Pemerintah Segera Sosialisasikan UU Tax Amnesty

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 28 Juni 2016
Pemerintah Segera Sosialisasikan UU Tax Amnesty

Suasana Rapat Paripurna (Foto Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pemerintah segera melakukan sosialisasi UU tentang Tax Amnesty. Diharapkan, dengan disahkannya UU Tax Amnesty tersebut para pemilik dana yang masih menyimpan dananya di luar negeri mau membawa modalnya ke Indonesia (capital inflow).

"Alhamdulillah, tadi sudah diberi persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal menyosialisasikan kepada yang diperkirakan mempunyai uang yang ditaruh di luar negeri," kata Presiden Jokowi usai buka bersama anak yatim dan penyandang disabilitas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/6). 

Presiden telah memerintahkan para menteri, BI, dan OJK untuk menindaklanjuti. Selain itu, pemerintah akan menerbitkan instrumen investasi seperti surat berharga negara, reksadana, SUN dan investasi langsung untuk menampung capital inflow.

"Kita minta agar secepatnya dalam 1-2 hari ini disiapkan instrumen investasi yang bisa dipakai untuk menampung uang yang Insya Allah masuk ke negara kita," katanya. Lebih lanjut Jokowi menambahkan pemerintah akan mengeluarkan infrastruktur bond, agar capital inflow dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum selesai.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR mengesahkan RUU Tax Amnesty. Sembilan dari sepuluh fraksi menyetujui RUU ini, hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan keberatan. Sedangkan Partai Demokrat setuju dengan memberikan catatan seluruh minderheidsnota menjadi bagian dari keputusan rapat paripurna ini. ""Saya kira kita sudah bisa menyimpulkan secara mayoritas sembilan fraksi dari sepuluh menyetujui rancangan undang-undang pengampunan pajak ini. Kami ingin bertanya kepada saudara-saudara, setujukah dengan undang-undang pengampunan pajak ini?" kata Ketua DPR Ade Komarudin yang memimpin rapat, seketika seisi ruangan menjawab 'setuju'. 

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Selasa sore ditutup menguat 175 poin menjadi Rp13.176 dibandingkan sebelumnya pada posisi Rp13.351 per dolar AS. Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat senilai 46,11 poin menyusul disahkannya RUU Tax Amnesty serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

"Disahkannya RUU Pengampunan Pajak dan APBNP 2016 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini (28/6) menjadi salah satu faktor yang menopang mata uang domestik," kata pengamat pasar uang Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta. 

BACA JUGA:

  1. Menkeu Usulkan Kebijakan Tax Amnesty Dilakukan Tahun ini
  2. Ada Penumpang Gelap dalam RUU Tax Amnesty
  3. Tax Amnesty Jadi Sebab Tak Tercapainya Target Pajak
  4. Tax Amnesty Tidak Menjamin Pengusaha Tarik Dana Parkir di Luar Negeri
  5. Tax Amnesty Tingkatkan Penerimaan Negara

 

#Presiden Jokowi #DPR #Rapat Paripurna #Tax Amnesty
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Berita Foto
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 18 Juni 2026
Pimpinan DPR Terima Audiensi OJK Terkait Penetapan Direksi Baru BEI Periode 2026-2030
Berita Foto
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Menag, Mensos dan Menteri Haji dengan Komisi VIII DPR Bahas Anggaran Tahun 2027
Indonesia
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Usulan penambahan anggaran itu adalah upaya berkelanjutan untuk mengakselerasi Polri menuju institusi yang semakin profesional menuntut kita memiliki kepekaan terhadap dinamika strategis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Butuh Anggaran Rp 184,1 Triliun, Rp 40 Triliun Buat Belanja Modal
Berita Foto
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Ketua KPK Setyo Budiyanto (kanan) dan Kepala BNN Suyudi Ario Seto (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 17 Juni 2026
Raker Komisi III DPR Bahas Arah Kebijakan dan Program KPK-BNN dalam RKP 2027
Indonesia
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Polri menghidupkan kembali dana patroli dan Bhabinkamtibmas untuk mencegah pungli polisi di jalan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Berantas Pungli Polisi di Jalan, DPR Usul Hidupkan Lagi Anggaran Dana Patroli
Berita Foto
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah) usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Komisi XII DPR Bahas Program Kompor Listrik
Berita Foto
Aksi Mahasiswa UMT Gelar Aksi Demonstrasi di Gerbang Pancasila Gedung DPR Jakarta
Aksi unjuk rasa Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Aksi Mahasiswa UMT Gelar Aksi Demonstrasi di Gerbang Pancasila Gedung DPR Jakarta
Berita Foto
Raker Menpora Erick Thohir Bahas Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir saat mengikuti Raker dengan Komisi X DPR, di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Menpora Erick Thohir Bahas Naturalisasi Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery
Berita Foto
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S.Deyang saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR, di Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Didik Setiawan - Senin, 15 Juni 2026
Raker Perdana Kepala BGN Naniek S Deyang dengan Komisi IX DPR Bahas RKA 2027
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Bagikan