Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 09 Oktober 2015
Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apresindo) Eddy Wijanarto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menyontek negara Vietnam dalam hal pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurutnya, Vietnam mampu memprediksi bagaimana kondisi Amerika dalam tiga tahun kedepan. Sehingga, membuat pemerintahnya lebih aktif dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret guna melindungi para pengusaha. Sebab jika Pemerintah tidak melindungi para pengusaha, ancaman PHK bisa menjadi bumerang bagi para pengusaha.

"Vietnam itu pemerintahnya lebih aktif dari pada pengusahanya. Jadi pengusaha belum tahu apa yang terjadi, pemerintahnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Pemerintah vietnam sudah bisa memprediksi bagaimana situasi Amerika dalam 3 tahun kedepan. Jadi antisipasi Pemerintah Vietnam itu bagus, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia terjadi dulu baru rame," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat, (9/10).

Eddy menambahkan, sikap Pemerintah yang selalu lambat dalam mengatasi berbagai persoalan. Membuat asosiasi di Indonesia terkesan arogan. Sebab ditengah masalah yang dihadapi asosiasi selalu menjadi vokal untuk menyampaikan keluh kesah dan terkesan menyalahkan Pemerintah.

"Kalau kaya gitu, yang cape siapa ? Asosiasikan yang cape, karena asosiasi itu terus teriak-teriak. Jadi kesannya asosiasi itu vokal yang selalu menyalahkan pemerintah. Sebenarnya kenapa asosiasi itu teriak-teriak karena tidak ada satu respon yang cepat yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya. (rfd)

Baca Juga:

  1. PHK Meningkat, BKPM Ikut Kawal Penyerapan Tenaga Kerja
  2. Cegah PHK, PLN Beri Diskon 30 Persen Hingga Cicilan
  3. Tekan Angka PHK, Pemerintah Beri Kredit Murah Bagi Perusahaan Kolaps
  4. Pemerintah Diminta Fokus Tangani Korban PHK
  5. Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela
#Pemerintah RI #Aspresindo #PHK
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
program perampingan BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp 50 triliun per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 Juni 2026
1.077 BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200, Danatara Jamin Tak Ada Pemecatan Pegawai
Indonesia
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
PHK 2026 kini sudah menembus 23.470 orang. Komisi IX DPR pun mendesak hak pekerja segera dipenuhi.
Soffi Amira - Rabu, 10 Juni 2026
PHK 2026 Meningkat, DPR Desak Pemenuhan Hak Pekerja dan Pengawasan Ketat
Indonesia
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
20 Ribu Pekerja Berpotensi di PHK, Pemerintah Harus Bersiap Bikin Mitigasi
Indonesia
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur pada kuartal II 2026.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Mei 2026
Badai PHK Intai Sektor Manufaktur, Hasil Simulasi Bisa Sampai 20 Ribu Pekerja
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
PHK Krakatau Osaka Steel menjadi alarm. DPR mendesak pemerintah untuk menyelamatkan industri baja nasional.
Soffi Amira - Jumat, 08 Mei 2026
PHK Krakatau Osaka Steel Jadi Alarm, DPR Desak Pemerintah Selamatkan Industri Baja Nasional
Indonesia
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Integrasi narasi kebijakan di semua level pemerintahan amat diperlukan.
Dwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
Pemerintah Minta Pemda Patuh, tak Keluarkan Pernyataan yang Berbeda dengan Pusat
Indonesia
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Dalam tuntutan aksi itu, eks karyawan Sritex menuntut pembayaran pesangon oleh kurator.
Dwi Astarini - Minggu, 01 Maret 2026
Setahun setelah PHK Sritex, Eks Karyawan Tuntut Pembayran Pesangon
Indonesia
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Pihak manajemen akan terus menjalankan kegiatan usaha secara terukur, sesuai regulasi yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 26 Februari 2026
Manajemen Mie Sedaap Bantah PHK Besar-Besaran, Sebut Pegawai Aset Terpenting Perusahaan
Indonesia
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
PT Karunia Alam Segar (PT KAS), produsen Mie Sedaap, menipis isu adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ratusan buruh.
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Februari 2026
PT KAS Tepis Isu PHK Massal Buruh Mie Sedaap, Pabrik Masih Beroperasi
Bagikan