Ajakan Stop Bayar Pajak Jadi Trending Topic


Kantor Ditjen Pajak di Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/4). (MerahPutih/Venansius Fortunatus)
MerahPutih Keuangan - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) dipandang negatif oleh netizen. Apalagi belakangan ini muncul melalui pesan berantai WhatsApp tentang pensiun yang ditagih membayar pajak dengan nominal yang mencekik leher.
Beberapa jam ini media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan hastag (tanda pagar) #stopbayarpajak. Banyak akun menuliskan untuk tidak lagi membayar pajak di Indonesia.
Misalnya akun @alifandri yang menulis,"Nunggak pajak diberi amnesti pajak, yang taat pajak malah ditilep pejabar pajak (uangnya) #stopbayarpajak.
Nunggak Pajak di beri Amnesti Pajak, Yang Taat Pajak malah di Tilep pejabat Pajak (UangNya) #StopBayarPajak
— Didhiet Ali fandri (@alifandri_di28) 29 Agustus 2016
Lalu akun @rafsa_08 menambahkan kedaulatan ada di tangan rakyat - #stopbayarpajak - negara jangan menindas rakyatnya sendiri.
#StopBayarPajak - kedaulatan ada di tangan rakyat - #StopBayarPajak - negara jangan menindas rakyatnya sendiri.. https://t.co/wI5lEjoLhD
— Rafli Safaditya (@rafsa_08) 29 Agustus 2016
Sementara pemilik akun Twitter @linggar_id berkicau,"Tax amnesty tak sesuai target, petugas pajak siap datangi rumah? Rakyat kecil lg yng kena #stopbayarpajak
Tax amnesty tak sesuai target, petugas pajak siap datangi rumah ? Rakyat kecil lg yg kena #StopBayarPajak
— yusuf linggar w (@linggar_id) 29 Agustus 2016
Tapi, pembelaan muncul dari Mahfud MD melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd itu mencuit bahwa tidak membayar pajak adalah salah. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, rakyat harus taat membayar pajak.
Itu khutbahnya salah. Rakyat itu tetap wajib bayar pajak. Yg hrs dikhutbahi & diluruskan adl pjbt pembuat kebijakan. https://t.co/CvptwdkfIN
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 29 Agustus 2016
Nah, kalau pendapat kamu sendiri bagaimana?
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Menkeu Sri Mulyani Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak Baru di 2026

Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen

Pengusaha Sambut Diskon Pajak Hotel dan Restoran di Jakarta, Putaran Ekonomi Bisa Naik

Fraksi PSI DKI Apresiasi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Beri Diskon Pajak Restoran dan Perhotelan, Berharap Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah
![[HOAKS atau FAKTA]: Penghasilan Pekerja Seks Komersial Kena Pajak dari Pemerintah](https://img.merahputih.com/media/b4/51/d5/b451d58a3a8276de745449d5505e8d95_182x135.jpg)
Gubernur Pramono Beri Keringanan Pajak Hotel 50 Persen hingga September 2025

Kondisi Rakyat Tidak Baik, Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tidak Naikkan Pajak

PBB-P2 Naik di Mana-Mana, Anggota DPR Sebut Biang Keroknya UU HKPD dan Pemotongan DAU

Pemkab Bekasi Ikut Perintah Gubernur Jabar Hapus Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan

Akui Target Penerimaan Pajak RAPBN 2026 Rp 2.357 T Ambisius, Sri Mulyani Janji Tak Ada Pajak Baru
