 juta, terbesar keempat di dunia.
Usulan ini juga ditanggapi beragam baik sesama anggota DPR maupun masyarakat. Partai Demokrat, Partai Hanura dan Nasional Demokrat menolak tegas usulan tersebut dengan alasan ekonomi tengah terpuruk.
Sementara, beberapa politisi DPR seperti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Achmad Dimyati Natakusumah dan Wakil Ketua Komisi VII Satya Wira Yudha setuju dengan usulan tersebut. Mereka berdalih demi meningkatkan efektifitas kinerja.
Seperti diberitakan Merahputih.com, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro telah menyetujui kenaikan anggaran tunjangan DPR melaui surat bernomor S-520/MK.02/2015. Bambang menilai bahwa kenaikan adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.
"Kan (lembaga) yang lain juga naik kok," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu:
1. Tunjangan kehormatan
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, yang disetujui Rp 6.690.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, disetujui Rp 6.460.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, disetujui Rp 5.580.000.
2. Tunjangan komunikasi intensif
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, disetujui Rp 16.468.000.
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, disetujui Rp 16.009.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, disetujui Rp 15.554.000.
3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, disetujui Rp 5.250.000.
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, disetujui Rp 4.500.000.
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, disetujui Rp 3.750.000.
4. Bantuan langganan listrik dan telepon
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, disetujui Rp 7.700.000. (mad)
BACA JUGA:
- 5 Legislator Ini Setuju Tunjangan Anggota DPR Naik
- Minta Kenaikan Tunjangan, Netizen Sebut DPR Tidak Punya Otak
- Jokowi Didesak Batalkan Kenaikan Tunjangan DPR
- Gaji Anggota DPR Terbesar Keempat di Dunia
- Intip Gaji Pemimpin Negara di Dunia
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
LMKN Dikritik Tak Punya Arah Jelas, DPR Pertanyakan Potensi Royalti Nasional dan Nilai yang Dilaporkan
DPR Desak Prabowo Tetapkan Status Bencana Nasional di Aceh, Total 46 Ribu Jiwa Terpaksa Mengungsi Massal
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
RUU Penyadapan dan Pengelolaan Air Minum Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
RUU Danantara Hingga Kejaksaan Lenyap dari Prolegnas Prioritas 2026, DPR Fokus Legislasi yang Realistis
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
DPR Sebut Mengirim TNI ke Gaza Tanpa Jaminan Kesejahteraan Keluarga yang Ditinggalkan Merupakan Keputusan Zolim
DPR RI Khawatir Fatwa MUI Tentang Pajak Daerah Akan Membuat Fiskal Daerah Indonesia Runtuh
DPR Diminta Tak Tutup Mata Terhadap Dua Tersangka Dugaan Korupsi CSR BI-OJK, MKD Harus Bertindak Cepat
Rapat Paripurna DPR Setujui Hasil Seleksi Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN)
