Pemerintah Segera Sosialisasikan UU Tax Amnesty

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 28 Juni 2016
Pemerintah Segera Sosialisasikan UU Tax Amnesty

Suasana Rapat Paripurna (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah segera melakukan sosialisasi UU tentang Tax Amnesty. Diharapkan, dengan disahkannya UU Tax Amnesty tersebut para pemilik dana yang masih menyimpan dananya di luar negeri mau membawa modalnya ke Indonesia (capital inflow).

"Alhamdulillah, tadi sudah diberi persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal menyosialisasikan kepada yang diperkirakan mempunyai uang yang ditaruh di luar negeri," kata Presiden Jokowi usai buka bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/6). 

Presiden telah memerintahkan para menteri, BI, dan OJK untuk menindaklanjuti. Selain itu, pemerintah akan menerbitkan instrumen investasi seperti surat berharga negara, reksadana, SUN dan investasi langsung untuk menampung capital inflow.

"Kita minta agar secepatnya dalam 1-2 hari ini disiapkan instrumen investasi yang bisa dipakai untuk menampung uang yang Insya Allah masuk ke negara kita," katanya. Lebih lanjut Jokowi menambahkan pemerintah akan mengeluarkan infrastruktur bond, agar capital inflow dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum selesai.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Tax Amnesty. Sembilan dari sepuluh fraksi menyetujui RUU ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan keberatan. Sedangkan Partai Demokrat setuju dengan memberikan catatan seluruh minderheidsnota menjadi bagian dari keputusan rapat paripurna ini. ""Saya kira kita sudah bisa menyimpulkan secara mayoritas sembilan fraksi dari sepuluh menyetujui rancangan undang-undang pengampunan pajak ini. Kami ingin bertanya kepada saudara-saudara, setujukah dengan undang-undang pengampunan pajak ini?" kata Ketua DPR Ade Komarudin yang memimpin rapat, seketika seisi ruangan menjawab 'setuju'. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Selasa sore ditutup menguat 175 poin menjadi Rp13.176 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.351 per dolar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat senilai 46,11 poin menyusul disahkannya RUU Tax Amnesty serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

"Disahkannya RUU Pengampunan Pajak dan APBNP 2016 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini (28/6) menjadi salah satu faktor yang menopang mata uang domestik," kata pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta. 

BACA JUGA:

  1. Menkeu Usulkan Kebijakan Tax Amnesty Dilakukan Tahun ini
  2. Ada Penumpang Gelap dalam RUU Tax Amnesty
  3. Tax Amnesty Jadi Sebab Tak Tercapainya Target Pajak
  4. Tax Amnesty Tidak Menjamin Pengusaha Tarik Dana Parkir di Luar Negeri
  5. Tax Amnesty Tingkatkan Penerimaan Negara

 

#Presiden Jokowi #DPR #Rapat Paripurna #Tax Amnesty
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
DPR menegur keras Pertamina usai viral pengendara di Jawa Timur alami motor brebet setelah isi Pertalite. DPR desak audit mutu dan transparansi hasil uji BBM.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Oktober 2025
Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang
Indonesia
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Gerindra memastikan Rahayu Saraswati yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto tetap menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Indonesia
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad dukung usulan PPPK diangkat jadi PNS, dinilai beri kepastian, kesejahteraan, dan karier yang lebih baik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Indonesia
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Beberapa isu utama revisi UU Sisdiknas yang menjadi sorotan Fikri meliputi kodifikasi undang-undang, penegasan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Indonesia
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
Bagikan