Cegah PHK, Aspresindo Minta Pemerintah Tiru Vietnam


Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)
MerahPutih Bisnis - Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apresindo) Eddy Wijanarto menyarankan Pemerintah Indonesia untuk menyontek negara Vietnam dalam hal pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Menurutnya, Vietnam mampu memprediksi bagaimana kondisi Amerika dalam tiga tahun kedepan. Sehingga, membuat pemerintahnya lebih aktif dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konkret guna melindungi para pengusaha. Sebab jika Pemerintah tidak melindungi para pengusaha, ancaman PHK bisa menjadi bumerang bagi para pengusaha.
"Vietnam itu pemerintahnya lebih aktif dari pada pengusahanya. Jadi pengusaha belum tahu apa yang terjadi, pemerintahnya sudah tahu apa yang akan terjadi. Pemerintah vietnam sudah bisa memprediksi bagaimana situasi Amerika dalam 3 tahun kedepan. Jadi antisipasi Pemerintah Vietnam itu bagus, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia terjadi dulu baru rame," ujarnya di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat, (9/10).
Eddy menambahkan, sikap Pemerintah yang selalu lambat dalam mengatasi berbagai persoalan. Membuat asosiasi di Indonesia terkesan arogan. Sebab ditengah masalah yang dihadapi asosiasi selalu menjadi vokal untuk menyampaikan keluh kesah dan terkesan menyalahkan Pemerintah.
"Kalau kaya gitu, yang cape siapa ? Asosiasikan yang cape, karena asosiasi itu terus teriak-teriak. Jadi kesannya asosiasi itu vokal yang selalu menyalahkan pemerintah. Sebenarnya kenapa asosiasi itu teriak-teriak karena tidak ada satu respon yang cepat yang dilakukan oleh pemerintah," tandasnya. (rfd)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia Butuh 3 Juta Lowongan Kerja Per Tahun, Pengusaha Minta Deregulasi Sektor Ketenagakerjaan

Ini Berbagai Program Buat Cegah PHK dan Ringankan Buruh, Subsidi Upah Dilanjutkan

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Pemerintah Minta Pengusaha Otomotif Tambah Investasi Selamatkan Pekerja Dari PHK

6 Orang Tokoh Buruh Bakal Masuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Bakal Diumumkan Presiden Dalam 2 Pekan

Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja

Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan

Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh

Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Rawat Indonesia Cerah

4 Karyawan Melawan HT soal PHK, MNC Mangkir di Sidang Perdana
