Ajakan Stop Bayar Pajak Jadi Trending Topic
Kantor Ditjen Pajak di Jl Jend Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/4). (MerahPutih/Venansius Fortunatus)
MerahPutih Keuangan - Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty (pengampunan pajak) dipandang negatif oleh netizen. Apalagi belakangan ini muncul melalui pesan berantai WhatsApp tentang pensiun yang ditagih membayar pajak dengan nominal yang mencekik leher.
Beberapa jam ini media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan hastag (tanda pagar) #stopbayarpajak. Banyak akun menuliskan untuk tidak lagi membayar pajak di Indonesia.
Misalnya akun @alifandri yang menulis,"Nunggak pajak diberi amnesti pajak, yang taat pajak malah ditilep pejabar pajak (uangnya) #stopbayarpajak.
Nunggak Pajak di beri Amnesti Pajak, Yang Taat Pajak malah di Tilep pejabat Pajak (UangNya) #StopBayarPajak
— Didhiet Ali fandri (@alifandri_di28) 29 Agustus 2016
Lalu akun @rafsa_08 menambahkan kedaulatan ada di tangan rakyat - #stopbayarpajak - negara jangan menindas rakyatnya sendiri.
#StopBayarPajak - kedaulatan ada di tangan rakyat - #StopBayarPajak - negara jangan menindas rakyatnya sendiri.. https://t.co/wI5lEjoLhD
— Rafli Safaditya (@rafsa_08) 29 Agustus 2016
Sementara pemilik akun Twitter @linggar_id berkicau,"Tax amnesty tak sesuai target, petugas pajak siap datangi rumah? Rakyat kecil lg yng kena #stopbayarpajak
Tax amnesty tak sesuai target, petugas pajak siap datangi rumah ? Rakyat kecil lg yg kena #StopBayarPajak
— yusuf linggar w (@linggar_id) 29 Agustus 2016
Tapi, pembelaan muncul dari Mahfud MD melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd itu mencuit bahwa tidak membayar pajak adalah salah. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, rakyat harus taat membayar pajak.
Itu khutbahnya salah. Rakyat itu tetap wajib bayar pajak. Yg hrs dikhutbahi & diluruskan adl pjbt pembuat kebijakan. https://t.co/CvptwdkfIN
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 29 Agustus 2016
Nah, kalau pendapat kamu sendiri bagaimana?
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
KPK semakin Sering Tangkap Pegawai Pajak serta Bea dan Cukai, DPR Ingatkan Pencegahan Harus Dilakukan
KPK Tetapkan Bos Pajak Banjarmasin sebagai Tersangka Kasus Restitusi Pajak
Ekonomi Masih Tertekan, Menteri Purbaya Tidak Akan Cabut Aturan Insentif Pajak
OTT KPK di Banjarmasin Terkait Restitusi Pajak
KPK Kembali Bersihkan Kantor Pajak, OTT di Banjarmasin
Purbaya Inginkan Pajak Penghasilan di Marketplace Diterapkan Saat Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Warga Kota Tangerang Jangan Sampai Lewat, Ada 8 Paket Diskon Pajak PBB-P2 dan BPHTB
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
40 Perusahaan Baja Terdeteksi Ogah Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Bakal Sidak Langsung
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu