Yapto Soerjosoemarno: Usir dan Cabut Kewarganegaraan Pelapor Pelanggaran HAM Masa Lalu

MerahPutih Peristiwa - Pelaporan kasus pembantaian tahun 1965 yang dilakukan penggiat HAM di pengadilan HAM kasus 65 di Den Haag, menuai kecaman dari pelbagai kalangan. Pelaporan yang sudah memasuki tahap sidang tribunal di Belanda itu diinisiasi oleh Todung Mulya Lubis dan Nursyahbani Katjasungkana mendapat dikutuk keras ketua umum Pemuda Pancasila, Yapto Soerjosoemarno. Menurut Yapto Soerjosoemarno, orang-orang yang berusaha membuka tabir masa lalu yang menyedihkan itu layak diusir dan dicabut kewarganegaraannya.

"Kita ingin mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, baik rakyatnya dan pemerintahnya, jika ancaman komunis itu masih kuat. Saya sangat ternyuh melihat ada rapat-rapat PKI di Indonesia ini dibiarkan, mereka rapat menggunakan atribut, logo, PKI dan terjadi pembiaran oleh negara, sehingga akhirnya PKI bangkit kembali dipengadilan Belanda," uja Yapto Soerjosoemarno seusai HUT PP tengah malam tadi.

Yapto Soerjosoemarno beserta ormasnya berjanji akan menangkap anggota-anggota PKI yang kini masih ada dan berkeliaran di pengadilan Internasional. Tidak sampai disitu, Yapto juga akan meminta pemerintah, untuk mencabut hak dan kewarganegaraan yang bersangkutan.

"Kita akan tangkep PKI, karena PKI partai terlarang. Dan kita pemerintah disuruh minta maaf sama PKI itu nggak pantes. 70 tahun kita merdeka, Masa kita nggak bisa mendalami pancasila sila ke-2. PKI itu sekarang mau apa? Mau bunuh-bunuhan, mau gorok leher orang lagi,? Memang pantesnya kewarganegaraan mereka dicabut, kalau perlu dihabisin aja," tegas Yapto Soerjosoemarno.(aka)

Baca Juga:

1. Moeldoko Sebut McDonald's Sebagai Invasi Budaya
2. Pemuda Pancasila Bangun Kerjasama dengan Kementerian Pertahanan
3. Jangan Berikan TV dan Gadget Kepada Anak Secara Bebas
4. Gina: Bangun Pendidikan Calon Pemimpin Masa Depan Bukan Pekerja
5. Kabid Pendidikan Srikandi Pemuda Pancasila: Bangun Kecintaan Belajar itu Penting