Catatan Akhir Tahun, Kinerja Polisi Peringkat ke-10

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 29 Desember 2015
Catatan Akhir Tahun, Kinerja Polisi Peringkat ke-10

Jenderal Badrodin Haiti saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (4/9). (Foto: MerahPutih/Bartolomeus Papu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Kepolisian Ripublik Indonesia hari ini, Selasa (29/12), menggelar catatan penilaian akhir tahun 2015 terkait pencapaian kinerja yang ditinjau dari berbagai aspek. Hal tersebut dilakukan sebagai pertanggungjawaban kinerja Polri terhadap publik.

Pada tahun 2015 ini, Polri telah melaksanakan upaya-upaya peningkatan kapsitas terhadap 14.622 personel yang terdiri dari pendidikan pengembangan umum sebanyak 9.331 personel, pendidikan pengembangan spesialis sebanyak 6.234 personel, pendidikan dan pengembangan latihan dalam negeri sebanyak 1.390, serta pendidikan dan latihan luar negeri sebanyak 310 personel.

Meski telah dibekali dengan berbagai pendidikan, meski sebagai penegak hukum tak dipungkiri telah terjadi pelanggaran hukum dan kode etik, sehingga tak segan-segan diterapkan sanksi bahkan sanksi pemecatan secara tidak hormat.

"Khusus tahun 2015 ini, pemberian sanksi terhadap anggota Polri lebih menurun sebesar 74,3%, sedangkan pelanggaran kode etik mengalami peningkatan sebesar 120% dan pelanggaran 70,8%, serta pemecatan secara tidak hormat sebanyak 181 personel," ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (29/12).

Masi kata Badrodin, selain memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran, namun sebagai pucuk pimpinan Korps Bhayangkara, juga memberikan penghargaan terhadap sejumlah personel yang meraih prestasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada personel yang telah taat hukum.

"Sebanyak 36.882 anggota polri yang patut kita berikan kepada mereka (penghargaan)," paparnya.

Untuk diketahui, di dalam bidang pelayanan terhadap publik, Polri telah meraih tiga prestasi yang sangat membanggakan, di antaranya prestasi dari pihak Kemenpan, serta prestasi dari laporan pertanggung jawabkan keuangan (BPK). Sedangkan prestasi yang lain yaitu memperoleh akuntabilitas kinerja sebesar 68,04 dan di kategori B, sehingga menduduki peringkat ke 36 dari 86 Kementerian.

"Dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015, Polri berada pada peringkat 10 dari 19 Kementerian. Ihwal tersebut, menunjukan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di tubuh Polri dinilainya telah berjalan dengan baik," kata Badrodin. (gms)


BACA JUGA:

  1. Polri Sempat Gontai Saat Calon Kapolri Disorot KPK
  2. Polisi Diminta Usut Aktor Intelektual Terompet Bersampul Alquran
  3. Polisi Siap Amankan Puncak Hiburan Tahun Baru 2016 di Ancol
  4. Penyerang Polsek Sinak Diduga Kelompok Separatis OPM
  5. Polda Yogyakarta Cokok Pelaku Penipuan Perhiasan
#Polri #Badrodin Haiti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan