Ada Pemburu Rente di Impor Beras

Merahputih Keuangan - Koodirantor Pokja Beras ADS/KRKP, Said Abdulah melihat dua pendapat yang bereda dilontarkan oleh kedua pemimpin Indonesia terkait impor beras. Perbedaan pendapat ini menjadi indikasi adanya pemburu rente (kelompok-kelompok yang hanya memburu keuntungan) di impor beras.

Presiden Joko Widodo untuk tidak mengimpor beras karena persediaan di dalam negeri masih cukup. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla meminta untuk mengimpor beras dari luar negeri. 

"Kalau saya lihat di sini ada dua gerbong yang berbeda yakni kubu gerbong ekonomi politik dan kedua masih adanya pemburu rente," ungkap Said saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/10). 

Said menilai keuntungan yang diperoleh dari impor beras sangat menggiurkan. Misalnya, bila negara yang ingin impor beras memperoleh keuntungan dari importir proses sekitar Rp500/kilogram dan beras yang diimpor sektar 7 juta ton, maka ada marjin Rp2,7 milar per kilogram dikali Rp500 keuntungan. 

"Pastinya triliuan rupiah yang bakal diraup oleh para importir dari impor beras." tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, kepentingan politik ekonominya sudah nampak dan ada kepentingan yang ingin mengambil rente dengan melontarkan argumentasi bahwa kekeringan terjadi.

"Produksi beras pada tahun lalu akan meningkat pada tahun lalu, tapi sekarang ini cadanga beras mulai menipis. Saya melihat kedua pemimpin ini terus berdebat dengan data yang dimiliki masing-masing," tambahnya.

Said berpendapat seharusnya inilah waktunya kedua pemimpin negara ini duduk bersama untuk menyamakan presepsi dalam memutuskan iya atau tidaknya mengimpor beras.

"Jadi Pak Jokowi dan JK harus duduk bersama dan menyamakan persepsi tentang data keabsahan stok beras yang dimilik negara saat ini," tandasnya. (Abi)

BACA JUGA:

1. Harga Pertamax Turun, Pengguna Premium Sinis
2. Pemerintahan Jokowi - JK Mengalami Fluktuatif Produksi Pangan
3. Petani Keluhkan Produksi Jagung dan Kedelai Melorot 80%
4. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hanya Pengaruhi Nilai Tukar Rupiah
5. Paket kebijakan Ekonomi Tahap IV Sentuh Tenaga Kerja