Aktivis LGBT Bingung Kepala Daerah Intoleran Bisa Terpilih

MerahPutih Nasional - Aktivis kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) Yuli dari Arus Pelangi menilai, hingga saat ini, baik aparat keamanan atau pun pemerintah masih terus berlaku diskriminasi terhadap kaum minoritas.

"Yang terakhir penutupan pesantren waria. Apakah kemudian kawan-kawan transgender enggak boleh menjalankan agamanya karena dianggap mengganggu. Padahal pesantren waria sudah lama dan warga di sekitarnya tidak apa," ucapnya di kantor LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (1/3).

Bukan hanya itu, lanjut Yuli, pemerintah yang seharusnya membuat kebijakan malah menggunakan kekuasaannya untuk menyebar kebencian. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pernyataan tokoh pemerintah yang mendiskreditkan kelompok LGBT.

"Dalam konteks level pemerintah dari menteri sampai pemerintah lokal sampai wali kota, kalau hanya mau menyebarkan kebencian, kalau mau melegitimasi kelompok yang sangat tidak toleran dampaknya menyebar dari sweeping sampai kekerasan," tuturnya.

Bahkan, dirinya pun sempat bingung kenapa para pemimpin yang intoleran ini bisa terpilih menjadi kepala di suatu pemerintahan. "Saya jadi bingung, kenapa mereka bisa kepilih padahal tidak toleran," terang Yuli. (yni)

BACA JUGA:

1. Perihal Larangan Promosi LGBT, Didi Soekarno Dukung KPI
2. Didi Soekarno Tolak Perkembangan LGBT di Indonesia
3. KontraS Keluarkan Empat Pernyataan Sikap Terkait LGBT
4. KontraS Cemas Ada Pejabat Kepolisian Sebut LGBT dengan Banci Kaleng
5. KontraS Nilai Aparatur Negara Tidak Netral Terkait LGBT