Walhi Minta Kasus Kebakaran Hutan Dituntaskan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 24 Oktober 2015
Walhi Minta Kasus Kebakaran Hutan Dituntaskan

Tim darat terus memadamkan api di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (21/9) (Foto: Twitter/@Sutopo_BNPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Penegakan hukum di negeri ini, telah menutup mata dengan peristiwa kebakaran hutan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ironisnya, kepastian hukum dalam penegak keadilan sepertinya sudah tak jelas lagi. Ini sangat mencoreng penegakan hukum yang berlaku di negeri ini.

Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menudingkan, hal ini sebenarnya bukan kesalahan hukum yang berlaku. Namun pihak penegakan hukum di negeri ini yang tak mampu menjalan roda hukum yang sudah di amandemenkan.

"Kami minta presiden segera memerintahkan Kapolri agar menuntaskan kasus tersebut. Sebab korban asap yang akibat dari korporasi perusahaan tersebut semakin bertambah jumlahnya," ujar Manajer Kompanye Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, saat ditemui merahputih.com di Jalan Tegal Parang Jakarta Selatan, Sabtu, (24/10).

Zenzi pun tak menampik, asal muasal terjadi peristiwa kebakaran tersebut. Sebenarnya kebakarn hutan pada daerah dua proponsi terdebut, bukan saja kali ini terjadi. Namun peristiwa naas itu sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, lantas tak ada jelasnya penegakan hukum yang membandrongi pelaku kebakaran tersebut denga sanksi hukum yang tegas.

Seperti di beritakan sebelum, PT Bumi Mekar Hijau tersebut, pernah di jatuhkan hukum atas perbuatannya, yang mengorbakan masyarakat pada kedua propinsi ini. Namun hal itu di anulir oleh penegak hukum.

"Jelas-jelas tersangka kenapa harus di anulir,.?," paparnya.

Untuk itu kata Zenzi, kita berharap presiden harus tegaskan hukum ini kepada pihak yang menegakan hukum seperti Kapolri. Sebab, kalau mereka mau menganulir tehadap tersangka itu harus terbuka kepada masyarakat, dari gelar perkara hingga pada proses menetersangkakan kepada pelaku tersebut. Karena saat ini rasa adil itu harus ditunjukan kepada masyarakat. (gms)

Baca Juga:

  1. Walhi Minta Polisi Tegakan Hukum Absolute Liability
  2. Walhi Tuding Polisi Lindungi Kebakaran Hutan PT BMH
  3. Polri dan Walhi Bangun Kerja Sama
  4. Walhi Akan Gugat 18 Korporasi Pembakar Hutan
  5. Walhi Desak Kasus Pembunuhan Salim Kancil Ditangani Mabes Polri
#Polisi #Kebakaran Hutan #Walhi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Polisi dan Tim Kemenhut Baku Tembak Dengan Pemburu Liar Rusa Timor TN Komodo
Hasil keterangan awal dari para pelaku yang ditangkap mengungkap, kelompok pemburu diduga berjumlah delapan orang, membawa empat pucuk senjata rakitan serta sejumlah amunisi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Polisi dan Tim Kemenhut Baku Tembak Dengan Pemburu Liar Rusa Timor TN Komodo
Indonesia
6 Polisi Pengeroyok 'Mata Elang' Jalani Sidang Etik
Keenam anggota tersebut dijerat dengan Pasal 170 ayat (3) KUHP tentang tindak kekerasan bersama di muka umum (pengeroyokan) yang mengakibatkan kematian.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
6 Polisi Pengeroyok 'Mata Elang' Jalani Sidang Etik
Indonesia
Amankan Nataru 2025/2026, Operasi Lilin 2025 Kerahkan 146.701 Personel Gabungan
Operasi Lilin 2025 akan mengerahkan 146.071 personel gabungan untuk mengamankan Nataru 2025/2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Amankan Nataru 2025/2026, Operasi Lilin 2025 Kerahkan 146.701 Personel Gabungan
Indonesia
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, tak masalah anggota polisi bertugas di instansi lain. Syaratnya, masih sesuai fungsi kepolisian.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
Indonesia
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Pakar Hukum Tata Negara, Juanda mengatakan, bahwa anggota polisi yang duduk di jabatan sipil tak perlu ditarik.
Soffi Amira - Minggu, 14 Desember 2025
Masih Aman, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Anggota Polisi yang Duduki Jabatan Sipil tak Perlu Ditarik
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
6 Orang Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Diduga 'Mata Elang' di Kalibata Jakarta
Enam orang anggota Polri, di sini adalah anggota pada satuan pelayanan markas di Mabes Polri,
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
6 Orang Polisi Jadi Tersangka Pengeroyokan Diduga 'Mata Elang' di Kalibata Jakarta
Indonesia
22 Orang Tewas dalam Kebakaran, Polisi Tetapkan Dirut Terra Drone sebagai Tersangka
Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, MW, ditetapkan sebagai tersangka. Kasus kebakaran gedung itu telah menewaskan 22 orang.
Soffi Amira - Kamis, 11 Desember 2025
22 Orang Tewas dalam Kebakaran, Polisi Tetapkan Dirut Terra Drone sebagai Tersangka
Indonesia
Polisi Pastikan Pengurusan Surat Kendaraan Korban Bencana di Sumatra tak Dipersulit
Polisi memastikan, korban bencana Sumatra bisa mengurus surat kendaraan yang rusak dengan mudah. Prosesnya pun tak akan dipersulit.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Polisi Pastikan Pengurusan Surat Kendaraan Korban Bencana di Sumatra tak Dipersulit
Indonesia
Pemprov DKI Tanggung Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Toko Drone
Pramono enggan menyatakan apakah Pemprov DKI akan memberikan sanksi kepada pemilik Terra Drone karena peristiwa kebakaran itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Pemprov DKI Tanggung Biaya Pemakaman Korban Kebakaran Toko Drone
Bagikan