Ajakan Stop Bayar Pajak Jadi Trending Topic
Kantor Ditjen Pajak di Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/4). (MerahPutih/Venansius Fortunatus)
MerahPutih Keuangan - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) dipandang negatif oleh netizen. Apalagi belakangan ini muncul melalui pesan berantai WhatsApp tentang pensiun yang ditagih membayar pajak dengan nominal yang mencekik leher.
Beberapa jam ini media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan hastag (tanda pagar) #stopbayarpajak. Banyak akun menuliskan untuk tidak lagi membayar pajak di Indonesia.
Misalnya akun @alifandri yang menulis,"Nunggak pajak diberi amnesti pajak, yang taat pajak malah ditilep pejabar pajak (uangnya) #stopbayarpajak.
Nunggak Pajak di beri Amnesti Pajak, Yang Taat Pajak malah di Tilep pejabat Pajak (UangNya) #StopBayarPajak
— Didhiet Ali fandri (@alifandri_di28) 29 Agustus 2016
Lalu akun @rafsa_08 menambahkan kedaulatan ada di tangan rakyat - #stopbayarpajak - negara jangan menindas rakyatnya sendiri.
#StopBayarPajak - kedaulatan ada di tangan rakyat - #StopBayarPajak - negara jangan menindas rakyatnya sendiri.. https://t.co/wI5lEjoLhD
— Rafli Safaditya (@rafsa_08) 29 Agustus 2016
Sementara pemilik akun Twitter @linggar_id berkicau,"Tax amnesty tak sesuai target, petugas pajak siap datangi rumah? Rakyat kecil lg yng kena #stopbayarpajak
Tax amnesty tak sesuai target, petugas pajak siap datangi rumah ? Rakyat kecil lg yg kena #StopBayarPajak
— yusuf linggar w (@linggar_id) 29 Agustus 2016
Tapi, pembelaan muncul dari Mahfud MD melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd itu mencuit bahwa tidak membayar pajak adalah salah. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, rakyat harus taat membayar pajak.
Itu khutbahnya salah. Rakyat itu tetap wajib bayar pajak. Yg hrs dikhutbahi & diluruskan adl pjbt pembuat kebijakan. https://t.co/CvptwdkfIN
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 29 Agustus 2016
Nah, kalau pendapat kamu sendiri bagaimana?
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
MUI Keluarkan Fatwa Soal Pajak, Dirjen Segera Tabayyun Biar Tidak Terjadi Polemik
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
Penerimaan Pajak Melambat, Ini Alasan Kemenkeu
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Pendapatan Daerah Hilang Besar, Pemprov DKI Dorong Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik
Bekas Dirjen Jadi Tersangka di Jaksa Agung, Menkeu: Bantah Lagi Bersih-Bersih Ditjen Pajak
Kejagung Geledah Sejumlah Tempat Terkait dengan Dugaan Korupsi, DJP Hormati Proses Penegakan Hukum
Pajak UMKM 0,5 Persen Bakal Jadi Permanen, Purbaya Kasih Syarat Ini
Kemenkeu Kejar Pengemplang Pajak Nakal, Targetkan Kantongi Rp 20 Triliun
Ratusan Eksportir Sawit Akali Pajak Rp 140 M, Total Potensi Kerugian Negara Hingga Rp 2 T