Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 09 Oktober 2015
Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apresindo) Eddy Wijanarto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menyontek negara Vietnam dalam hal pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, Vietnam mampu memprediksi bagaimana kondisi Amerika dalam tiga tahun kedepan. Sehingga, membuat pemerintahnya lebih aktif dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret guna melindungi para pengusaha. Sebab jika Pemerintah tidak melindungi para pengusaha, ancaman PHK bisa menjadi bumerang bagi para pengusaha.

"Vietnam itu pemerintahnya lebih aktif dari pada pengusahanya. Jadi pengusaha belum tahu apa yang terjadi, pemerintahnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Pemerintah vietnam sudah bisa memprediksi bagaimana situasi Amerika dalam 3 tahun kedepan. Jadi antisipasi Pemerintah Vietnam itu bagus, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia terjadi dulu baru rame," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat, (9/10).

Eddy menambahkan, sikap Pemerintah yang selalu lambat dalam mengatasi berbagai persoalan. Membuat asosiasi di Indonesia terkesan arogan. Sebab ditengah masalah yang dihadapi asosiasi selalu menjadi vokal untuk menyampaikan keluh kesah dan terkesan menyalahkan Pemerintah.

"Kalau kaya gitu, yang cape siapa ? Asosiasikan yang cape, karena asosiasi itu terus teriak-teriak. Jadi kesannya asosiasi itu vokal yang selalu menyalahkan pemerintah. Sebenarnya kenapa asosiasi itu teriak-teriak karena tidak ada satu respon yang cepat yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja
  2. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
  5. Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela
#Pemerintah RI #Aspresindo #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
esan ini disampaikan dalam diskusi bersama, antara media massa dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo, dan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar, Selasa (26/8).
Frengky Aruan - Rabu, 27 Agustus 2025
Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan
Indonesia
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Pemerintah diminta mengambil saham mayoritas BCA. Komisi XI DPR mengatakan, bahwa hal itu tak perlu dibuat gaduh.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
Indonesia
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Agustus 2025
Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah
Indonesia
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Ketua Majelis Hakim menyebut bahwa sidang akan dilanjutkan pekan depan.
Frengky Aruan - Kamis, 07 Agustus 2025
4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
Bagikan