BKPM: Masalah Pengupahan Harus Segera Diselesaikan

Konferensi pers BKPM dan Ditjen Bea Cukai Fasilitas Percepatan Importasi Mesin/Peralatan Perusahaan di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Senin (14/12). (Foto: MerahPutih/Yohannes Abimanyu)
MerahPutih Keuangan - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai bahwa masalah kepastian pengupahan menjadi masalah nomor satu yang harus segera diselesaikan di sektor padat karya, utamanya sektor tekstil dan sepatu.
Berdasarkan data yang direkapitulasi oleh Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu (DKI-TS) tercatat persoalan kenaikan upah dan produktivitas tenaga kerja mendominasi dengan persentase tertinggi yakni mencapai 30 persen. Kemudian diikuti oleh permasalahan listrik 14 persen perusahaan, perizinan 8 persen, restitusi PPN dan biaya PPN 6 persen, dan fluktuasi nilai tukar rupiah 6 persen serta impor ilegal 4 persen dan permasalahan lainnya.
"Masalah impor ilegal sudah mulai kelihatan dampaknya, melalui langkah pengetatan yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai. Masalah listrik juga sudah dapat diurai dengan paket kebijakan dan pertemuan dengan PLN. Sementara, untuk masalah kepastian pengupahan ini menjadi PR nomor satu yang kini menjadi prioritas utama untuk diselesaikan," ujar Kepala BKPM Franky Sibarani berdasarkan keterangan pers yang diterima merahputih.com, di Jakarta, Senin (21/12).
Sebelumnya, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid IV.
Kata Franky, Paket Ekonomi Jilid IV yang dikeluarkan pemerintah dapat memberikan kepastian kenaikan. Karena dalam PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan sebagai acuan dari penetapan upah minimum diukur dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Maka tugas yang harus diselesaikan saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh wilayah dapat mengimplementasikan PP pengupahan ini sebagai acuan untuk penentuan upah minimum sehingga ada kepastian pengupahan. Jadi esensinya jelas, ada kepastian. Bagaimana seluruh komponen yang ada saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kepastian usaha ini," tandasnya. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Jawa Barat Masih Jadi Pilihan Investasi Terbesar di Indonesia

Investasi di Jakarta Pada Triwulan I 2025 Capai Rp 69,8 Triliun

Target Investasi Tahunan BKPM Sampai 2029 Demi Capai Instruksi Prabowo Ekonomi Tumbuh 8%

BKPM Klaim Pabrik Apple di Batam Buka Lapangan Kerja Bagi 2.000 Orang

Kejar Target, BKPM & Apple Lanjut Bahas Komitmen Investasi US$ 1 Miliar Malam Ini

Serapan Tenaga Kerja Selama 6 Bulan Saat Investasi Capai Rp 829,9 Triliun

Sejarah Baru, Indonesia Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April 2024

Panggil Menteri Bahli, Komisi VII Dalami Cawe-Cawe Izin Tambang
