Anggota DPR Minta Rakyat Objektif Soal Kunjungan Luar Negeri

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 26 Oktober 2015
Anggota DPR Minta Rakyat Objektif Soal Kunjungan Luar Negeri

Gedung MPR DPR DPD (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini meminta rakyat objektif menilai kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri. Ketika rakyat menyoroti anggota DPR kunker ke luar negeri, hal sama pun harus dilakukan terhadap eksekutif.

Jazuli Juwaini mengatakan, DPR kerap disalahkan ketika melakukan kunjungan ke luar negeri. Sementara, rakyat tidak mempermasalahkan ketika eksekutif melakukan hal yang sama.

"Rakyat juga harus objektif, jangan cuma yang dilakukan DPR itu salah. Anda tahu pemerintah dan presiden bolak-balik ke luar negeri biasa, tapi giliran DPR heboh, kita harus objektif," kata Jazuli Juwaini di gedung DPR, Jakarta, Senin (26/10).

Sementara itu, DPR mengakui kinerja mereka belum terlalu menggembirakan. Terutama, kinerja yang berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Meksi demikian, DPR ogah disalahkan. Ia mencontohkan, keberhasilan DPR dalam hal pengawasan terhadap pemerintah perlu diapresiasi.

"Jangan cuma DPR seakan-akan tertuduh, padahal ada kerja DPR yang perlu diapresiasi, di bidang pengawasan dan budgeting (fungsi anggaran)," kata Jazuli. (mad)

 

Baca Juga:

  1. Survei CSIS: DPR Institusi Paling Tidak Dipercaya Publik
  2. Tjipta Lesmana Tantang DPR Hukum Mati Koruptor
  3. DPR: Kasus Risma Ada Unsur Politik
  4. DPR Siap Panggil Jaksa Agung Dalam Waktu Dekat
  5. Penarikan Kementerian LHK dari Komisi VII DPR Ditolak
#Anggota DPR #DPR #Kunjungan Kerja #Jazuli Juwaini
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Berita Foto
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Jurnalis menggelar doa bersama untuk lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak di Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 18 September 2026
Doa Bersama untuk Lima Jurnalis dan Tiga Kru Kapal yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Dolfie berharap, Suahasil mampu menjalankan agenda pemerintah sekaligus memperkuat langkah-langkah perbaikan ekonomi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
DPR Ingatkan Menkeu Suahasil Nazara Fokus ke Perbaikan Ekonomi
Berita Foto
RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Tani Nasional
Wakil Ketua BAM Adian Napitupulu dan Anggota Baleg Muhammad Khozin dan Anggota DPR, Azis Subekti di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 15 September 2026
RUU Reforma Agraria Ditargetkan Rampung Sebelum Hari Tani Nasional
Indonesia
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga
DPR akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk bagaimana pemerintah dan perbankan mengeksekusi pembukaan rekening secara massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Pemerintah Diminta Hati-Hati Soal Data Pribadi Saat Pembukaan 200 Juta Rekening Warga
Indonesia
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Regulasi itu diatur untuk menghadirkan kepastian hukum dan kesetaraan tanggung jawab dalam ekosistem media yang terus berkembang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
RUU Penyiaran Disetujui DPR, Platform Media Digital Over The Top Bakal Diawasi
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Rancangan regulasi itu juga memuat pengaturan tentang Dewan Pengawas BRAN yang bertujuan menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja BRAN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
 RUU Pengaturan Reforma Agraria, Ini Pasal Krusial
Indonesia
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Wisnu Cipto - Selasa, 08 September 2026
DPR Setuju KRI Ki Hajar Dewantara Dijual Pakai Skema Lelang. Harganya Berapa?
Indonesia
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
KRI Ki Hajar Dewantara saat ini separuh badannya ada di air, di dermaga Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Paripurna DPR Setujui Penjualan KRI Ki Hajar Dewantara Buatan Yugoslavia Pada 1979
Bagikan