Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 09 Oktober 2015
Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apresindo) Eddy Wijanarto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menyontek negara Vietnam dalam hal pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, Vietnam mampu memprediksi bagaimana kondisi Amerika dalam tiga tahun kedepan. Sehingga, membuat pemerintahnya lebih aktif dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret guna melindungi para pengusaha. Sebab jika Pemerintah tidak melindungi para pengusaha, ancaman PHK bisa menjadi bumerang bagi para pengusaha.

"Vietnam itu pemerintahnya lebih aktif dari pada pengusahanya. Jadi pengusaha belum tahu apa yang terjadi, pemerintahnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Pemerintah vietnam sudah bisa memprediksi bagaimana situasi Amerika dalam 3 tahun kedepan. Jadi antisipasi Pemerintah Vietnam itu bagus, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia terjadi dulu baru rame," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat, (9/10).

Eddy menambahkan, sikap Pemerintah yang selalu lambat dalam mengatasi berbagai persoalan. Membuat asosiasi di Indonesia terkesan arogan. Sebab ditengah masalah yang dihadapi asosiasi selalu menjadi vokal untuk menyampaikan keluh kesah dan terkesan menyalahkan Pemerintah.

"Kalau kaya gitu, yang cape siapa ? Asosiasikan yang cape, karena asosiasi itu terus teriak-teriak. Jadi kesannya asosiasi itu vokal yang selalu menyalahkan pemerintah. Sebenarnya kenapa asosiasi itu teriak-teriak karena tidak ada satu respon yang cepat yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja
  2. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
  5. Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela
#Pemerintah RI #Aspresindo #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa impor benang dan kain di tahun 2016 masing-masing hanya sebesar 230.000 ton dan 724.000 ton.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Ratusan Ribu Pekerja Tekstil di PHK, Pemerintah Tertibkan Pejabat dan Mafia Kuota Impor
Indonesia
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana, angkat bicara soal ancaman PHK massal yang menghantui karyawan Shell.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Prihatin Ancaman PHK Massal Karyawan Shell, Legislator Ingatkan Kebijakan Harus Berkeadilan
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Indonesia
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Kadin pentingnya penciptaan lapangan kerja baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan
Indonesia
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Pembebasan PPh untuk sektor tertentu yang telah dinikmati oleh 1,7 juta pekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan
Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Ekspor industri otomotif pada dasarnya mengalami peningkatan. Namun pemerintah tetap mendorong pelaku industri untuk melakukan perluasan pasar.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK
Indonesia
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Andi Gani yang didampingi Presiden Partai Buruh Sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, mereka tidak bersedia menjadi pejabat tinggi negara setingkat menteri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Bagikan