Penduduk Miskin Makin Banyak, Jokowi Mau Digaji Rp200 Juta

MerahPutih Politik - Tidak bisa dimungkiri Indonesia sedang dililit krisis ekonomi. Sejumlah perusahaan di beberapa kawasan industri juga sudah merumahkan pekerjanya.

Krisis ekonomi yang melanda tanah air dituding menjadi penyebab naiknya jumlah masyarakat miskin di tanah air. Analis ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan perekonomian seret sebabkan angka kemiskinan naik. Dirinya menyebutkan, saat ini angka kemiskinan naik hingga 860.000 jiwa.

"Jadi angka kemiskinan sekarang mencapai 28.600.000," kata Ichsanuddin, di DPR, Jakarta, beberapa waktu silam.

Di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat sejumlah politikus PDIP mengusulkan kenaikan gaji Presiden Joko Widodo dari Rp68 juta menjadi Rp200 juta.

Usulan kenaikan gaji Presiden semula disampaikan oleh anggota Komisi II DPR RI asal PDIP Tagore Abubakar. Ia berdalih gaji direktur BUMN di Indonesia lebih tinggi dari Presiden sekitar Rp200 juta hingga Rp500 juta. Padahal pejabat BUMN posisinya berada di bawah Presiden. Atas dasar itulah ia mengusulan agar gaji Presiden Jokowi dinaikkan.

"Gaji Presiden kan kecil coba bandingkan dengan gaji Presiden di negara ASEAN," katanya belum lama ini.

Setali tiga uang usulan yang disampaikan Tagore langsung diamini oleh Trimedya Panjaitan. ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan mengamini usulan yang disampaikan koleganya.

Berapa angka kenaikannya? Menurut Trimedya, jumlah pasti berapa kenaikan gaji presiden mesti disesuaikan dengan APBN. "Tinggal tunggu momentum, apakah tahun ini atau tahun depan," cetusnya.

Di sudut lain bukan Anggota DPR RI juga mengalami kenaikan tunjangan. Permintaan DPR agar tunjangannya dinaikkan sudah disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

DPR RI sendiri terbelah dalam menyikapi hal tersebut. Ada anggota DPR RI yang sepakat dengan kenaikan tunjangan, ada juga yang menolak mentah-mentah.

Fahri Hamzah, Fadli Zon, Dimyati Natakusumah dan Tantowi Yahya adalah para politikus yang setuju tunjangan kerja DPR dinaikkan. Sebaliknya Edhie Baskoro Yudhoyono, kemudian Masinton Pasaribu adalah politikus yang menolak keras tunjangan DPR naik.

Kenaikan tunjangan DPR RI membuat banyak pihak meradang, Mulai dari masyarakat, analis politik hingga penggiat demokrasi ramai-ramai menolak kenaikan tunjangan DPR RI.

Menanggapi hal tersebut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) hal ini seharusnya tidak pantas dilakukan. Pasalnya, gaji mereka paling besar nomor 4 sedunia.

"Gaji anggota parlemen kita itu terbesar keempat di dunia dibandingkan parlemen negara lain. Masih minta naik?" ujar Sekretaris Fitra, Yenny Sucipto saat dihubungi, Kamis (17/9)

Yenny membeberkan, gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah Rp800 juta atau US$ 65 ribu. Angka ini 18 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduk Indonesia per tahun yang hanya US$ 3.582.

"Amerika Serikat saja gaji anggota parlemennya hanya 3,5 kali dari pendapatan per kapita penduduk. Sedangkan Malaysia sekitar US$25 ribu," ungkap Yenny.

Selain itu, sambung Yenny, kenaikan tunjangan anggota dewan pantas ditolak karena tak sebanding dengan kinerja yang dicapai. Dari 37 Rancangan Undang-undang yang diharapkan selesai pada 2015, baru empat yang telah diketok atau disahkan.

"Dalam berbicara tunjangan atau gaji, harusnya anggota dewan mengutamakan asas keadilan. Bandingkan gaji mereka dengan rakyat yang mereka wakili, jangan dengan menteri atau pejabat negara lainnya," tandas Yenny.

BACA JUGA:  

1. Dihujat Publik, DPR Salahkan Menkeu 
2. Gaji Anggota DPR Terbesar Keempat di Dunia 
3. Minta Kenaikan Tunjangan, Netizen Sebut DPR Tidak Punya Otak 
4. Komentar Ibas soal Kenaikan Gaji Presiden dan DPR 
5. Dede Yusuf: Untuk Tahun Ini Saya Tolak Kenaikan Tunjangan DPR