Walhi Minta Kasus Kebakaran Hutan Dituntaskan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 24 Oktober 2015
Walhi Minta Kasus Kebakaran Hutan Dituntaskan

Tim darat terus memadamkan api di Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (21/9) (Foto: Twitter/@Sutopo_BNPB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Penegakan hukum di negeri ini, telah menutup mata dengan peristiwa kebakaran hutan di daerah Kalimantan dan Sumatera. Ironisnya, kepastian hukum dalam penegak keadilan sepertinya sudah tak jelas lagi. Ini sangat mencoreng penegakan hukum yang berlaku di negeri ini.

Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menudingkan, hal ini sebenarnya bukan kesalahan hukum yang berlaku. Namun pihak penegakan hukum di negeri ini yang tak mampu menjalan roda hukum yang sudah di amandemenkan.

"Kami minta presiden segera memerintahkan Kapolri agar menuntaskan kasus tersebut. Sebab korban asap yang akibat dari korporasi perusahaan tersebut semakin bertambah jumlahnya," ujar Manajer Kompanye Walhi Nasional, Zenzi Suhadi, saat ditemui merahputih.com di Jalan Tegal Parang Jakarta Selatan, Sabtu, (24/10).

Zenzi pun tak menampik, asal muasal terjadi peristiwa kebakaran tersebut. Sebenarnya kebakarn hutan pada daerah dua proponsi terdebut, bukan saja kali ini terjadi. Namun peristiwa naas itu sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu, lantas tak ada jelasnya penegakan hukum yang membandrongi pelaku kebakaran tersebut denga sanksi hukum yang tegas.

Seperti di beritakan sebelum, PT Bumi Mekar Hijau tersebut, pernah di jatuhkan hukum atas perbuatannya, yang mengorbakan masyarakat pada kedua propinsi ini. Namun hal itu di anulir oleh penegak hukum.

"Jelas-jelas tersangka kenapa harus di anulir,.?," paparnya.

Untuk itu kata Zenzi, kita berharap presiden harus tegaskan hukum ini kepada pihak yang menegakan hukum seperti Kapolri. Sebab, kalau mereka mau menganulir tehadap tersangka itu harus terbuka kepada masyarakat, dari gelar perkara hingga pada proses menetersangkakan kepada pelaku tersebut. Karena saat ini rasa adil itu harus ditunjukan kepada masyarakat. (gms)

Baca Juga:

  1. Walhi Minta Polisi Tegakan Hukum Absolute Liability
  2. Walhi Tuding Polisi Lindungi Kebakaran Hutan PT BMH
  3. Polri dan Walhi Bangun Kerja Sama
  4. Walhi Akan Gugat 18 Korporasi Pembakar Hutan
  5. Walhi Desak Kasus Pembunuhan Salim Kancil Ditangani Mabes Polri
#Polisi #Kebakaran Hutan #Walhi
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Cari Pelaku Teror Bom di Sekolah NJIS Kelapa Gading, Akun Kripto tak Terdaftar di Indonesia
Polisi kini mencari pelaku teror bom di sekolah NJIS Kelapa Gading. Akun kripto pelaku tidak terdaftar di Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
Polisi Cari Pelaku Teror Bom di Sekolah NJIS Kelapa Gading, Akun Kripto tak Terdaftar di Indonesia
Indonesia
Mabes Polri Terbitkan Aturan Hukum yang ‘Bolehkan’ Polisi Melawan jika Diserang dan Nyawanya Terancam
Penerbitan perkap ini dilandasi kebutuhan untuk memberikan dasar hukum yang jelas, tegas, dan terukur terhadap setiap tindakan penindakan yang dilakukan anggota Polri di lapangan.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Mabes Polri Terbitkan Aturan Hukum yang ‘Bolehkan’ Polisi Melawan jika Diserang dan Nyawanya Terancam
Indonesia
Tersinggung Dibilang ODGJ, Emak-Emak Siram Polisi Polres Sragen Pakai Pertalite
Bripka Johan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan jalan setelah matanya terkena siraman bensin.
Wisnu Cipto - Rabu, 01 Oktober 2025
 Tersinggung Dibilang ODGJ, Emak-Emak Siram Polisi Polres Sragen Pakai Pertalite
Indonesia
Buronan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi Dibawa Pulang ke RI Lewat Mekanisme NCB to NCB
CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi (AAG) telah ditetapkan sebagai buronan internasional melalui Red Notice Interpol sejak November 2024.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Buronan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi Dibawa Pulang ke RI Lewat Mekanisme NCB to NCB
Indonesia
KPAI Sesalkan Polisi Tetapkan Ratusan Anak Tersangka Demo Rusuh Agustus 2025
Sebelumnya, ada 959 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, 295 di antaranya anak-anak.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 September 2025
KPAI Sesalkan Polisi Tetapkan Ratusan Anak Tersangka Demo Rusuh Agustus 2025
Indonesia
Dirkrimsus dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Dirombak, Mabes: Bagian dari Penyegaran Institusi
Dirkrimsus dan Dirkrimum Polda Metro Jaya kini diganti. Karopenmas Divisi Humas Polri mengatakan, bahwa ini menjadi bagian dari penyegaran organisasi.
Soffi Amira - Jumat, 26 September 2025
Dirkrimsus dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Dirombak, Mabes: Bagian dari Penyegaran Institusi
Indonesia
Macet Parah di Gatot Subroto Jakarta, Polisi Bentuk Satgasus
Kemacetan di Jalan Gatot Subroto ini merupakan imbas dari perbaikan gerbang tol yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga dari 24 September sampai 10 Oktober 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Macet Parah di Gatot Subroto Jakarta, Polisi Bentuk Satgasus
Indonesia
Baharkam Polri Gagalkan Penyelundupan 29 Orang Calon Pekerja Migran Indonesia di Perairan Tanjung Balai
saat ini seluruh PMI ilegal yang berhasil diselamatkan telah diserahkan kepada instansi terkait untuk pendataan dan penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Baharkam Polri Gagalkan Penyelundupan 29 Orang Calon Pekerja Migran Indonesia di Perairan Tanjung Balai
Indonesia
Gabung Tim Reformasi Polri, Mahfud Md Ingin Benahi Kultur Internal Korps Bhayangkara
Mahfud menilai ada tiga aspek utama yang perlu diperhatikan dalam perbaikan penegakan hukum di tubuh Kepolisian, yaitu aturan, aparat, dan budaya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 September 2025
Gabung Tim Reformasi Polri, Mahfud Md Ingin Benahi Kultur Internal Korps Bhayangkara
Indonesia
Public Virtue Research Institute Ikut Kritik Tim Transformasi Reformasi Polri, Dianggap Jadi Simbol Konflik Kepentingan
Public Virtue Research Institute ikut mengkritik pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri. Ia mengatakan, bahwa ada konflik kepentingan yang dibawa.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Public Virtue Research Institute Ikut Kritik Tim Transformasi Reformasi Polri, Dianggap Jadi Simbol Konflik Kepentingan
Bagikan