Luhung Sapto
MerahPutih Nasional - Penolakan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) kian santer. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) berharap aparat negara bisa bersikap netral menyikapi masalah ini.
Staf Divisi Advokasi Hak Sipil Politik KontraS, Satrio Wirataru mengatakan berdasarkan catatan KontraS terdapat 17 pejabat negara baik eksekutif maupun legislatif yang mengeluarkan pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT.
"Polisi di sini sangat rentan dan sangat strategis. Saya agak cemas kepada pejabat kepolisian dengan mengatakan banci kaleng atau semacamnya," ucapnya di ucapnya di kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Kamis (25/2).
Atas temuan tersebut, KontraS memberikan empat pernyataan sikap. Pertama, meminta kepada presiden untuk memerintahkan kepada jajarannya untuk tidak membuat pernyataan diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Kedua, KontraS meminta kepada Kapolri untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada kelompok LGBT.
Ketiga, KontraS meminta Kapolri untuk melakukan tindakan penegakan hukum dengan menindak para pihak yang terus menerus melakukan tindakan ujaran kebencian kepada kelompok LGBT sebagaimana yang diatur dalam SE No. 6/X/2015.
Keempat, KontraS mengimbau kepada figur berpengaruh masyarakat untuk tidak melakukan statement negatif sehingga mengakibatkan tindakan distriminatif kepada kelompok LGBT. (Yni)
BACA JUGA:
