Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 29 September 2015
Otoritas Jasa Keuangan: PHK Bank Bersifat Sukarela

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berunjuk rasa menentang PHK massal di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/9). (Foto Antara/R Rekotomo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi ada sejumlah bank yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti pelemahan ekonomi dan restrukturisasi organisasi.

Ketua OJK Muliaman D Hadad mengakui beberapa bank sudah banyak melakukan pengurangan karyawan atau PHK dengan alasan melakukan efisiensi akibat lambatnya perekonomian Indonesia.

"Yah (ada PHK), tapi belum semua informasi masuk ke saya," kata Muliaman di Gedung OJK, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Muliaman mengatakan, pengurangan karyawan dilakukan karena ada perubahan struktural organisasi. Menurutnya, hal tersebut wajar dilakukan guna mengatasi perkembangan pertumbuhan ekonomi.

"Itu bukan PHK tapi ada perubahan struktur organisasi dan itu memang diperlukan untuk mengantisipasi pengembangan," sambungnya.

Kendati demikian, kata Muliaman, pengurangan karyawan bukan bersifat mandatory (perintah) melainkan bersifat voluntary (sukarela). Karyawan diberikan pilihan untuk menerima atau menolak tawaran PHK.

"Saya kira juga tidak bersifat mandatory retapi voluntary. Jadi kalau misalnya dia mau stay (tetap bekerja) yah stay saja. Nah, yang ada saat ini bersifat voluntary artinya kalau dia mau secara sukarela silakan dan lalu diberikan kompensasi yang menarik," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Bank MNC Internasional Tbk atau biasa disebut Bank MNC telah merumahkan atau melakukan PHK pada 120 karyawan dari total keseluruhan 1.500 karyawan. Langkah pemutusan hubungan kerja sejalan dengan penutupan 30 kantor cabang di seluruh Indonesia karena akan fokus kepada sektor mikro dan infrastruktur.

Hal serupa pun dilakukan oleh CIMB Group Holdings Berhad. Sebagai bagian dari upaya memangkas biaya, CIMB Group Holdings Berhad yang berkantor pusat di Kuala Lumpur itu mengumumkan rencana PHK di Malaysia dan Indonesia. PHK ini ditawarkan secara sukarela kepada mereka yang berminat. Karyawan yang bersedia mengikuti program ini mendapat paket Mutual Separation Scheme (MSS) atau suatu paket "pensiun dini" yang didasarkan pada pangkat dan lamanya bekerja karyawan. (rfd)

 

Baca Juga:

  1. OJK Sebut 5 Bank Akan Kolaps Jika Rupiah Tembus Rp18.000/USD
  2. Rupiah Tembus Di Level Rp.18.000, OJK Prediksi Lima Bank Nasional Kolaps
  3. Menteri Keuangan Minta Perbankan Dorong Nasabah Beralih Bisnis
  4. Perbankan Tolak Beri KPR untuk Tukang Klontong, Nelayan, dan Sopir Angkot
  5. LPS: Belum Ada Bank Gagal Kliring
#Bank #OJK #PHK Massal #Ancaman PHK Massal #PHK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Head of Product, Portfolio and Partnership Bank Saqu, Martina Setiadinata memberikan pemaparan di Jakarta, Rabu (20/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Indonesia
Di Tengah Isu MSCI, OJK Yakinkan Pasar Modal Tempat Investasi Jangka Panjang Masyarakat Indonesia
Aspek yang menjadi perhatian dalam reformasi tersebut meliputi integritas, transparansi, dan likuiditas pasar modal
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Oktober 2026
Di Tengah Isu MSCI, OJK Yakinkan Pasar Modal Tempat Investasi Jangka Panjang Masyarakat Indonesia
ShowBiz
Netflix PHK 1.000 Karyawan, Jadi Pemangkasan Terbesar Sejak 2022
Netflix akan memangkas sekitar 1.000 karyawan atau setara dengan enam persen dari total tenaga kerjanya.
Yusuf Abdillah - Kamis, 15 Oktober 2026
Netflix PHK 1.000 Karyawan, Jadi Pemangkasan Terbesar Sejak 2022
Indonesia
PHK 6.000 Warga AS, Karyawan Asing di Microsoft Ditolak Jadi Residen
"Mereka juga telah melakukan PHK terhadap 6.000 pekerja Amerika dan menggantinya dengan 6.300 pekerja pemegang visa H-1B," kata Vance.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
PHK 6.000 Warga AS, Karyawan Asing di Microsoft Ditolak Jadi Residen
Indonesia
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur tahapan selanjutnya apabila dari perundingan bipartit tersebut tidak ditemukan kesepakatan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Aturan PHK Makin Ketat, Pekerja Wajib Tahu Ini
Indonesia
OJK Cabut Larangan Nasabah Utang ke Banyak Pinjol, Kini Bisa Pinjam Lebih dari 3 Aplikasi
OJK resmi mencabut aturan pembatasan maksimal utang hanya boleh ke 3 platform pinjol. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Jumat, 18 September 2026
OJK Cabut Larangan Nasabah Utang ke Banyak Pinjol, Kini Bisa Pinjam Lebih dari 3 Aplikasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga
DPR akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk bagaimana pemerintah dan perbankan mengeksekusi pembukaan rekening secara massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
Saldo Simpeda Nasional Tembus Rp 75 Triliun, Layanan Digital Sinergi 27 BPD
Tabungan Simpeda yang dikelola bersama oleh 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia mencatatkan saldo nasional mencapai Rp74,86 triliun per Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 23 Agustus 2026
Saldo Simpeda Nasional Tembus Rp 75 Triliun, Layanan Digital Sinergi 27 BPD
Indonesia
PHK Meningkat, Apindo Ingin Pemerintah Selesaikan Berbagai Hambatan Investasi
Persoalan bahan baku dan gas industri perlu segera diselesaikan karena bisa memengaruhi keberlangsungan operasional industri yang pada akhirnya berdampak terhadap kondisi tenaga kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
PHK Meningkat, Apindo Ingin Pemerintah Selesaikan Berbagai Hambatan Investasi
Bagikan